KPA KECAM MOBILISASI POLISI-TNI UNTUK MENGGUSUR PAKSA DAN MENANGKAPI WARGA LUWUK, BANGGAI

Benni Wijaya

Pernyataan Sikap Konsorsium Pembaruan Agraria

Kembali upaya penggusuran paksa atas tanah seluas 20 hektar tempat bermukim 1400-an jiwa warga Tanjung Sari dilakukan pemerintah hari ini (19/03). Tidak tanggung-tanggung, upaya ke-2 eksekusi PN Luwuk kali ini didukung pengerahan sekitar 1.000 aparat kepolisian dari Polres Banggai dan Polda Sulteng serta gabungan TNI untuk mengamankan dan melancarkan proses penggusuran.

Hingga malam ini,  situasi di lapangan masih mencekam, listrik dipadamkan dan warga masih bertahan di lokasi eksekusi. Sementara warga yang ditahan hingga saat ini belum dilepaskan. Selain itu, di lokasi eksekusi, sekitar 200 personel gabungan Brimob dan TNI terus berjaga dan mendirikan dua tenda serta memblokade akses masuk ke lokasi eksekusi.

Tadi siang tak terhindarkan lagi terjadi bentrokan terjadi antara aparat dengan warga yang menolak digusur. Hasil identifikasi di lapangan, sejauh ini sedikitnya 26 orang warga ditangkap, salah satunya kuasa hukum warga. Dua lainnya terkena tembakan peluru karet.

Sebelumnya pada pertengahan bulan Mei 2017 lalu, Pengadilan Negeri (PN) Luwuk atas permohonan dari pihak yang mengaku sebagai ahli waris memutuskan eksekusi penggusuran terhadap rumah-rumah dan pemukiman warga. Akibatnya, 200-an unit rumah warga dan 343 KK yang terdiri dari 1.411 jiwa menjadi korban penggusuran sepihak. Warga yang menjadi korban terpaksa tinggal di puing-puing pemukiman mereka yang sudah rata dengan tanah.

Peristiwa ini memperpanjang daftar konflik agraria yang lahir akibat kekeliruan putusan hukum dan kebijakan aparat pemerintah. Konflik agraria di Tanjung ini pada dasarnya merupakan sengketa perdata antara dua pihak yang seharusnya tidak melibatkan tanah dan pemukiman warga. Namun, ketidakjelasan putusan objek sengketa oleh PN Luwuk mengakibatkan objek putusannya meluas ke rumah dan pemukiman warga.

Surat BPN RI Kantor Wilayah Sulteng bernomor 899/72/VI/2017 perihal Penjelasan Eksekusi Tanah di Kel. Simpong, Kec Luwuk, Kab. Banggai sudah menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi di lapangan mengalami perluasan dari obyek perkara yang sebenarnya, sehingga menyangkut kepemilikan tanah orang lain yang sudah bersertifikat.

Putusan dan perintah pengosongan oleh PN Luwuk ini jelas keliru, karena berada pada obyek tanah yang nyata-nyata telah dimiliki secara sah oleh masyarakat, yang dibuktikan dengan sertipikat (SHM) resmi Kementerian ATR/BPN. Ini menunjukkan bahwa putusan dan eksekusi penggusuran tersebut cacat hukum.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat sepanjang tahun 2017 telah terjadi 659 ledakan konflik yang melibatkan warga terdampak sebanyak 652.738 KK. Dari jumlah konflik tersebut, sedikitnya 612 warga telah menjadi korban kekerasan, kriminalisasi (369 orang), dianiaya (224 orang), tertembak (6 orang), dan 13 orangnya kehilangan nyawa. Kasus konflik agraria di Tanjung Sari - Luwuk menambah daftar kelam situasi agrarian nasional.

Atas peristiwa ini, komitmen pemerintahan Jokowi patut diragukan dalam merespon situasi konflik agraria yang terjadi di lapangan. Pembiaran berlarut situasi darurat di lapangan yang sudah dilaporkan warga sejak tahun 2017 ke berbagai institusi pemerintahan pusat dan daerah sungguh-sungguh menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam hal penanganan konflik agraria struktutral yang diakibatkan oleh keputusan pejabat publik yang keliru dan berdampak luas secara sosial.

Oleh karena itu, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengecam keras penggusuran, kekerasan dan penangkapan warga yang dilakukan pemerintah dalam kasus ini, serta menyatakan sikap dan menuntut kepada PEMERINTAH (pusat dan daerah) untuk:

1.            Menghentikan proses penggusuran paksa terhadap warga Tanjung.

2.            Menarik aparat kepolisian dari lokasi konflik/penggusuran.

3.            Segera membebaskan warga yang masih ditahan.

4.            Pemerintah pusat segera mengambil langkah-langkah tegas dan sistematis untuk menghentikan proses eksekusi PN Luwuk dan upaya penggusuran paksa, melakukan investigasi kasus secara menyeluruh, dan mendorong upaya penyelesaian konflik agraria serta pemulihan hak-hak warga yang terdampak.

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan. Kami mengajak kepada seluruh elemen gerakan masyarakat sipil dan masyarakat luas untuk menghimpun solidaritas dan dukungannya kepada perjuangan masyarakat Tanjung Sari, Luwuk, Banggai.

Jakarta, 19 Maret 2018

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)

 

Dewi Kartika

Sekretaris Jendral

 

Info lebih lanjut:

Noval Apek Saputra, Korwil KPA Wilayah Sulawesi Tengah (082293112585)

Siaran Pers Lainnya..

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934