Brutalitas TNI AU di Medan Menguatkan Peran Aparat dalam Konfik-konflik Agraria

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bersama dengan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Jakarta, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Medan, Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH-Pers), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), mengutuk keras brutalitas aparat TNI AU dan Paskhas Lanud Suwondo Medan dalam menghadapi demonstasi warga terkait sengketa lahan di Jalan SMAN 2/Polonia, Medan, Sumatera Utara, pada hari Senin, 15 Agustus 2016, kemarin.

Saat kejadian, 2 orang mengalami luka tembak; 5 orang luka-luka; 2 orang jurnalis luka-luka dan mendapatkan ancaman pembunuhan.

Lahan sengketa tersebut rencananya akan dibangun Rusunawa (Rumah susun sederhana sewa) bagi Kosekhanudnas III dan Wing III Paskhas TNI AU. Padahal, sebelumnya, BPN telah mengeluarkan surat yang menyatakan kepemilikan warga terhadap lahan sengketa seluas 260 hektar tadi.

Pada malam Senin, 14 Agustus, pihak TNI AU melakukan pematokan lahan milik warga di Jalan Pipa Medan, Kelurahan Sari Rejo, Medan Polonia. Sebelum melakukan pematokan, oknum TNI AU juga dituding kerap melakukan tindakan intimidasi terhadap warga, dengan membakar posko warga di dekat akses masuk ke lokasi CBD Polonia.

Menanggapi aksi pematokan lahan tadi, warga melakukan aksi demonstrasi damai pada hari Senin, 15 Agustus 2016, kemarin. Akan tetapi, kemudian pada pukul 16.00 WIB, Anggota TNI AU yang berjumlah 3 truk langsung memukuli warga yang berdemonstrasi, termasuk wanita, anak-anak dan jurnalis yang ikut.

Aspek lain yang perlu disorot tajam dalam kasus ini adalah pemukulan dan ancaman pembunuhan terhadap dua orang jurnalis, yang merusak kebebasan pers. Pasal 4 UU No. 40/1999 tentang Pers menjamin kemerdekaan pers; Pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi –dan untuk tidak diintimidasi.

Oleh karena itu, kami mendesak sejumlah pihak untuk;

Pertama, Kepala  Staf Angkatan Udara (KSAU) untuk segera menarik seluruh anggota TNI AU yang berada di Kecamatan Sari Rejo, Medan Polonia, serta menjamin bentuk-bentuk kekerasan yang selama ini dialami oleh warga Sari Rejo.

Kedua, Puspom TNI AU untuk segera melakukan penyelidikan mendalam terkait kasus kekerasan yang dialami oleh warga dan jurnalis, serta menindak anggota TNI yang diketahui melakukan tidak kekerasan tersebut.

Ketiga, Kementerian ATR/BPN RI untuk segera mengambil alih kasus sengketa lahan antara warga dan Lanud Suwondo Medan di Kecamatan Sari Rejo, Medan Polonia, guna mencari skema penyelesaian sengketa lahan secara berkeadilan dan menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Keempat, Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI untuk segera melakukan pendataan ulang terhadap sejumlah lahan yang mengalami sengketa, termasuk lahan petani di Kecamatan Sari Rejo, Medan Polonia, guna mendapatkan kejelasan terkait status tanah tersebut.

Kelima, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi untuk segera mengupayakan cara-cara penyelesaian sengketa lahan secara damai antara warga dan TNI AU (Lanud Suwondo Medan) sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah terhadap masyarakat.

Keenam, Presiden RI untuk segera melaksanakan Reforma Agraria (RA) yang sudah menjadi amanat dalam UUD 1945, UUPA No. 5 Tahun 1960, Tap MPR. No.IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan UU No. 11/2005 tentang Kovenan Ekosob.

Jakarta, 16 Agustus 2016

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban TIndak Kekerasan (KontraS) Jakarta, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban TIndak Kekerasan (KontraS) Medan, Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH-Pers), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Narahubung:

KPA (Yahya/081310728770)

KontraS-Jakarta (Ananto/081908871477)

KontraS-Medan (Ronald/085296014520)

LBH-Pers (Asep/081310728770)

YLBHI (Nandang/085727221793)

Siaran Pers Lainnya..

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934