Keadilan untuk Petani Kelud Makmur

Dalam konstitusi negara yang tercantum dalam pasal 33  telah dijelaskan bahwa Negara wajib menjamin hak-hak tiap warga Negara dalam bidang ekonomi yang mencakup pengelolaan dan penguasaan atas bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya yang adil dan setara bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Demi terciptanya situasi tersebut, Negara juga telah menjamin hak-hak warga Negara secara hokum dalam memenuhi kebutuhan dasar warga negara tanpa adanya diskriminasi yang juga tercantum dalam UUD 45 pasal 27 tentang kepastian hukum,.

Namun, sejauh ini cita-cita tersebut  masih “jauh panggang dari api”. Dikarenakan sikap aparat negara yang justru cenderung diskriminatif dan tidak berpihak terhadap rakyat kecil (petani) dalam menjalankan amanat konstitusi Negara dalam UUD 45.  Kejadian seperti ini terus terulang tanpa adanya tindakan yang tegas dari pemerintah sebagai representasi dari negara.

Kriminalisasi yang dialami oleh beberapa petani dari kelompok Paguyuban Petani Kelud Makmur (PPKM) di Jawa Timur yang terjadi beberapa waktu yang lalu menjadi bukti tidak adanya kemauan politik (political will) dari Negara dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Menurut keterangan dari saudara Ubed, salah seorang pendamping KPA di wilayah Jawa Timur. Insiden kriminalisasi tersebut terjadi sekitar bulan November tahun 2015 yang lalu. Di mana pada waktu itu pihak kepolisian menangkap Sulistiono yang merupakan ketua kelompok tani PPKM yang sedang membawa hasil panen dengan kendaraan yang ditumpanginya atas tuduhan memanen tanaman berupa jagung di wilayah perusahaan.

Pasca penangkapan, saudara Pit yang merupakan wakil dari saudara Sulistiono di kelompok tani PPKM mencoba melakukan lobi ke Polres agar pihak kepolisian melepaskan hasil panen dan saudara Sulistio. Namun, mereka hanya melepaskan kendaraan yang membawa hasil panen tersebut. Sementara saudara Sulistio tetap menjalani hukuman kurungan dan beberapa kali pemeriksaan hingga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian baru-baru ini.

Adanya dugaan kriminalisasi dalam kasus ini yang ingin ditentang oleh kelompok tani PPKM tersebut. Mereka menganggap tanah yang digunakan tersebut bukan merupakan tanah perusahaan. “tanah ini dulunya adalah tanah sisa yang tidak dirawat oleh perusahaan dan dimanfaatkan oleh warga  untuk ditanami dan dirawat. Sebelumnya mereka menanami singkong hingga telah berhasil melakukan panen dan tidak ada permasalahan hingga terjadi penangkapan pada bulan November tahun lalu dengan tuduhan memanen di wilayah perusahaan” kata Ubed.

Terjadinya tindakan kriminalisasi di atas semakin menguatkan indikasi bahwa Negara tidak pernah hadir dalam memperjuangkan nasib rakyat kecil (petani) sesuai amanat konstitusi negara yang diterjemahkan dalam UUPA 1960, yang selama ini sering mendapat perlakuan yang sewenang-wenang dari pihak perusahaan industri kapitalis.

Siaran Pers Lainnya..

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934