Kebijakan Land Swap; Melegalkan Deforestasi & Ancaman Bagi Reforma Agraria

Siaran Pers Bersama
WALHI-KPA-TuK Indonesia
 
Jakarta, Rabu, 28 Maret 2018 —Tahun 2017 lalu, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan landswap yang diterbitkan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 40/MENLHK/SETJEN/ KUM. 1/6/2017 tentang Fasilitasi Pemerintah Pada Usaha Hutan Tanaman Industri Dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Permen LHK Nomor 40/ 2017. Kebijakan “keterlanjuran” yang konon bertujuan melindungi ekosistem rawa gambut, sesungguhnya akan mengorbankan ekosistem hutan di tanah mineral. Sama artinya, negara tengah merancang bencana ekologis demi mengambilalih tanggungjawab korporasi, atas nama keterlanjutan investasi.
 
Penerbitan Permen LHK No. 40/ 2017 sebenarnya juga bertentangan dengan Instruksi Presiden Joko Widodo yang dimuat dalam Inpres No. 6 Tahun 2017 tentang Penundaan dan Penyempurnaan Tata Kelola Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Meskipun jauh dari kebijakan moratorium yang diharapkan, Inpres ini pada prinsipnya memuat perintah pembenahan tata kelola sumber daya alam, agar tidak ada penerbitan izin baru di hutan primer dan ekosistem rawa gambut. Selain itu, Inpres ini secara tidak langsung mempunyai relasi untuk mendukung komitmen Presiden dalam mengatasi krisis lingkungan dan mengatasi ketimpangan penguasaan struktur agraria dan sumber daya alam yang selama ini didominasi penguasaannya oleh korporasi.
 
“Dari luasan 2,4 juta area gambut yang harus direstorasi dan 1,4 juta hektar merupakan konsesi perusahaan. Bukannya menciutkan perizinan dan melakukan penegakan hukum, pemerintah terus memfasilitasi korporasi dengan berbagai kebijakan, seperti Permen P. 40/2017 yang memfasilitasi land swap untuk perusahaan hutan tanaman industri dengan atas nama keterlanjuran. Meskipun perusahaan sendiri terus merongrong pemerintah agar mereka terus mendapatkan "privilege", dengan berupaya terus mereduksi kebijakan pemerintah untuk memproteksi ekosistem gambut, sehingga mereka tetap bisa menjalankan bisnisnya di kawasan gambut yang telah melanggar aturan hukum”. Kebijakan land swap ini dikhawatirkan justru akan menambah deretan angka konflik agraria, karena sudah dapat dipastikan bersinggungan dengan perdesaan sebagai sebuah satu kesatuan wilayah, sosial, ekonomi dan budaya”, tegas Wahyu Agung Perdana, Pengkampanye Pangan, Air dan Ekosistem Esensial WALHI.
 
Even Sembiring, Manager Kajian dan Pembelaan Hukum Lingkungan menyatakan bahwa “ secara tegas menolak kebijakan land swap. Dalam kajiannya, WALHI menilai terdapat ambiguitas antara penerbitan Inpres No.6/2017 dengan Permen LHK No. 40/2017. “Seharusnya, semangat perlindungan ekosistem gambut dan moratorium pemberian izin harus diikuti dengan semangat penegakan hukum, bukan malah memberikan lahan pengganti yang akan bersumbangsih dengan laju deforestasi, serta melanggengkan dominasi penguasaan ruang atas nama investasi”. WALHI juga mencatat bahwa, terdapat 2.516.758 hektar konsesi HTI yang berada di eosistem gambut dan sebagain besarnya berada di fungsi lindung. “Apabila ada komitmen perlindungan ekosistem rawa gambut, seharusnya ada dorongan review perizinan dengan menciutkan areal konsesinya, serta diikuti komitmen penegakan hukum yang tegas,” tambah Even.
 
Transformasi untuk Keadilan Indonesia menyebutkan bahwa kebijakan landswap akan menjadi peluang dan keuntungan bagi korporasi hutan tanaman industri untuk memperluas penguasaan ruang. Khususnya, adanya pernyataan Presiden Jokowi agar tidak lagi ada aturan atau kebijakan yang menghambat investasi. “Hutan alam dan ekosistem rawa gambut akan terus diintai oleh korporasi, baik untuk ekspansi bisnisnya maupun sebagai modus untuk land banking. Terlebih, landswap sama sekali tidak mengencilkan areal konsesi korporasi, namun hanya sekedar areal kerjanya, sehingga lahan pengganti menjadi alat memperluas penguasaan ruang, sedangkan penciuatan areal kerja menjadi lokasi landbanking yang bisa dimanfaatak kembali ketika ada perubahan regulasi mengenai gambut,” sebut Edi Sutrisno dari Transformasi untuk Keadilan Indonesia.
 
Yahya Zakaria, Kepala Departemen Advokasi Kebijakan KPA menambahkan, kebijakan tersebut juga bertentangan dengan agenda reforma agraria yang salah satu fokusnya merombak ketimpangan penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Hingga saat ini terdapat lebih dari 30 juta hektar konsesi perusahaan dan sebagian besar terlibat konflik dengan masyarakat. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat selama Jokowi-JK memimpin (2015-2017) terdapat 79 konflik sektor kehutanan yang melibatkan lahan seluas 639.595 Ha. Tak hanya itu, tahun lalu terdapat 26 orang petani yang terlibat konflik dalam kawasan hutan dikrimanalisasi. Melalui target seluas 4,1 juta Ha dari kawasan hutan yang dilepaskan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seharusnya menyasar lokasi-lokasi konflik dan memangkas monopoli perusahaan. Namun, hingga lebih dari tiga tahun reforma agraria berjalan, belum ada sejengkal TORA kawasan hutan yang dilepaskan untuk masyarakat.
 
Dengan situasi seperti ini, kebijakan landswap dapat dipastikan semakin mempertegas status quo krisis ekologis dan darurat agraria. Terlebih, pada tahun-tahun politik cenderung terdapat trend peningkatan penerbitan izin baru, sehingga landswap rawan dijadikan kedok politik transaksional penerbitan perizinan baru. Apabila komitmen perlindungan ekossitem gambut dan reforma agraria hendak dipertegas, maka seharusnya Pemerintah ini harus menjawab berapa izin yang sudah dicabut, untuk diserahkan kepada rakyat miskin? Berapa perusahaan perusak lingkungan yang telah dijerat hukum? Jika pertanyaan ini tidak mampu dijawab dengan angka yang signifikan, janji merubah ketimpangan struktur agraria/ sumber daya alam hanya ilusi, dan landswap sebagai salah satu kebijakan yang dipergunakan untuk mempertegas akar penguasan ruang oleh korporasi.
 
Berdasarkan uraian di atas, maka WALHI-KPA-TuK Indonesia menyatakan dan menuntuk hal sebagai berikut:
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera mencabut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 40/MENLHK/SETJEN/ KUM. 1/6/2017 tentang Fasilitasi Pemerintah Pada Usaha Hutan Tanaman Industri Dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan review perizinan terhadap keseluruhan izin yang berada di ekosistem rawa gambut;
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kapolri untuk melakukan penindakan hukum kepada korporasi-korporasi yang melakukan pelanggaran hukum dan ketentuan pengelolaan ekosistem rawa gambut;
Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk mengarahkan restorasi ekosistem rawa gambut pada dorongan tanggungjawab korporasi, tanpa mengurangi tindakan hukum yang harus dilakukan oleh pemerintah.
Presiden segera menjalankan Reforma Agraria yang diorientasikan untuk merombak ketimpangan struktur agraria dan menyelesaikan konflik-konflik agraria dalam kawasan hutan secara berkeadilan;
 
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
Konsorsium Pembaruan Agraria
Transformasi untuk Keadilan Indonesia
 
Narahubung: 
Even Sembiring (WALHI) : 0852-7189-7255
Yahya Zakaria (KPA) : 0857-2618-6561
Edi Sutrisno (TUK-Indonesia) : 0877-1124-6094
 
link rekaman live facebook proses konferensi pers Kebijakan Land Swap; Melegalkan Deforestasi & Ancaman Bagi Reforma Agraria:
https://bit.ly/2GzyiY7

Siaran Pers Lainnya..

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934