AD ART

ANGGARAN DASAR KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA

MUKADIMAH

 

Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa sumber-sumber agraria yang melimpah dimulai dari tanah, laut dan hutan yang luas, kaya, subur dan didalamnya terkandung kekayaan berupa minyak bumi, gas alam, dan bahan tambang lainnya. Sumber-sumber agraria yang kaya raya tersebut haruslah diabdikan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Lebih dari itu, sumber-sumber agraria merupakan roh dan identitas kebangsaan yang secara turun-temurun telah diyakini oleh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, penguasaan sumber-sumber agraria oleh segelintir kelompok sosial yang hari ini terjadi haruslah dihapuskan, karena tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial. Bahwa sesungguhnya ketimpangan penguasaan sumber-sumber agraria yang terjadi di Indonesia hari ini disebabkan oleh peninggalan persekongkolan sistem feodalisme dan kolonialisme yang telah mengakar ratusan tahun di Indonesia, dan Revolusi Kemerdekaan Nasional 1945 sesungguhnya merupakan tonggak untuk menghancurkan kekuatan sistem feodalisme dan kolonialisme tersebut. Lahirnya UUPA tahun 1960 adalah kelanjutan dari Revolusi Nasional untuk mewujudkan cita-cita anti-feodalisme dan kolonialisme tersebut.

Namun, cita-cita perjuangan Revolusi Kemerdekaan Nasional 1945 tersebut, telah dikhianati oleh kekuatan-kekuatan yang menentang lahirnya keadilan agraria di Indonesia. UUPA 1960 yang memiliki karakter anti-imperialisme  dan anti-feodalisme, seharusnya dapat dijadikan tonggak untuk mendorong lahirnya keadilan agraria dan seterusnya di Indonesia. Sebab, keadilan agraria merupakan kunci dari upaya pencapaian kemakmuran dan kemandirian ekonomi rakyat Indonesia. Namun sayangnya, lagi-lagi pengkhianatan terhadap UUPA 1960 dilakukan oleh rezim yang berkuasa, dengan membiarkan penguasaan sumber-sumber agraria oleh Tuan-tuan Feodal, dan menyerahkan sumber-sumber agraria kepada kekuatan imperialisme.

Ketimpangan penguasaan sumber-sumber agraria oleh kekuatan feodalisme dan imperialisme, dan pengkhianatan aparat negara terhadap pembaruan agraria, telah melahirkan semangat perlawanan rakyat. Sebuah semangat perlawanan yang didasarkan bahwa kemenangan pembaruan agraria sesungguhnya bersandar pada inisiatif dan kekuatan rakyat. Sejarah dan semangat perlawanan tersebut telah mengilhami lahirnya KPA, sebagai bagian dari front perjuangan untuk mewujudkan keadilan agraria, sekaligus memutus rantai praktik feodalisme, kapitalisme dan imperialisme. Sebuah perjuangan yang dilandaskan pada garis perjuangan rakyat. Artinya, hanya dengan kekuatan massa rakyatlah pembaruan agraria dapat terwujud. Pembaruan agraria yang dimaksud adalah sebuah pembaruan agraria yang betujuan; Pertama, mewujudkan keadilan dalam penguasaan, kepemilikan dan pengelolaan sumber-sumber agraria, baik dengan cara redistribusi kepada buruh tani, tani miskin, buruh nelayan, dan nelayan miskin, serta masyarakat miskin kota, ataupun pengakuan atas sumber-sumber agraria kepada masyarakat adat; Kedua, peningkatan produksi pertanian dan; Ketiga, jaminan pasar yang berkeadilan; dan hanya dengan dijalankan pembaruan agraria sejati, akan tercipta tatanan masyarakat yang lepas dari segala bentuk penindasan dan penghisapan.

BAB I

NAMA, KEDUDUKAN DAN WAKTU PENDIRIAN

Pasal 1

Organisasi ini bernama Konsorsium Pembaruan Agraria, disingkat KPA.

 

Pasal 2

Organisasi ini berkedudukan di seluruh wilayah Republik Indonesia.

 

Pasal 3

Organisasi ini didirikan pada tanggal 24 September 1994 di Jakarta, dan disahkan pada tanggal 10 Desember 1995 di Bandung, untuk waktu yang tidak terbatas.

BAB II

ASAS DAN NILAI

Pasal 4

KPA berasaskan Kedaulatan Rakyat.

 

Pasal 5

Nilai-nilai yang dianut dalam KPA: hak asasi manusia; kelestarian lingkungan; kearifan nilai-nilai adat; demokrasi; keadilan (sosial, ekonomi, hukum, budaya, dan gender); non sektarian; non partisan; perdamaian dan anti kekerasan; anti diskriminasi; solidaritas.

 

BAB III

SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 6

KPA merupakan gerakan rakyat yang bersifat terbuka dan independen.

 

Pasal 7

KPA bertujuan untuk memperjuangkan terciptanya sistem agraria yang adil, dan menjamin pemerataan pengalokasian sumber-sumber agraria bagi seluruh rakyat Indonesia; jaminan penguasaan, pemilikan dan pengelolaan sumber-sumber agraria bagi petani, nelayan, buruh dan masyarakat adat; serta jaminan kesejahteraan bagi rakyat miskin.

BAB IV

PERAN DAN FUNGSI ORGANISASI

Pasal 8

Peran KPA

KPA berperan memperjuangkan pembaruan agraria sejati, sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan organisasi.

 

Pasal 9

Fungsi KPA

KPA berfungsi:

  1. Sebagai penguat, pemberdaya, pendukung, dan pelaku perjuangan pembaruan agraria berdasarkan inisiatif rakyat.

  2. Sebagai organisasi yang mendorong lahirnya berbagai kebijakan dan sistem agraria yang berpihak kepada rakyat, serta melawan berbagai kebijakan yang anti pembaruan agraria.

  3. Sebagai organisasi yang melahirkan, merumuskan dan menyebarkan gagasan, ide, pengetahuan tentang pembaruan agraria sejati.

 

BAB V

BENTUK ORGANISASI

Pasal 10

KPA berbentuk konsorsium.

BAB VI

LINGKUP KEGIATAN

Pasal 11

Kegiatan KPA meliputi:

  1. Memperjuangkan pemenuhan hak-hak rakyat miskin terutama petani/buruh tani, nelayan, masyarakat adat, buruh dan masyarakat miskin kota.

  2. Advokasi yang berupa upaya perubahan kesadaran rakyat (publik) melalui penyebaran informasi, pembentukan opini publik, pembelaan kolektif, dan perubahan kebijakan dan strategi pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak rakyat.

  3. Menyelenggarakan pendidikan dan pengkaderan pembaruan agraria.

  4. Penguatan dan peningkatan jaringan gerakan dan penggalangan solidaritas untuk perjuangan pembaruan agraria baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional.

  5. Pengembangan kerjasama kegiatan, program, dan kelembagaan yang mengabdi pada pemenuhan tujuan-tujuan gerakan pembaruan agraria.

  6. Secara aktif terlibat dalam perjuangan penggalangan solidaritas, dan front/aliansi perjuangan nasional dan internasional untuk pembaruan agraria.

 

BAB VII

STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 12

Struktur organisasi KPA terdiri dari Musyawarah Nasional, Dewan Nasional, Sekretaris Jenderal KPA, KPA Wilayah, Majelis Pakar, dan Anggota KPA.

 

Pasal 13

Musyawarah Nasional adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam organisasi yang berwenang untuk menetapkan sekurang-kurangnya:

  1. Anggaran Dasar KPA.

  2. Anggaran Rumah Tangga KPA.

  3. Garis-garis Besar Program KPA.

  4. Kepengurusan KPA.

  5. Keanggotaan KPA.

 

Pasal 14

Kepengurusan KPA Terdiri dari Dewan Nasional, Sekretaris Jenderal KPA, KPA Wilayah dan Majelis Pakar.

BAB VIII

DEWAN NASIONAL

Pasal 15

  1. Dewan Nasional adalah representasi Anggota KPA yang dipilih dan ditetapkan melalui Musyawarah Nasional.

  2. Dewan Nasional bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional.

  3. Dewan Nasional melakukan Rapat Dewan Nasional minimal setahun sekali.

  4. Rapat Dewan Nasional dianggap sah, jika dihadiri oleh ½ + 1 dari Anggota Dewan Nasional dan tidak dapat diwakilkan.

 

Pasal 16

Kriteria dan syarat menjadi Anggota Dewan Nasional KPA:

  1. Sudah menjadi anggota KPA selama 3 (tiga) tahun

  2. Memiliki pengalaman cukup lama bekerja bersama organisasi rakyat.

  3. Memiliki pengalaman terlibat dalam proses kebijakan agraria.

  4. Memiliki kredibilitas, integritas dan loyalitas terhadap KPA dan gerakan pembaruan agraria di Indonesia.

 

Pasal 17

Dewan Nasional berwenang dan berhak untuk:

  1. Mengawasi program dan keuangan serta kekayaan organisasi.

  2. Meminta laporan perkembangan terkait program dan keuangan kepada Sekretaris Jenderal dalam Rapat Kerja Nasional KPA.

  3. Mendapatkan dukungan dari Sekretariat Nasional KPA dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sesuai kemampuan dan sumberdaya organisasi.

 

Pasal 18

Kewajiban Dewan Nasional:

  1. Menjalankan mandat Musyawarah Nasional.

  2. Bersama Sekretaris Jenderal menyelenggarakan Musyawarah Nasional.

  3. Memberikan pertanggungjawaban penggunaan dana secara tertulis pada Muasyawarah Nasional

 

Pasal 19

Keanggotaan Dewan Nasional:

  1. Ketua dan Anggota Dewan Nasional dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Nasional.

  2. Keanggotaan berjumlah 5 orang, terdiri dari 1 orang ketua dan 4 orang anggota yang dipilih dalam Musyawarah Nasional dengan mempertimbangkan representasi perempuan

  3. Anggota Dewan Nasional dinyatakan berhenti jika:

    1. Meninggal dunia.

    2. Mengundurkan diri.

    3. Berhalangan tetap.

    4. Melanggar AD/ART

BAB IX

SEKRETARIS JENDERAL

Pasal 20

Sekretaris Jenderal KPA adalah representasi Organisasi KPA.

 

Pasal 21

Sekretaris Jenderal KPA dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Nasional.

 

Pasal 22

Kriteria dan syarat Sekretaris Jenderal KPA:

  1. Sudah menjadi Anggota KPA sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.

  2. Memiliki pengalaman bekerja bersama organisasi rakyat.

  3. Memiliki pengalaman terlibat dalam proses kebijakan agraria.

  4. Memiliki kapasitas dan pengalaman dalam membangun jaringan dan menggali sumber pendanaan bagi organisasi.

  5. Memiliki kredibilitas, integritas dan loyalitas terhadap KPA dan gerakan pembaruan agraria di Indonesia.

 

Pasal 23

Sekretaris Jenderal KPA berkewajiban untuk:

  1. Menjalankan mandat Musyawarah Nasional.

  2. Memimpin gerakan dan perjuangan pembaruan agraria.

  3. Menjalin kerjasama dengan pihak lain, selama tidak bertentangan dengan pandangan dasar, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KPA.

  4. Memprioritaskan dana dan sumber daya yang dimiliki organisasi untuk keperluan gerakan dan perjuangan pembaruan agraria.

  5. Bersama Dewan Nasional menyelenggarakan Musyawarah Nasional KPA.

  6. Menyebarluaskan gagasan dan informasi perkembangan gerakan perjuangan pembaruan agraria kepada anggota dan masyarakat luas.

  7. Menjaga nama baik KPA.

 

Pasal 24

Sekretaris Jenderal KPA berwenang dan berhak untuk:

  1. Membentuk struktur pengurus Sekretariat Nasional KPA.

  2. Mengangkat dan memberhentikan staf personalia di Sekretariat Nasional KPA.

  3. Membentuk dan menetapkan Majelis Pakar dan badan-badan ad-hoc sesuai dengan kebutuhan dan mandat organisasi.

  4. Bertindak dan berwenang untuk dan atas nama organisasi dalam mengeluarkan pernyataan dan/atau pernyataan politik.

  5. Bertindak dan berwenang untuk dan atas nama organisasi dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain; dan melakukan usaha-usaha untuk mencapai tujuan organisasi.

  6. Mengesahkan pembentukan struktur KPA Wilayah.

  7. Memberi arahan dan instruksi kepada KPA Wilayah dalam rangka mendukung kerja organisasi.

  8. Meminta laporan kegiatan yang dijalankan oleh KPA Wilayah.

  9. Mendapatkan dan menggunakan fasilitas KPA untuk mendukung kerja organisasi.

 

Pasal 25

Sekretaris Jenderal KPA berhenti atau diberhentikan jika:

  1. Meninggal dunia.

  2. Mengundurkan diri.

  3. Berhalangan tetap.

  4. Melanggar AD/ART KPA.

 

Pasal 26

  1. Jika Sekretaris Jenderal KPA berhenti karena alasan sebagaimana dalam pasal 25 poin 1, 2 dan 3 maka Ketua Dewan Nasional menjalankan fungsi Sekrertaris Jenderal KPA dan mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa selambat-lambatnya 6 bulan.

  2. Jika Sekretaris Jenderal KPA melanggar AD/ART KPA maka anggota dapat mengusulkan Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk memberhentikan dan mengganti Sekretaris Jenderal.

 

BAB X

KPA WILAYAH

Pasal 27

  1. KPA Wilayah adalah pelaksana mandat dan program KPA pada tingkat wilayah yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal KPA.

  2. KPA Wilayah dibentuk oleh anggota sesuai dengan kondisi keanggotaan dan dinamika wilayah.

  3. KPA Wilayah disahkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPA.

  4. Pengesahan KPA Wilayah dihadiri oleh Sekretaris Jenderal KPA dan Dewan Nasional.

 

Pasal 28

Kriteria dan syarat Koordinator KPA Wilayah:

  1. Sudah menjadi Anggota KPA sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

  2. Memiliki pengalaman bekerja bersama organisasi rakyat.

  3. Memiliki pengalaman terlibat dalam proses kebijakan agraria.

  4. Memiliki kemampuan mengkonsolidasikan gerakan pembaruan agraria di wilayahnya.

  5. Memiliki kredibilitas, integritas dan loyalitas terhadap KPA dan gerakan pembaruan agraria di Indonesia.

 

Pasal 29

KPA Wilayah berkewajiban untuk:

  1. Melayani anggota dalam hal informasi, pengorganisasian, pendidikan, dan advokasi.

  2. Mendorong dan memfasilitasi terbentuknya front perjuangan pembaruan agraria di wilayah.

  3. Menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan percontohan pelaksanaan pembaruan agraria di wilayah kerjanya.

  4. Menjalankan arahan dan instruksi Sekretaris jenderal KPA.

 

Pasal 30

KPA Wilayah berwenang untuk:

  1. Melakukan tindakan cepat dalam membantu anggota yang mengalami represi, sebagai resiko perjuangan yang terjadi di dalam perjuangan pembaruan agraria.

  2. Mencari dan menggalang dana untuk kepentingan organisasi sejauh tidak bertentangan dengan AD/ART dan keputusan organisasi.

 

Pasal 31

KPA Wilayah berhak mendapatkan dukungan logistik dalam menjalankan mandat Sekretariat Nasional dan mandat Musyawarah Nasional KPA di wilayah.

BAB XI

MAJELIS PAKAR

Pasal 32

Majelis Pakar KPA adalah individu yang memiliki pengalaman panjang dan keahlian di bidang agraria dan yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal KPA.

 

Pasal 33

Fungsi Majelis Pakar meliputi:

  1. Memberikan masukan terhadap arah perjuangan KPA.

  2. Memberikan masukan terkait kebijakan agraria nasional.

  3. Memberikan masukan tentang penguatan organisasi rakyat dalam pembaruan agraria.

 

Pasal 34

  1. Majelis Pakar memberikan masukan melalui Rapat Kerja Nasional.

  2. Sekretaris Jenderal KPA dapat meminta masukan secara tertulis dan lisan.

  3. Keanggotaan Majelis Pakar sekurang-kurangnya 5 (lima) orang.

  4. Dalam menjalankan kepakarannya anggota Majelis Pakar mendapatkan fasilitas dari Sekretariat Nasional.

BAB XII

MASA KEPENGURUSAN

Pasal 35

Masa kepengurusan KPA selama 4 (empat) tahun dan/atau di antara dua Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar Biasa.

 

Pasal 36

Kepengurusan KPA yang dipilih melalui Musyawarah Nasional hanya berlaku untuk satu periode, dan hanya dapat dipilih untuk satu periode berikutnya.

 

BAB XIII

MUSYAWARAH NASIONAL DAN MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA

Pasal 37

  1. Musyawarah Nasional (Munas) adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam organisasi.

  2. Musyawarah Nasional dihadiri oleh anggota, calon anggota, dan undangan-undangan.

  3. Musyawarah Nasional menetapkan rencana strategis organisasi di tingkat internasional, nasional dan wilayah.

 

Pasal 38

  1. Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam organisasi untuk memberhentikan Sekretaris Jenderal KPA lama dan memilih Sekretaris Jenderal KPA baru.

  2. Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila:

    1. Sekretaris Jenderal KPA tidak dapat menjalankan mandat Musyawarah Nasional dikarenakan meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri.

    2. Sekretaris Jenderal KPA dianggap menyimpang dari AD/ART.

    3. Diusulkan oleh 2/3 Anggota KPA secara tertulis dan diajukan kepada Dewan Nasional.

  3. Musyawarah Nasional Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Nasional

 

BAB XIV

RAPAT KEPENGURUSAN

Pasal 39

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) adalah rapat pleno yang dihadiri oleh Sekretariat Nasional, Dewan Nasional, Majelis Pakar dan KPA Wilayah.

 

Pasal 40

Rapat Konsolidasi Wilayah adalah rapat pleno yang dihadiri oleh Anggota KPA, KPA Wilayah dan Sekretaris Jenderal KPA.

BAB XV

ANGGOTA KPA

Pasal 41

Anggota KPA adalah organisasi rakyat, organisasi non-pemerintah, dan anggota individu sebagai anggota kehormatan yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia, yang mempunyai keberpihakan dan tujuan yang sama dengan KPA.

 

Pasal 42

Keanggotaan organisasi rakyat:

  1. Keanggotaan organisasi rakyat hanya dapat diberikan kepada organisasi petani, organisasi nelayan, organisasi masyarakat adat, organisasi perempuan dan organisasi rakyat lain yang mendukung perjuangan Pembaruan agraria.

  2. Organisasi rakyat yang dimaksud dalam ayat (1) adalah organisasi rakyat yang berbasis komunitas minimal setingkat Kabupaten.

  3. Organisasi rakyat yang menjadi Anggota KPA adalah yang memiliki basis massa/anggota yang luas, mengenai jumlah keanggotaan diatur kemudian di dalam Anggaran Rumah Tangga, ataupun aturan lain organisasi.

 

Pasal 43

Keanggotaan Organisasi Non-Pemerintah

 

Organisasi non-pemerintah yang bisa menjadi Anggota KPA adalah organisasi non-pemerintah yang memiliki tujuan, agenda, dan program yang terkait dengan pembaruan agraria.

 

Pasal 44

Keanggotaan Kehormatan

 

  1. Keanggotaan kehormatan diberikan kepada individu yang memiliki kepedulian tinggi terhadap perjuangan KPA.

  2. Anggota kehormatan diangkat oleh Sekretaris Jenderal KPA atas persetujuan Dewan Nasional.

  3. Anggota kehormatan hanya memiliki hak bicara di dalam Musyawarah Nasional.

 

 

 

 

 

Pasal 45

Calon Anggota

 

Calon Anggota dapat diterima jika mengusulkan keanggotaanya kepada KPA Wilayah dan penetapan Calon Anggota menjadi anggota hanya dapat ditetapkan setelah mendapat persetujuan dalam Musyawarah Nasional.

 

Pasal 46

Kewajiban Anggota KPA

 

Setiap Anggota KPA berkewajiban:

  1. Mengkonsolidasikan, mengorganisir, memobilisir, dan mengupayakan perjuangan-perjuangan pembaruan agraria.

  2. Membayar iuran, mengenai mekanisme dan jumlahnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, atau aturan lain organisasi.

  3. Menjaga nama baik organisasi.

  4. Melaksanakan nilai-nilai KPA yang terkandung pada Pasal 5 Bab II.

  5. Menyampaikan informasi mengenai perkembangan dan program yang dijalankannya yang berkaitan dengan pembaruan agraria.

  6. Memberikan dukungan kepada Pengurus dalam menanggapi atau merespon perkembangan tertentu yang terkait dengan agenda-agenda pembaruan agraria.

 

Pasal 47

Hak Anggota KPA

Setiap Anggota KPA berhak:

  1. Diundang dan menghadiri Musyawarah Nasional.

  2. Mendapatkan layanan informasi dan akses-akses organisasi dari kepengurusan KPA.

  3. Menyampaikan pendapat, masukan, usulan, kritik pada Pengurus KPA, baik secara lisan maupun tulisan.

  4. Mendapatkan dukungan logistik dari Sekretariat Nasional KPA sesuai kemampuannya untuk menjalankan mandat Musyawarah Nasional.

  5. Mendapatkan layanan organisasi untuk kepentingan penguatan pendidikan, kaderisasi dan organisasi.

 

BAB XVI

KEUANGAN

Pasal 48

Keuangan diperoleh dari:

  1. Iuran anggota.

  2. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan AD/ART organisasi.

  3. Hasil usaha yang tidak bertentangan dengan AD/ART organisasi.

  4. Kerjasama-kerjasama dengan pihak lain yang tidak bertentangan dengan AD/ART organisasi.

 

Pasal 49

Segala sesuatu pemasukan dan pengeluaran keuangan dicatat oleh Pengurus KPA, dan pengaturan yang lebih lanjut akan dimuat dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

BAB XVII

SANKSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 50

Sanksi

  1. Sanksi organisasi diberikan kepada anggota dan/atau Pengurus yang melakukan pelanggaran terhadap AD/ART dan/atau aturan lain organisasi.

  2. Bentuk-bentuk sanksi:

    1. Anggota:

      1. Surat Peringatan.

      2. Status Keanggotaan dibekukan.

      3. Dicabut Keanggotaanya dalam Musyawarah Nasional KPA.

    2. Pengurus:

      1. Surat Peringatan.

      2. Dinonaktifkan.

      3. Dipecat dari Kepengurusan.

  3. Mekanisme penilaian dan pemberian sanksi dilakukan oleh Sekretaris Jenderal KPA.

  4. Anggota KPA dan/atau Pengurus KPA yang melakukan pelanggaran tersebut di atas, berhak untuk melakukan klarifikasi dan pembelaan dalam forum khusus untuk itu, dan atau dalam Musyawarah Nasional KPA.

 

Pasal 51

Penghargaan

  1. Penghargaan organisasi diberikan kepada anggota KPA dan atau pihak lain yang dinilai telah memberikan kontribusi luar biasa atau signifikan, terhadap kemajuan pembaruan agraria.

  2. Mekanisme pemberian dan penilaian pihak-pihak yang akan menerima penghargaan, dilaksanakan dalam Musyawarah Nasional KPA.

  3. Usulan pihak-pihak yang akan menerima penghargaan dilakukan oleh Dewan Nasional bersama Sekretaris Jenderal KPA dalam Musyawarah Nasional KPA.

 

BAB XVIII

PEMBUBARAN

Pasal 52

Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional dan/atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.

BAB XIX

PENUTUP

Pasal 53

  1. Anggaran Dasar ini hanya bisa diubah melalui forum Musyawarah Nasional

  2. Segala sesuatu yang belum diatur dan belum jelas dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya.

ANGGARAN RUMAH TANGGA
KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA

BAB I

RAPAT–RAPAT ORGANISASI

Pasal 1

Rapat Kerja Nasional

  1. Rapat Kerja Nasional sekurang-kurangnya membahas tentang:

    1. Laporan kondisi agraria nasional dan wilayah.

    2. Perkembangan pelaksanaan program kerja tahunan KPA.

    3. Perencanaan program kerja tahunan KPA.

  2. Rapat Kerja Nasional dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh ½ + 1 dari jumlah Anggota Dewan Nasional, Sekretariat Nasional dan KPA Wilayah.

 

Pasal 2

Rapat Konsolidasi Wilayah

  1. Rapat Konsolidasi Wilayah sekurang-kurangnya membahas tentang:

    1. Laporan kondisi agraria nasional dan wilayah.

    2. Pembentukan dan penyusunan struktur KPA Wilayah.

    3. Pembahasan program kerja KPA Wilayah.

  2. Rapat Konsolidasi Wilayah dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh ½ + 1 dari jumlah Anggota KPA di wilayah tersebut.

BAB II

KEPENGURUSAN

Pasal 3

Dewan Nasional

  1. Dewan Nasional menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

  2. Dalam keadaan dan situasi khusus yang dapat mempengaruhi jalannya organisasi, dapat diselengarakan Rapat Dewan Nasional yang khusus untuk membahas hal itu.

  3. Keadaan khusus yang dimaksud dalam ayat (2) adalah: (a) Ketika ada peristiwa-peristiwa tertentu yang mengancam keberadaan organisasi, (b) Adanya kebijakan pemerintah yang mendasar sehingga berdampak luas terhadap pelaksanaan pembaruan agraria.

  4. Rapat-rapat tersebut diatas dikoordinir oleh Ketua Dewan Nasional KPA.

 

Pasal 4

Sekretaris Jenderal

  1. Sekretaris Jenderal KPA memimpin Sekretariat Nasional KPA.

  2. Sekretaris Jenderal KPA memutuskan struktur Sekretariat Nasional.

  3. Semua personalia Sekretariat Nasional bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal KPA.

  4. Personalia Sekretariat Nasional yang dimaksud dapat berasal dari Anggota KPA atau perorangan yang memiliki komitmen terhadap gerakan pembaruan agraria.

  5. Departemen dalam Sekretariat Nasional KPA terdiri dari:

    1. Departemen Penguatan Organisasi Rakyat.

    2. Departemen Advokasi Kebijakan.

    3. Departemen Kajian dan Kampanye.

    4. Departemen-departemen lain yang dianggap perlu.

  6. Selain departemen-departemen Sekretariat Nasional juga didukung oleh staf kerja administrasi terdiri dari:

    1. Manajer keuangan.

    2. Sekretaris kantor.

    3. Staf kerja administrasi lainnya.

  7. Meminta laporan-laporan tentang kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh KPA Wilayah dalam kerangka perjuangan pembaruan agraria.

 

Pasal 5

KPA Wilayah

  1. KPA Wilayah dibentuk atas dasar inisiatif dari Anggota KPA di wilayah yang bersangkutan.

  2. Pada wilayah yang mempunyai Anggota KPA lebih dari 1 maka inisiatif pembentukan KPA Wilayah harus melalui Rapat Konsolidasi Wilayah yang bersangkutan.

  3. Struktur KPA Wilayah dapat terdiri dari:

    1. Departemen Penguatan Organisasi Rakyat.

    2. Departemen Advokasi Kebijakan.

    3. Departemen Kajian dan Kampanye.

    4. Departemen-departemen lain yang dianggap perlu.

  4. KPA Wilayah berkedudukan di tingkat propinsi.

 

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 6

Mekanisme penerimaan anggota:

  1. Setiap calon anggota yang bersedia menjadi Anggota KPA harus membuat pernyataan secara tertulis, untuk mematuhi AD/ART dan berbagai peraturan lainnya.

  2. Setiap calon anggota harus mendapat dukungan dari 5 anggota aktif KPA yang ada di wilayah dan/atau mendapat rekomendasi dari KPA Wilayah.

  3. Apabila klausul pada ayat 2 tidak terpenuhi, maka setiap calon anggota dapat mengusulkan diri pada KPA Wilayah terdekat dan/atau Sekretariat Nasional.

  4. Surat pernyataan kesediaan dan dukungan diserahkan setiap calon anggota kepada KPA Wilayah dan/atau Sekretariat Nasional yang selanjutnya akan ditetapkan keanggotaannya dalam Musyawarah Nasional KPA.

  5. Setiap calon anggota sampai ditetapkan keanggotaannya dalam Musyawarah Nasional KPA mempunyai hak dan kewajiban yang sama, sejak menandatangani surat pernyataan kesediaan menjadi Anggota KPA kecuali hak suara.

 

Pasal 7

Rekrutmen keanggotaan KPA diutamakan untuk organisasi rakyat yang berbasis komunitas di tingkat kabupaten dan mempunyai anggota minimal 500 orang.

 

Pasal 8

Verifikasi Anggota

  1. Verifikasi anggota merupakan pendataan kembali anggota yang telah terdaftar.

  2. Verifikasi anggota dilakukan oleh Sekretariat Nasional dan KPA Wilayah.

  3. Hal-hal yang diverifikasi adalah:

    1. Keberadaan organisasi.

    2. Perjuangan dalam gerakan pembaruan agraria.

 

BAB IV

KEUANGAN

Pasal 9

Keuangan yang ada diprioritaskan untuk mendukung upaya-upaya penguatan organisasi rakyat yang menjadi Anggota KPA dan organisasi kaum tani pada umumnya serta organisasi-organisasi yang memperjuangkan pembaruan agraria.

 

Pasal 10

Sumber Keuangan

  1. Setiap anggota berkewajiban membayar iuran anggota sebesar Rp 250.000.-/tahun.

  2. Tata cara penyetoran iuran anggota sebagai berikut:

    1. Melalui Pengurus KPA wilayah untuk selanjutnya dikirimkan kepada Manajer Keuangan Sekretariat Nasional KPA.

    2. Apabila KPA Wilayah belum terbentuk maka penyetoran iuran anggota dikirimkan langsung kepada Manajer Keuangan Sekretariat Nasional KPA dan diketahui oleh Sekretaris Jenderal KPA.

    3. Penyetoran iuran anggota paling lambat pada saat Rapat Konsolidasi Wilayah di tahun tersebut.

  3. Dana iuran anggota dan rekapitulasinya dilaporkan dalam Rapat Kerja Nasional dan Musyawarah Nasional KPA.

 

Pasal 11

Alokasi penggunaan anggaran KPA adalah sebesar 75% untuk kebutuhan program dan 25% untuk penguatan institusi.

PEMBUBARAN

Pasal 12

  1. Dalam hal terjadi pembubaran KPA, maka seluruh harta kekayaan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak harus disumbangkan kepada organisasi rakyat yang menjadi Anggota KPA atau organisasi kaum tani pada umumnya yang memperjuangkan pembaruan agraria.

  2. Untuk melaksanakan ayat 1 di atas maka dibentuk kurator.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 13

  1. Anggaran Rumah Tangga ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar KPA.

  2. Anggaran Rumah Tangga ini hanya bisa diubah melalui forum Musyawarah Nasional KPA.

  3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam aturan ini, akan diatur dalam aturan organisasi lainnya sejauh tidak bertentangan dengan AD/ART.

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934