GBHP 2016-2020

Garis-garis Besar Haluan Program Konsorsium Pembaruan Agraria 2016-2020

Program Pokok:
  • Penguatan dan Pengembangan Organisasi
  • Advokasi Kebijakan
  • Pengembangan Kampanye dan Kajian
  • Memperkuat Posisi dan Peran Politik KPA
  • Penggalangan Dana Organisasi
  • Pengembangan dan Penataan Sekretariat Nasional dan KPA Wilayah
  • Membangun dan mengembangkan ekonomi berbasis kolektif

 

Penguatan dan Pengembangan Organisasi

Memperkuat Kapasitas Organisasi Rakyat (OR)

  • Mengembangkan pendidikan, pelatihan atau kursus agraria bagi organisasi rakyat dan komunitas di basis-basis anggota KPA.
  • Pelayanan KPA, khususnya pendidikan dan penanganan kasus-kasus di tingkat nasional dan wilayah diorientasikan pada transformasi keorganisasian dari “organisasi berbasis kasus“ menjadi “organisasi gerakan rakyat” yang lebih luas.
  • Penguatan organisasi rakyat dimuarakan pada pembangunan Desa Maju Reforma Agraria (Damara) di wilayah dan sekaligus untuk mendukung dan memperluas perjuangan pembaruan agraria secara nasional.
  • Pengembangan secara berkelanjutan modul dan kurikulum pendidikan bagi penguatan kapasitas organisasi rakyat (petani, masyarakat adat, nelayan, masyarakat miskin kota, dan perempuan).
  • Penguatan dan pendalaman strategi gerakan pembaruan agraria bagi anggota-anggota KPA melalui pendidikan dan pelatihan.
  • Penguatan organisasi rakyat melalui revitalisasi Anggota KPA.
  • Sekretariat Nasional dan KPA Wilayah mendorong peran dan fungsi NGO anggota KPA di nasional dan wilayah untuk mendukung proses penguatan dan pengembangan organisasi KPA, baik dalam mempromosikan perjuangan pembaruan agraria maupun turut memperkuat kapasitas OR di daerah masing-masing.

Pengkaderan

  • Memperkuat pengkaderan, baik di kalangan aktivis maupun di kalangan OR anggota KPA.
  • Percepatan pertumbuhan kader melalui pendidikan dan pelatihan ekonomi-politik agraria dan gerakan pembaruan agraria.
  • Menghasilkan kader yang memahami dan memiliki kepeloporan dalam konteks perjuangan pembaruan agraria.
  • Menghasilkan kader yang memahami dan menjalankan peta jalan organisasi KPA, yakni mendorong terjadinya transformasi sosial; dari pengorganisasian kasus menuju pengorganisasian wilayah, sekaligus mengaplikasikan konsep Damara di wilayah basis anggota KPA.
  • Menghasikan kader yang mampu menganalisa dan menggunakan peluang-peluang hukum yang tersedia untuk mengaplikasikan konsep Damara di wilayah basis anggota KPA.
  • Sumber utama pengkaderan adalah kader-kader muda baik perempuan maupun laki-laki yang berasal dari organisasi rakyat Anggota KPA dan mahasiswa yang berasal dari daerah maupun nasional.
  • Pengembangan sukarelawan Sekretariat Nasional KPA bekerjasama dengan organisasi mahasiswa, juga mahasiswa lain dengan membuka pemagangan di Sekretariat Nasional.
  • Sukarelawan KPA akan mengembangkan kerja-kerja kampanye dan terlibat dalam penanganan konflik agraria di berbagai sektor: perkebunan, kehutanan, pertambangan, infrastruktur, perkotaan dan pesisir serta pulau-pulau kecil.
  • Memperkuat dan memperluas jaringan bantuan hukum agraria melalui penyelenggaraan pendidikan paralegal dalam kerangka pembaruan agraria.

Penanganan Kasus

  • Penanganan kasus harus selaras dan sinergis dengan lokasi prioritas pelaksanaan reforma agraria dan diorientasikan untuk pengembangan model Damara sebagai model pembaruan agraria atas inisiatif rakyat.
  • Membangun pemahaman utuh bahwa penanganan kasus merupakan salah satu jalan untuk menguatkan organisasi rakyat dalam kerangka pembaruan agraria
  • Membangun pemahaman bahwa informasi dan data terkait konflik agraria yang kuat merupakan syarat utama keberhasilan pembaruan agraria.
  • Membangun sistem database kasus konflik agraria yang dihadapi oleh anggota secara lebih lengkap dan akurat serta terpilah gender. Sistem tersebut sedikitnya mendokumentasikan terkait kronologi kasus, profil lokasi, profil organisasi dan anggotanya, peta wilayah termasuk luas wilayah yang diduduki dan digarap, bukti-bukti yang mendukung perjuangan serta skema penyelesaian konflik yang akan ditempuh di tingkat lokal dan nasional oleh KPA.
  • Data kasus konflik agraria yang telah disusun dan dianalisis dengan baik kemudian dipilah berdasarkan wilayah provinsi dan sektor dalam sistem database dan Buku Kasus KPA.
  • Memberikan pelatihan bagi Kader KPA terkait tahapan transformasi dari pengorganisasian kasus menuju kepada pengorganisasian wilayah desa (teritorial).
  • Memastikan bahwa basis-basis KPA yang terlibat konflik agraria didorong sebagai lokasi prioritas RA kepada pemerintah.
  • Menyusun toolkit dan prosedur kerja dari Sekretariat Nasional maupun KPA Wilayah untuk memberikan respon cepat terhadap kasus kriminalisasi (emergency responses).
  • Melanjutkan dan memperkuat bantuan hukum agraria baik di Sekretariat Nasional maupun di KPA Wilayah.
Pengembangan Desa Maju Reforma Agraria (DAMARA)
  • Menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan bagi Kader KPA dalam rangka mengoperasionalisasikan konsep Damara.
  • Merumuskan indikator pelaksanaan Damara baik secara sosial, ekonomi dan politik di tingkat desa, daerah hingga pusat.
  • Fokus penguatan dalam pelaksanaan Damara adalah generasi muda, petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, anak-anak, pertanian integratif, pendidikan demokrasi, pembangunan sentra-sentra ekonomi dan produksi secara kolektif, dan lain sebagainya.
  • Membangun dan mendorong wilayah percontohan pelaksanaan pembaruan agraria di tingkat kabupaten.
  • Memberikan pendidikan dan pelatihan yang mencukupi bagi anggota dari organisasi rakyat untuk mengembangkan Damara.
  • Menggunakan peluang hukum yang tersedia dalam menyelesaikan konflik agraria dan mengimplementasikan reforma agraria.
Penguatan KPA Wilayah
  • Sekretariat Nasional menyusun rencana dan strategi bagi penguatan, pengembangan dan pembesaran KPA Wilayah.
  • Sekretariat Nasional bersama KPA Wilayah menyelenggarakan pendidikan kader melalui pelatihan, kursus atau pemagangan.
  • Meningkatkan kapasitas KPA Wilayah untuk merespon secara cepat situasi darurat (emergency response) terkait konflik agraria di wilayah.
  • Membentuk KPA Wilayah di wilayah lain sesuai dinamika wilayah dan kebutuhan anggota KPA.
Advokasi Kebijakan
  1. Melakukan advokasi perubahan kebijakan terhadap berbagai aturan dan undang-undang yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pembaruan agraria sejati.
  2. Mengontrol dan mengawal pelaksanaan perundang-undangan yang memiliki fungsi keadilan agraria atau tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pembaruan agraria sejati.
  3. Menyusun kertas posisi dan ke­­rtas kebijakan terhadap perundang-undangan dan peraturan terkait agraria dengan mengintegrasikan perspektif adil gender untuk kemudian menjadi panduan bagi organisasi dan publik secara umum.
  4. Memanfaatkan momentum politik dan peluang kebijakan yg tersedia, seperti program redistribusi tanah dengan berpegang pada prinsip-prinsip dasar organisasi.
  5. Menyusun rencana dan strategi untuk menjamin perlindungan hak konstitusional terhadap buruh tani, tani gurem, masyarakat adat, nelayan, perempuan dan kaum miskin kota atas bumi (tanah), air dan kekayaan alam.
  6. Mendorong peraturan yang melindungi varietas dan bibit lokal serta produk pangan lokal.
  7. Menyusun operasionalisasi dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) ke depan yang diorientasikan bagi kepentingan anggota KPA serta mengawasi proses implementasinya.
  8. Proses advokasi harus sinergis dan selaras dari tingkat desa ke nasional.
Pengembangan Kampanye dan Kajian
 
Pengembangan Media Center KPA
  • Memastikan bahwa proses-proses produksi serta penyebaran pengetahuan agraria, dokumentasi kekayaan pengetahuan serta data organisasi, perpustakaan, media komunikasi (website, media sosial, dsb.) dan penerbitan berjalan dan sesuai dengan kebutuhan Anggota KPA.
  • Memproduksi buku, buletin, film dokumenter, acara radio, TV dan event yang dibuat dalam rangka penyebarluasan informasi, pendidikan publik, memperoleh dukungan politik hingga pendanaan organisasi.
  • Membangun kerjasama yang menguntungkan dan mengerjakan kerja-kerja profesional untuk mendapat pendanaan organisasi.
  • Membangunan database konflik agraria yang disebut Sistem Informasi Agraria KPA dan merilisnya dalam ragam bentuk media kampanye secara reguler.
  • Menyelengarakan diskusi dua mingguan KPA terkait isu-isu kontemporer dan relevan dengan perjuangan pembaruan agraria.
  • Media center KPA bertanggung jawab atas semua siaran pers dan pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh KPA atas nama organisasi (Sekretaris Jenderal KPA) atau pun atas nama aliansi bersama yang disepakati.
  • Media center KPA membuka pemagangan bagi relawan dalam rangka membangun dan mendukung kerja-kerja media center.
  • Mengembangkan buku panduan bagi OR dan aktivis agraria utk kerja-kerja pengorganisasian dan penyelesaian konflik agraria.

Pengembangan kajian dalam kerangka mendukung kerja-kerja advokasi kebijakan dan penguatan OR

  • Mempertajam hasil kajian dengan melibatkan Majelis Pakar.
  • Mendokumentasikan data dari berbagai sumber yang relevan dengan topik pembaruan agraria untuk memperkuat advokasi kebijakan.
  • Mengembangkan kajian investigatif terkait dengan perampasan tanah model baru.
  • Mengembangkan kajian lintas sektor dalam memperkuat gerakan pembaruan agraria, terutama dengan buruh dan mahasiswa.
  • Mengembangkan dan menguatkan kajian pembaruan agraria adil gender, pembaruan agraria dalam masyarakat adat, pembaruan agraria di pesisir dan kelautan, urban land reform, dan sebagainya.
Pengembangan jaringan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang relevan dan strategis untuk mengembangkan kajian dan penelitian lapangan tentang masalah agraria secara spesifik
  • Melakukan kajian komprehensif terkait pembaruan agraria yang berbasis desa adat/desa pesisir/perkotaan dengan organisasi terkait.
  • Memperkuat gerakan perempuan terhadap hak atas tanah dengan memperluas jaringan dengan berbagai organisasi perempuan.
  • Membangun dan membina jaringan dengan lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dan organisasi massa sektoral lainnya.
Memperkuat Posisi dan Peran Politik KPA
Tingkat Wilayah/Daerah
  • Memperkuat posisi dan peran politik KPA Wilayah di tingkat provinsi, kabupaten hingga ditingkat desa.
  • Memastikan KPA Wilayah sebagai konsolidator gerakan pembaruan agraria di wilayahnya masing-masing.
  • Mengembangkan kerja-kerja kampanye untuk perjuangan RA yang didorong oleh KPA Wilayah.
Tingkat Nasional
  • Tercapainya posisi dan peran politik KPA yang kuat dan strategis dengan cara pengembangan kualitas dan kuantitas kader, dengan mempertimbangkan representasi perempuan.
  • Mengembangkan kerjasama dengan media massa, pekerja media, lembaga negara, lembaga pemerintah pusat dan daerah, kampus, dan NGO yang potensial memperluas peran dan posisi KPA dengan peta jalan yang jelas dan dapat diukur.
  • Memperjelas dan menyebarluaskan posisi politik KPA terhadap kebijakan agraria ataupun terhadap lembaga negara terkait, termasuk menyangkut isu-isu kerakyatan lainnya.
  • Memperkuat aliansi strategis untuk perjuangan pembaruan agraria.
  • Membangun kelompok penekan utama dalam agenda pembaruan agraria dan agenda kerakyatan lainnya di nasional dan wilayah.
Tingkat Regional dan Internasional
  • Memperkuat posisi dan peran organisasi KPA di tingkat global dan regional sebagai pengusung ide utama dan pejuang lapangan pembaruan agraria di Indonesia.
  • Mengembangkan dan mengupayakan kerjasama strategis di tingkat internasional dalam rangka mendukung perjuangan pembaruan agraria di tingkat nasional dan wilayah.
  • Mengoptimalkan peran Internasional Land Coalition (ILC) Global dan Regional untuk mendukung kerja-kerja KPA dan perjuangan RA di Indonesia;
Penggalangan Dana Organisasi KPA
  • Menggali potensi sumber pendanaan dari usaha mandiri KPA, dan dari kerja sama dengan pihak lain yang tidak bertentangan dengan AD/ART.
  • Mendorong upaya-upaya penggalian dana swadaya oleh anggota.
  • Iuran Anggota KPA, yang besarannya sesuai dengan AD/ART.
  • Membuat satu peta jalan tentang pendanaan organisasi yang berkelanjutan.
Pengembangan dan Penataan Sekretariat Nasional dan KPA Wilayah
  • Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Tim Kerja Sekretariat Nasional dan KPA Wilayah.
  • Peningkatan dan penataan manajemen serta administrasi keuangan organisasi.
  • Memperbaiki dan mengembangkan sistem pelayanan Sekretariat Nasional dan KPA Wilayah kepada anggota.
  • Membuat sistem pelayanan kepada masyarakat lain yang membutuhkan dukungan KPA (di luar anggota KPA).
  • Menyusun sistem pendukung yang lebih sistematis dan sesuai bagi KPA Wilayah dalam menjalankan kerja-kerja organisasi di wilayah.
  • Meningkatkan peran dan fungsi Majelis Pakar KPA dalam memberikan nasihat, masukan dan pandangan kritisnya bagi pengembangan dan penataan organisasi baik kedalam maupun keluar.
  • Dibentuknya departemen dalam Tim Kerja Sektretariat Nasional yang mendukung prioritas kerja seperti Damara.

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934