Resolusi Munas VII

RESOLUSI MUSYAWARAH NASIONAL VII KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA

“MENEGASKAN KEMBALI JALAN PEMBARUAN AGRARIA SEJATI”
 
Masalah agraria di Indonesia sejak masa penjajahan belum berubah. Ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah menyebabkan rakyat tidak bisa lepas dari situasi kemiskinan dan pengangguran. Konflik agraria terus terjadi tanpa penyelesaian yang berkeadilan dan menguntungkan rakyat, korban di pihak rakyat terus berjatuhan. Kriminalisasi dan kekerasan masih dialami petani, buruh, nelayan, masyarakat adat dan kaum miskin, baik laki-laki maupun perempuan. Perusakan lingkungan pun terus berlangsung. Semua persoalan di atas menjadi krisis agraria yang berkepanjangan karena tidak dijalankannya pembaruan agraria.
 
Kita memahami bahwa pemerintah saat ini sedang merumuskan kebijakan nasional bagi pelaksanaan reforma agraria. Pada bulan Mei 2016 telah terbit Perpres 45/2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017 yang di dalamnya menempatkan pembaruan agraria sebagai prioritas nasional. Bahkan, 24 Agustus 2016 yang lalu, Presiden Jokowi sudah menyerukan bahwa pembaruan agraria harus dipercepat pelaksanaannya, dirincikan skema penyelenggaraannya, diperkuat kelembagaannya dan dipastikan dapat menyelesaikan ketimpangan dan konflik agraria. Namun, kami melihat subtansi dan prosesnya belum sesuai dengan harapan rakyat. Hingga 2 (dua) tahun perjalanan pemerintahan ini, belum ada kebijakan yang hasilnya bisa dirasakan rakyat.
 
Di tengah belum jelasnya program reforma agraria, kita menyaksikan di lapangan agraria masih langgeng terjadi ekspansi, eksplorasi dan eksploitasi terhadap sumber agraria oleh badan usaha skala besar dan difasilitasi oleh pemerintah. Hal ini juga menegaskan bahwa tidak ada perubahan mendasar dari paradigma pembangunan nasional. Pembaruan agraria belum menjadi dasar pembangunan nasional Indonesia. Kapitalisme agrarialah yang menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan dan program.
 
Sementara itu, pembaruan agraria berdasarkan inisiatif rakyat telah menjadi pilihan ideologis bagi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) sejak didirikan pada tahun 1994 hingga kini. Pilihan ideologis ini sekaligus menjadi jalan lapang menuju terselenggaranya penataan penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah dan kekayaan alam di Indonesia. Jalan ideologis yang sekaligus strategis ini, kita tempuh melalui upaya membesarkan kekuatan rakyat. Kita bangun dan terus perkuat organisasi-organisasi petani, buruh, nelayan, masyarakat adat dan kaum miskin, baik perempuan dan laki-lakinya.
 
Rasa memiliki terhadap organisasi, semangat juang dan semangat gerakan yang selalu kritis, tegas dan terang benderang terus kita jaga. Kewaspadaan dalam mencermati perkembangan kebijakan pembaruan agraria terus dipegang. Kita jaga sikap optimis agar selalu semangat, dan sikap skeptis agar selalu waspada terhadap segala bentuk penyimpangan. Kita lahirkan secara terus menerus kader-kader gerakan pembaruan agraria sejati.
 
Melalui Musyawarah Nasional VII KPA di kota Makassar pada tanggal 8-10 November 2016, dimana usia KPA sudah memasuki 22 tahun, para pelaku dan pendukung gerakan pembaruan agraria di Indonesia bermaksud menyampaikan seruan bagi kalangan internal, sekaligus seruan bagi pihak eksternal yakni pemerintah dari pusat hingga daerah.
 
Secara internal, Munas VII KPA menyerukan:
  1. Memperkuat organisasi secara struktur dan kerja-kerja pengorganisiran basis.
  2. Mendorong upaya-upaya langsung untuk menguasai dan mengusahakan tanah, memperkuat basis ekonomi produksi petani, nelayan, dan masyarakat adat.
  3. Membangun Desa Maju Reforma Agraria (Damara) sebagai pilihan model praksis perjuangan pembaruan agraria atas inisiatif rakyat.
  4. Menggencarkan pendidikan dan kaderisasi bagi penguatan kapasitas organisasi dan organisasi rakyat Anggota KPA.
  5. Mengubah watak gerakan pembaruan agraria yang berbasis kasus menjadi gerakan pembaruan agraria berbasis penguasaan wilayah (teritorial), yang terus menerus memperkuat upaya pembangunan pusat-pusat ekonomi-produksi kolektif kerakyatan di lapangan agraria.
  6. Menjadi penentang utama terhadap tindakan represif aparat dan kriminalisasi terhadap pejuang agraria, utamanya Anggota KPA.
Sedangkan secara eksternal, Munas VII KPA menyerukan:
  1. Menegaskan bahwa organisasi akan menolak segala kebijakan yang anti pembaruan agraria, termasuk kebijakan pembangunan infrastruktur atas nama kepentingan umum yang bersifat merampas tanah dan kehidupan rakyat.
  2. Menolak segala bentuk monopoli, liberalisasi dan kapitalisasi agraria di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, pesisir-kelautan dan pembangunan infrastruktur.
  3. Mendorong dan memastikan lahirnya kebijakan pelaksanaan pembaruan agraria sejati, yang berperspektif gender, ekologis, kolektivisme, dan solidaritas.
  4. Mendorong kebijakan pembangunan ekonomi yang berwatak kerakyatan.
  5. Mendesak pemerintah untuk memerintahkan TNI dan POLRI keluar dari lapangan konflik agraria mengingat keberpihakannya kepada penguasa dan pemodal.
  6. Mendorong konsolidasi elemen gerakan rakyat yang lebih luas untuk membangun aliansi dengan sekutu utama, baik gerakan petani, perempuan, buruh dan mahasiswa untuk perjuangan pembaruan agraria.
  7. Mendesak pemerintah untuk membebaskan aktivis dan pejuang agraria yang dikriminalisasi akibat memperjuangkan hak-haknya.
  8. Mendesak pemerintah untuk membatalkan Hak Guna Usaha (HGU) yang monopolistik dan bermasalah.
Demikian Resolusi Munas VII KPA disampaikan sebagai pegangan bagi Anggota KPA dan seluruh pelaku serta pendukung gerakan pembaruan agraria, sekaligus bagi pemerintah di pusat hingga daerah. Sekali lagi kami tegaskan, bahwa di Makassar tanggal 10 November 2016 yang merupakan Hari Pahlawan ini, KPA tidak akan pernah mundur selangkah pun dalam mengkritisi kebijakan agraria yang bertentangan dengan prinsip dan semangat pembaruan agraria sejati. KPA dan jaringan organisasi masyarakat sipil di Indonesia menegaskan akan mengawal penuh secara kritis dan konstruktif atas pelaksanaan pembaruan agraria di Indonesia.
 
Kami juga menegaskan akan terus mengembangkan gerakan pembaruan agraria sehingga mampu menjadi gerakan alternatif yang mampu memperbaiki kehidupan rakyat di desa-desa, serta memajukan bangsa dan negara Republik Indonesia. Kini saatnya pembaruan agraria sejati dijalankan dengan menempatkan rakyat tani, buruh, nelayan, masyarakat adat dan kaum miskin perempuan dan laki-laki sebagai pelakunya yang utama. ***
 
Makassar, 10 November 2016,
Peserta Munas VII KPA

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934