Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Undang-Undang No. 12/2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada dasarnya didahului oleh beberapa peraturan kebijakan seperti Permendagri No. 15/1975 Tentang Ketentuan-ketentuan Tata Cara Pembebasan Tanah yang disusul Permendagri No. 2/1976 dan Permendagri No. 2/1985, Keppres No. 55/1993 Tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Demi Pembangunan, UU No. 20/2001 Tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada Diatasnya, Perppres No. 36/2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang diperbaruih melalui Perpres No. 65 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

UU Pengadaan Tanah ini banyak dikritik karena dianggap ancaman terhadap hak atas tanah rakyat karena rawan diselewengkan untuk kepentingan bisnis yang justru meminggirkan rakyat. UU ini seperti membuka peluang bagi penyerobotan tanah demi kepentingan investasi. Dalam implementasinya, UU ini berkontribusi melahirkan angka konflik agraria yang cukup tinggi, utamanya di sektor infrastruktur.


Publikasi Lainnya..

Peraturan Kebijakan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934