Undang-Undang No. 13/1946 Tentang Penghapusan Desa Perdikan

Undang-Undang ini diterbitkan untuk menghapus Desa Perdikan yang dinilai bertentangan dengan cita-cita dan asas kesatuan Bangsa Indonesia yang demokratis.

Desa Perdikan merupakan desa yang di dalamnya memiliki hak-hak istimewa berupa kebebasan untuk tidak membayar pajak tanah kepada Negara. Kepala Desa Perdikan dibebaskan pula dari pajak pemotongan hewan kerbau, kuda, dan kambing. Pada masa kerajaan dan penjajahan, tanah perdikan diberikan oleh Sultan atau Raja yang berkuasa kepada pendirinya karna dinilai memiliki jasa-jasa tertentu. Desa-desa ini bisa dijumpai di daerah Demak, Banyumas, Madiun dan Kediri.


Publikasi Lainnya..

Peraturan Kebijakan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934