Undang-Undang No. 13/2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Kawasan Hutan

Undang-Undang yang pada awalnya ini ditujukan untuk menecegah dan memberantas kerusakan hutan ini telah banyak dikritik oleh masyarakat sipil. Keberadaan UU ini dianggap akan melanggengkan konflik agraria yang selama ini terjadi di wilayah yang diklaim sebagai kawasan hutan antara rakyat dengan pemerintah, maupun swasta. Pasalnya, dalam implementasinya, UU ini lebih sering menjerat individu (rakyat) yang selama ini menggantungkan hidup dengan memungut hasil hutan dan berkebun di wilayah hutan.

Sementara para korporasi besar yang selama ini banyak melakukan praktek perusakan melalui pembalakan atau pembukaan lahan tidak pernah tersentuh sama sekali. Situasi ini diperparah dengan banyaknya tumpang-tindih wilayah garapan masyarakat, pemukiman, bahkan kampung yang sudah menjadi definitif diklaim secara sepihak sebagai kawasan hutan oleh pemerintah (pihak kehutanan). Tercatat kurang lebih 32 ribu Desa diklaim masuk kawasan hutan. Lokasi-lokasi ini ibarat api dalam sekam yang suatu waktu bisa terbakar api konflik agraria.


Publikasi Lainnya..

Peraturan Kebijakan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934