UU No.41/1999 Tentang Kehutanan

UU No. 41/1999 Tentang Kehutanan merupakan pembaruan dari UU No.5/1967 Tentang Pokok Kehutanan. Kelahiran dua UU banyak dikritik karena bertentangan sekaligus telah menggeser posisi UUPA 1960 sebagai payung hukum pengelolaan kekayaan agraria nasional (khususnya hutan). Salah satu yang bertentangan ialah pengelolaan dan eksploitasi hutan yang sangat bertentangan dengan hak atas tanah yang ada dalam UUPA 1960.

Apalagi sifat kepemilikan hutan oleh Negara yang terdapat dalam UU Kehutanan tersebut seperti kembali menghidupkan prinsip "domein verklaring" yang dulu telah dihapus oleh UUPA 1960. Parahnya lagi, UU Kehutanan ini telah melahirkan beberapa kebijakan dan peraturan turunan yang sangat bertentangan dengan UUPA 1960. Hasilnya, banyak izin-izin pengelolaan hutan yang pada prinsipnya syarat akumulasi modal sehingga mengorbankan hidup rakyat pedesaan dan kaum tani.

 


Publikasi Lainnya..

Peraturan Kebijakan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934