TAP MPR No. IX/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Bulan November 2001, atau tiga tahun pasca Reformasi, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengeluarkan Ketetapan melalui TAP MPR Nomor IX/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (PA dan PSDA). Ketetapan ini merupakan hasil dari tuntutan rakyat dan kaum tani untuk mengembalikan prinsip kebijakan pengelolaan kekayaan agraria nasional kepada Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 (UUPA 1960) yang dipetimatikan selama rezim orde baru berkuasa. Hal ini juga yang mengakibatkan banyaknya UU dan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan kekayaan agraria nasional bertentangan dengan UUPA 1960 yang mempunyai nafas kerakyatan dan keadilan sosial sebagai payung hukum pengelolaan kekayaan agraria nasional.

Salah satu mandat ketetapan tersebut ialah, "Menugaskan kepada DPR RI bersama Presiden Republik Indonesia untuk segera mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam dengan menjadikan ketetapan ini sebagai landasan dalam setiap pembuatan kebijakan, dan semua Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya yang tidak sejalan dengan ketetapan ini harus segera dicabut, diubah dan atau/diganti (Pasal 7). Meskipun begitu, TAP MPR ini masih terdapat kelemahan, salah satunya makna Pembaruan Agraria disempitkan menjadi pengelolaan pertanahan.


Publikasi Lainnya..

Peraturan Kebijakan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934