Publikasi

Peraturan Kebijakan

gambar

PP No. 224 Tahun 1960 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian

Peraturan Pemerintah ini diterbitkan sebagai peraturan pelaksana Land Reform. Objek yang menjadi sasara dari peraturan ini meliputi: 1) Tanah kelebihan batas ... [baca selengkapnya]

gambar

Peraturan MA No. 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pada Peradilan Tata Usaha Negara

Peraturan Mahmakah Agung (MA) No. 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Peradilan Tat ... [baca selengkapnya]

gambar

Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Undang-Undang No. 12/2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada dasarnya didahului oleh beberapa peraturan kebijakan seperti P ... [baca selengkapnya]

gambar

TAP MPR No. IX/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Bulan November 2001, atau tiga tahun pasca Reformasi, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengeluarkan Ketetapan melalui TAP MPR Nomor IX/2001 Tentang Pemba ... [baca selengkapnya]

gambar

UU No.41/1999 Tentang Kehutanan

UU No. 41/1999 Tentang Kehutanan merupakan pembaruan dari UU No.5/1967 Tentang Pokok Kehutanan. Kelahiran dua UU banyak dikritik karena bertentangan sekaligu ... [baca selengkapnya]

gambar

PP No. 41/1996 Tentang Tempat Tinggal dan Hunian Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 1996 Tentang Tempat Tinggan dan Hunian Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia mengatur tentang keberadaan orang as ... [baca selengkapnya]

gambar

Undang-Undang No. 13/2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Kawasan Hutan

Undang-Undang yang pada awalnya ini ditujukan untuk menecegah dan memberantas kerusakan hutan ini telah banyak dikritik oleh masyarakat sipil. Keberadaan UU ... [baca selengkapnya]

gambar

Undang-Undang No.1/1958 Tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir

Adanya tanah partikelir dengan hak-hak pertuanan di dalam wilayah Republik Indonesia dianggap bertentangan dengan azas keadilan sosial yang dijunjung tinggi ... [baca selengkapnya]

gambar

Undang-Undang No. 13/1946 Tentang Penghapusan Desa Perdikan

Undang-Undang ini diterbitkan untuk menghapus Desa Perdikan yang dinilai bertentangan dengan cita-cita dan asas kesatuan Bangsa Indonesia yang demokratis. ... [baca selengkapnya]

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934