Rakonwil KPA Jawa Barat: Pendidikan dan Penguatan Ekonomi Rakyat Harus Menjadi Prioritas
Admin | 18 Jan 2023 | Dilihat 77x

Bandung (kpa.or.id) – Penguatan ekonomi dan pendidikan bagi kader organisasi rakyat menjadi PR bagi Konsorsium Pembaruan Agraria ke depan di Jawa Barat. Hal ini mengemuka dalam Rapat Konsolidasi Wilayah (Rakonwil) Anggota KPA di Jawa Barat yang berlangsung 17 Januari 2023 lalu. 

Berlangsung di Sekretariat KPA Wilayah Jabar, Rakonwil ini dihadiri oleh seluruh anggota KPA yang berada di provinsi ini. Para anggota menekankan bagaimana penguatan ekonomi yang akan dilakukan diserikat didorong dengan mengadopsi inisiatif Desa Maju Reforma Agraria (Damara). 

Inisiatif ini dapat dilakukan dengan memperbanyak pemetaan potensi yang dimiliki masing-masing serikat tani anggota. Mulai dari tata produksi, distribusi hingga penataan konsumsi. 

Masing-masing anggota KPA juga mendorong sistem perekonomian melalui koperasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip reforma agraria sejati. 

Sehingga penting untuk setiap anggota mendokumentasikan proses dan perkembangan di masing-masing basis sebagai pembelajaran untuk internal, maupun untuk kebutuhan penyebaran ke jaringan KPA.

Hal penting lain yang dikemukakan dalam pertemuan ini adalah proses penyelesaian konflik di Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). 

Deni dari SPP Garut menegaskan bahwa para seluruh pengurus organisasi perlu untuk melengkapi dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk mempercepat penyelesaian konflik di LPRA. 

Usep Miftah dari Serikat Petani Badega (SPB) menambahkan pentingnya bagi KPA terus mendorong dan memperkuat kampanye tuntutan penyelesaian konflik ini.

“Proses penyelesaian konflik ini sebaiknya terus digaungkan menjadi isu nasional agar menjadi perhatian pemerintah”, Ujar Usep.

“Situasi ini tentu perlu diimbangi dengan solidaritas antara serikat tani, khususnya ketika ada anggota serikat yang mendapat intimidasi maupun kriminalisasi dari aparat keamanan”, tutur Usep.

Saat ini terdapat 19.734 hektare LPRA anggota KPA di Jabar yang telah diusulkan sebagai prioritas penyelesaian konflik kepada pemerintah. Dengan rincian 12.197 hektare berkonflik dengan kawasan hutan dan 7.537 hektare berkonflik dengan perkebunan. LPRA tersebut telah digarap oleh 24.651 keluarga petani. 

Wilayah Jawa Barat merupakan salah satu episentrum konflik agraria di Indonesia. Laporan KPA mencapat provinsi ini menempati urutan pertama letusan konflik agraria pada tahun 2022 dengan 25 kejadian konflik.

Gurita konflik tersebut menjadi tantangan bagi anggota KPA di Jabar. Bagaimana membangun solidaritas antar serikat termasuk penguatan organisasi untuk merespon berbagai peristiwa konflik yang terjadi.

Akademi Reforma Agraria Sejati (ARAS) sebagai wadah pendidikan kader KPA harus menjadi penggerak bagi pendidikan dan kepemimpinan organisasi rakyat. Beragam pendidikan seperti paralegal, pemetaan, jurnalistik, politik anggaran, kebijakan publik termasuk saling belajar antara kader harus menjadi prioritas organisasi rakyat.

Direktur Sajogyo Institute Maksum Syam menambahkan, pendidikan reforma agraria sejati juga penting melibatkan perempuan dan pemuda, serta memperkaya materi mengenai pendidikan ekologis.

Rakonwil ini diawali dengan diskusi bersama organisasi jaringan KPA di Jabar. Mengambil tema “Reforma Agraria dalam Bahaya Perppu Cipta Kerja”. Sebagai Salah satu cara mengkonsolidasikan kembali GRA di Jabar untuk melakukan penolakan terhadap Perppu tersebut.

Pada akhir kegiatan, seluruh pengurus dan anggota melakukan prosesi pemotongan tumpeng sebagai tanda syukur terhadap Sekretariat KPA Wilayah Jabar yang baru.

Harapannya, keberadaan sekretariat ini mampu memperkuat sekaligus memperluas GRA di Jabar.