Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani Dapat Mendorong Pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia

Galih Andreanto

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mendukung lahirnya Deklarasi PPB tentang Hak Asasi Petani. Harapan besarnya, Deklarasi PBB tersebut akan berimplikasi pada percepatan pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia. Dukungan tersebut sejalan dengan hasil diskusi yang bertema “Agenda Hak Asasi Petani”,  hari Kamis 11 April lalu yang diinisiasi oleh Serikat Petani Indonesia (SPI), bertempat di IHCS. KPA berniat terlibat aktif memperluas dukungan terhadap deklarasi hak asasi petani.
 
Sebelumnya Hak Asasi Petani atau dirumuskan sebagai “Human Rights of Peasent and other People Working In Rural areas” telah menjalani proses studi selama 3 tahun yaitu dari tahun 2009. Hal tersebut adalah perjuangan konstruktif menjawab persoalan krisis pangan, kemiskinan dan marjinalisasi pedesaan. Dewan Hak Asasi Manusia (Dewan HAM PBB), mengangkat studi ini menjadui upaya bentuk hukum dan kebijakan internasional  dan telah menghasilkan sebuah resolusi PBB A/HCR/21/19.
 
Henry T Simarmata sebagai narasumber dari diskusi tersebut mengatakan “Berkaitan dengan hal tersebut perlu adanya penggalangan dukungan terhadap lahirnya Deklarasi Hak Asasi Manusia Petani dan mereka yang bekerja di wilayah pedesaan.
 
Dalam diskusi terasebut Henry menjelaskan bahwa proses tersebut dinamakan Kelompok Kerja Antar Pemerintahan (Intergovernmental Working Group) dengan partisipan semua anggota PBB beserta para pihak, yaitu: petani (peasent); masyarakat adat (indigenous people); perempuan pedesaan (rural woman), nelayan (fisherfolk); kelompok berburu-meramu (hunter and gatherer), kelompok penggembala (pastoralists) dan kelompok lain yang hidup di pedesaan lainnya.
 
Pengaturan internasional ini akan dibicarakan di tingkat antar pemerintahan dan para pihak pada tanggal 15-19 Juli 2013. Saat ini proses-prosesnya terus dijalankan untuk mempersiapkan pertemuan tersebut”, Papar beliau.
 
Indonesia dipandang sebagai Negara yang sangat berkepentingan mendorong deklarasi hak-hak asasi petani. Hal tersebut sebagai pendorong pelaksanaan reforma agraria, penyelesaian konflik agraria, dan pemenuhan hak-hak masyarakat pedesaan. Hal tersebut semakin urgent mengingat maraknya aksi kriminalisasi petani dan masyarakat adat di Indonesia. Saat ini 3 orang petani dari Serikat Petani Sriwijaya sedang menjalani proses pengadilan dan 2 orang masyarakat adat Sambawa, Konawe Utara yang ditangkap paksa tanpa dasar oleh aparat kepolisian karena berjuang menuntut pemenuhan hak-hak masyarakat terhadap sumber kekayaan alam. Maka dari itu Konsorsium Pembaruan Agraria mengajak kawan-kawan seperjuangan untuk turut mendukung lahirnya deklarasi PBB terkait Hak Asasi Petani. (GA)

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934