KPA Jawa Timur Adukan Kasus Pelanggaran HAM dan Konflik Agraria ke Komnas HAM

Blitar (kpa.or.id) - KPA Jawa Timur dan Persatuan Petani Aryo Blitar (PPAB) menyampaikan laporan pelanggaran HAM, khususnya konflik agraria di Jawa Timur kepada Komnas HAM. Hal ini disampaikan dalam diskusi pro-aktif antara Komnas HAM dengan KPA Jawa Timur dan PPAB Blitar di kantor Solidaritas Masyarakat Desa (Sitas Desa), Selasa, (24/7).

Dalam kesempatan tersebut, masing-masing basis Organisasi Tani Lokal yang menjadi anggota Paguyuban Petani Aryo Blitar (PPAB) menyampaikan satu persatu persoalan yang terjadi di wilayan mereka masing-masing. Termasuk pengaduan konflik agraria kepada Komnas HAM yang sejauh ini belum mendapat respon dari pemerintah daerah.

Senada, Korwil KPA Jawa Timur, Muhammad Izzudin menyampaikan penilaiannya atas tingginya konflik agraria yang terjadi di Jawa Timur.

Jawa Timur merupakan provinsi dengan letupan konflik tertinggi di Indonesia. Ini ditandai dengan laporan KPA tahun 2017. Jawa Timur menempati urutan pertama letusan konflik agraria di tanah air dengan jumlah 60 konflik. Ini seharusnya menjadi perhatian oleh pemerintah. Harus ada inisiatif penyelesaian konflik.” Tegas Izzudin.

Menanggapi pengaduan tersebut, Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara menjabarkan beberapa fokus kerja Komnas HAM, termasuk penyelesaian konflik agraria.

“Saat ini kami sangat fokus menangani berbagai pelanggaran HAM, khususnya konflik agraria”, ujar Beka.

Beka juga menyampaikan mengenai pertemuannya dengan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo. Intinya, Komnas HAM meminta Gubernur bersedia memfasilitasi pertemuan pihak-pihak terkait berkenaan dengan konflik agraria di Jawa Timur.

 “Dalam setiap pengaduan yang kami terima, ada beberapa yang bisa ditindaklanjuti langsung atau perlu tambahan data-data,” lanjut Beka.

Beka menambahkan bagi kasus konflik yang pengaduannya belum direspon, agar memberikan perkembangan terakhir penyelesaian konflik di wilayah masing-masing. Laporan perkembangan tersebut sebagai pertimbangan langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya oleh Komnas HAM.

“Komnas HAM mempunyai kewenangan yang terbatas dalam menyikapi konflik atau pelanggaran HAM yang ada, sehingga yang bisa kami lakukan adalah mendorong terjadinya mediasi pihak yang berkonflik dan memberikan rekomendasi penyelesaian konflik kepada lembaga/kementrian terkait.” Tutup Beka.

Di akhir sesi, disampaikan komitmen bersama sebagai rencana tindak lanjut antara KPA Jawa Timur dengan Komnas HAM dalam penyelesaian konflik agraria di Jawa Timur. (BW)

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934