KPA Selenggarakan Pendidikan Damara Bersama Paguyuban Petani Cianjur

Cianjur (kpa.or.id) -  KPA mengadakan pelndidikan Desa Maju Reforma Agraria (DAMARA) bersama Paguyuban Petani Cianjur (PPC) dan Organisasi Tani Lokal Desa Neglasari. Pelatihan ini berlangsung selama tiga hari dari Jum’at (27/7) hingga Minggu, (29/7). Bertempat di Kantor Desa Neglasari, Kec. Kadupandak, Kab. Cianjur, pelatihan tersebutt dihadiri 30 peserta yang berasal dari anggota OTL.

Selama tiga hari, para peserta dipandu Rudi Casrudi, Staf  Departemen Penguatan Organisasi KPA dan Untung Saputra, Fasilitator Pendidikan Damara KPA.

Pada dasarnya, perjuangan kaum tani bukan hanya sebatas perjuangan hak atas tanah. Tetapi, bagaimana kaum tani mampu mengelolah wilayah dan tanah mereka secara mandiri. Misalnya kemampuan merencanakan penataan wilayah atau tanah yang dilakukan secara bersama-sama, kemampuan mengelolah basis produksi hingga membuka rantai distribusi melalui jejaring yang dimiliki.

Prinsipnya, bagaimana perjuangan kaum tani tidak hanya terhenti setelah mendapatkan kembali tanah mereka (red: tata kuasa). Namun bagaimana mereka juga mampu melihat lebih lauh ke depan. Menata lahan (red: tata guna), membangun basis produksi (red: tata produksi), hingga membangun jaringan distribusi (red: tata distribusi) secara mandiri sehingga mampu melepaskan diri dari jerat tengkulak dan sistem perdagangan yang selama ini tidak sangat merugikan.

Prinsip-prinsip inilah yang ingin diterapkan dalam perjuangan kaum tani melalui apa yang disebut sebagai Damara. Damara sejatinya memiliki enam tujuan, yakni: 1) merombak ketimpangan penguasaan tanah (red: ketimpangan agraria); 2) penyelesaian konflik agraria; 3) memperkuat dan memperluas hak milik rakyat atas tanah; (4) meningkatkan produktifitas dan pengembangan ekonomi rakyat; 5) mengembangkan dan memperkuat potensi desa; dan 6) terciptanya pertumbuhan ekonomi desa yang lebih adil.

Dalam pelatihan tersebut, Rudi Casrudi menjelaskan bahwa Damara adalah cara KPA membangun desa. Sekarang ini, masyarakat di pedesaan masih banyak berada di bawah garis kemiskinan. Salah satu penyebabnya ialah kepemilikan lahan pertanian yang sempit, status tanah sedang berkonflik, penggarapan lahan masih secara individual”, jelasnya.

“Karena itu, harus ada inisiatif baru dalam tata cara pengolahan lahan, yaitu dengan cara sistem pertanian kolektif dengan bersandar pada prinsip-prinsip ekologis” tambah Rudi.

Sebelum menuju proses tersebut, penting untuk memastikan hak atas tanah bagi petani. Bagaimana memberikan rasa aman dan kuasa bagi petani atas tanah yang mereka garap dan tinggali dari berbagai praktek perampasan tanah. Sekaligus memastikan bagaimana tanah tersebut dikontrol secara bersama oleh petani di bawah payung organisasi mereka masing-masing.

Dua hal  di atas merupakan hal saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan satu dan lainnya.

Seperti apa yang dijabarkan Untung Saputra. Ia menjelaskan “jika reforma agraria diibaratkan sebuah rumah, Damara adalah perabotannya. Dengan perbotan yang lengkap dan nyaman akan membuat penghuni nyaman tinggal di rumahnya” ujar Untung.

Artinya reforma agraria perjuangan merebut kemerdekaan, kemerdekaan petani untuk berdiri dan berudaulat di atas tanah mereka sendiri. Sementara Damara merupakan inisiatif untuk mengisi kemerdekaan tersebut. Misalnya, melalui pembangunan basis produksi maupun lembaga ekonomi petani secara kolektif. Sehinga kekuatan yang diciptakan semakin besar.

Saat ini dua hal tersebut terus didorong pelaksanaannya oleh KPA. Mendorong penyelesaian konflik agraria yang masih mendera kehidupan petani. Memastikan hak petani atas tanah tersebut melalui pendekatan Lokasi Prioritas Reforma Agraria atau sering disebut LPRA

Bertahun-tahun para petani menggarap tanah-tanah terlantar eks HGU perusahaan. Namun tak kunjung mendapat status hukum yang jelas (red: redistribusi tanah). Sementara kebijakan pemerintah melalui TORA belum mampu menjadi jawaban atas situasi tersebut Belum menyasar lokasi-lokasi yang sebenarnya merupakan objek reforma agraria.

“Penentuan lokasi yang top-down sering kali salah objek dan subjeknya. Seharusnya, dalam menentukan masyarakat terlibat aktif dalam hal ini (RA)” tegas Untung.

“LPRA sama dengan implementasi dari konsep land reform by laverage” tutupnya. (AR)

 

 

 

 

 

 

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934