Puluhan Tahun Berjuang, Kini Desa Mangkit Siap Menerima Sertifikat Redistribusi Tanah

Minahasa Tenggara (kpa.or.id) – Kamis (25/10), Kakanwil ATR/BPN Minahasa Tenggara melakukan kunjungan ke Desa Mangkit, Sulawesi Utara, dalam rangka pengecekan persiapan redistribusi tanah untuk warga. Desa Mangkit ini merupakan salah satu usulan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) Serikat Petani Minahasa (SPM) dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dengan luasan total 444,46 Hektar yang diperuntukkan bagi 504 Kepala Keluarga (KK).
 
Sebagai ketua SPM, Simon Aling sudah membayangkan bahwa jika usaha pengakuan tanah ini sudah tercapai, maka Program Desa Maju Reforma Agraria (DAMARA) bisa secara maksimal dijalankan hingga nantinya Desa Mangkit dapat menjadi rujukan DAMARA di Indonesia.
 
Bersama warga dan petani penggarap, dirinya mengaku sudah menetapkan beragam aturan dan sanksi yang diperlukan untuk mencegah hilangnya kembali kepemilikan tanah. Ia pun juga sudah berencana membentuk berbagai lembaga pendukung seperti Bank Desa untuk memastikan ekonomi warga dapat terjaga dan terus berkembang. Pengasawan secara administrasi pun tak luput dari perhatiannya.
 
Sebelumnya, setelah secara nasional ditetapkan sebagai calon penerima redistribusi tanah, warga Desa Mangkit masih harus bersabar menanti keputusan redistribusi melalui Surat Keputusan (SK) yang menjadi kewenangan Bupati. Hingga pada Selasa (17/7), Simon Aling yang juga sebagai Kepala Desa Mangkit menerima secara simbolis SK Bupati yang diserahkan oleh Kabag Humas Kabupaten Minahasa Tenggara, Roy Lumingas, S.H.
 
Penerbitan SK tersebut menjadi titik terang bagi warga Desa Mangkit yang lantas merespon dengan penuh suka cita dengan melakukan syukuran dan aksi potong rambut bersama.
 
“Kami ucapkan rasa terimakasih kepada para pihak yang selama ini membantu memperjuangkan tanah garapan warga disini” Kata Simon, setelah mengetahui kabar penerbitan SK Bupati (13/7) yang telah ditandatangani pada 26 Juni 2018.
 
Pada kesempatan yang sama, Simon juga sempat memberikan dukungannya terhadap perhelatan Global Land Forum (GLF) 2018 yang digelar 24 September lalu, dengan berharap agar kegiatan tersebut dapat menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk bersatu dalam memperjuangkan hak atas tanah, sebagaimana yang dirinya telah lakukan bersama petani dan warganya selama ini.
 
Meski prosesi penyerahan sertifikat yang rencananya akan diberikan tepat pada acara pembukaan GLF lalu tidak jadi dilakukan, warga Desa Mangkit tetap bersyukur karena kini telah dipastikan bahwa penyerahan sertifikat hasil usulan LPRA yang berasal dari kawasan bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT. Kinamang, PT. Mawaliwaya, dan PT. Nusacipta Bakti tersebut akan diserahkan pada Senin, 29 Oktober 2018 mendatang, sesuai kesepakatan antara KPA, SPM, Menteri ATR/BPN dan Deputi II Kantor Staf Presiden.
 
Upaya percepatan tersebut dilakukan setelah KPA mengirimkan surat kepada Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil, yang kemudian direspon secara positif dengan memberikan surat dan arahan kepada Kakanwil setempat untuk segera melakukan pengecekan subjek dan objek dalam rangka persiapan redistribusi tanah. Setelah pengecekan tersebut, maka upacara penyerahan sertifikat siap dilaksanakan.
 
Dengan diberikannya sertifikat tersebut, Simon menyadari bahwa pekerjaan yang kini menanti di depan mata bersama SPM ialah membuat petani betul-betul memiliki kesadaran untuk mempertahankan tanah bagi anak dan cucu di masa mendatang, dengan terus mengingat bagaimana proses perjuangannya selama ini.
 
“Itulah yang ingin saya pastikan. Karena bagi kami, tanah adalah harga mati.” Tegas Simon.
 
Tak lupa, dirinya juga berharap kepada seluruh jaringan seperjuangan yang selama ini mendukung supaya dapat terus memberikan pelatihan dan pendidikan yang dibutuhkan di daerahnya, demi mewujudkan apa yang selama ini dicita-citakan. (AL)

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934