Pasca GLF: Bersatu Mengawal Deklarasi Bandung dan Perpres Reforma Agraria

Jakarta (kpa.or.id) - Panitia nasional Global Land Forum (GLF) 2018 mengadakan pertemuan guna membahas rencana strategis tindaklanjut "Deklarasi Bandung". Bagaimana mendorong pemerintah menjadikan Deklarasi Bandung sebagaii salah satu pedoman dalam menjalankan reforma agraria dan kebijakan pertanahan di Indonesia. Salah satu titik krusial yang dibahas ialah Peraturan Presiden No. 86/2018 tentang Reforma Agraria (red: Perpres RA). Pertemuan ini merupakan yang pertama sebulan pasca forum pertanahan global tersebut yang diselenggarakan akhir September lalu.

Berlangsung di Kedai Tjikini, Selasa (30/10), pertemuan ini dihadiri panitia nasional GLF (NOC), Kantor Staf Presiden, Komnas HAM, ILC Asia, serta beberapa organisasi/lembaga pendukung seperti Oxfam Indonesia dan Ford Foundation.

Lahirnya perpres reforma agraria menjadi tonggak sejarah perkembangan kebijakan reforma agraria di Indonesia. Terbitnya perpres ini setidaknya mampu menjawab solusi atas kebuntuan yang selama ini menghambat pelaksanaan reforma agraria, sekaligus menjadi payung dari berbagai regulasi sektoral terkait implementasi reforma agraria ke depan.  Meski begitu, masih ada beberapa catatan yang harus dikritisi sebagai masukan guna menyempurnakan fungsi dan peran strategis kebijakan operasional reforma agraria tersebut.

Pertemuan diawali laporan penyelenggaraan dan hasil GLF yang disampaikan langsung Sekjend KPA, Dewi Kartika selaku ketua panitia nasional. Diikuti refleksi dan menyusun rencana strategis paska GLF.

Terkait kepesertaan, Dewi menjelasan forum tersebut dihadiri 1054 peserta yang setengahnya berasal dari peserta internasional. Forum ini juga dihadiri 36 generasi muda dari berbagai organisasi peserta GLF.

Selain itu, Dewi juga menjelaskan beberapa tuntutan delegasi Indonesia diadopsi ke dalam “Deklarasi Bandung”, diantaranya reforma agraria yang genuine dan reforma agraria tanpa hutang. Di sisi lain, forum ini juga membawa isu perempuan dan masyarakat adat sebagai nilai-nilai yang diadopsi dalam deklarasi tersebut.

Menanggapi itu, Abetnego Tarigan dari KSP menekankan bagaimana hasil-hasil di forum ini dapat ditindaklanjuti di nasional. Jadi tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban sebagai tuan rumah,” ujarnya.

Sementara,  Gunawan dari IHCS fokus membahasa perpres RA. Ia menegaskan bagaimana melihat peluang yang tersedia dijadikan sebagai stimulus bagi gerakan rakyat yang tengah memperjuangkan reforma agraria di lapangan.

Senada, Yani dari SPP menyatakan mereka terus melakukan konsolidasi di basis-basis sejak keluarnya perpres tersebut. Kami terus melakukan kajian di setiap basis dengan mengaji pasal per pasal untuk melihat peluang apa yang bisa diambil,” katanya.

Saya berharap, KPA menjadi kosolidator dengan mengundang para pimpinan organisasi dan serikat tani menyikapi perpres ini,” tutup Yani.

Ke depan, diharapkan adanya konsolidasi yang lebih besar di level nasional melakukan tindaklanjut hasil-hasil GLF dan mengawal secara bersama perpres RA melalui payung yang labih besar, yakni Komite Nasional Reforma Agraria. (BW)

 

 

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934