Mempercepat Pelaksanaan Reforma Agraria dan Pengakuan Masyarakat Adat di Indonesia

Jakarta (kpa.or.id) -  Meski sudah ada beberapa perkembangan pelaksanaan reforma agraria dan pengakuan masyarakat adat, serta wilayah adat. Namun hal tersebut belum menjawab keresahan dan tuntutan gerakan reforma agraria dan masyarakat adat.

Salah satu kendala utama ialah lambatnya implementasi di lapangan, bahkan seringkali cenderung dibelokkan. Hal ini terungkap dalam workshop dengan tema “Mempercepat Reforma Agraria, Pengakuan Masyarakat Adat dan Wilayah Adat di Indonesia” yang diselenggarakan KPA, AMAN, dan BRWA, pada tanggal 16 – 17 Januari 2019 di Jakarta.

Mengawali pertemuan ini, Sekjen AMAN, Rukka Sombolinggi menyampaikan kritik terhadap program sertifikasi yang sedang digalakkan Kementrian ATR/BPN.

"Pemberian sertifikat-sertifikat ini harusnya dievaluasi. Bisa jadi sertifikat tersebut sudah berada di tangan cukong-cukong tanah,” Ujar Rukka.

Mana mungkin masyarakat hidup hanya menggunakan sertifikat tanpa adanya dukungan mengenai kegiatan produksi,” tegasnya.

Ia juga menerangkan bahwa saat ini beberapa organisasi masyarakat sipil layaknya AMAN dan KPA telah menyerahkan data-data wilayah konflik agraria dan masyarakat adat ke kementrian terkait. Data-data tersebut, lanjut Rukka, pada dasarnya telah membantu meringankan kerja-kerja pemerintah.

"Dengan adanya data-data dari tersebut sejatinya telah menyelesaikan 50 % kerja-kerja pemerintah,” Ungkap Rukka.

Di samping itu, Rukka juga mengapresiasi beberapa kemajuan yang dicapai pemerintah sejauh ini.

"Meski begitu, yang menjadi catatan kami ialah hal tersebut belum menyasar hal-hal fundamental dari tuntutan gerakan reforma agraria dan masyarakat adat,” jelasnya.

Senada, Sekjen KPA, Dewi Kartika juga mengapresiasi beberapa perubahan yang lahir selama pemerintahan saat ini.

Sudah ada pengakuan terhadap gerakan reforma agraria, meski skalanya masih sangat kecil,” ungkap Dewi.

Sejauh ini, reforma agraria seringkali dipahami berada di bawah yurisdiksi Kementrian ATR/BPN. Padahal kalau kita mengacu pada program reforma agraria yang dicanangkan Presiden Jokowi, seharusnya reforma agraria juga berada di bawah yurisdiksi Kementrian LHK,” lanjut Dewi.

Hal tersebut membuat pelaksanaan reforma agraria di kawasan hutan bagaikan membentur tembok karang. Selama 4 tahun pemerintahan Presiden Jokowi, belum sehektarpun redistribusi tanah untuk masyarakat dari proses pelepasan kawasan hutan. Belum lagi menyoal pelaksanaan di luar kawasan hutan yang gesit dalam sertifikasi namun lambat dalam penyelesaian konflik dan redistribusi.

Disamping itu, Dewi juga mengapresiasi lahirnya Perpres Reforma Agraria yang telah lama ditunggu-tunggu.

Meski belum bisa disebut sebagai kebijakan reforma agraria sejati, lahirnya Perpres ini setidaknya bisa dilihat sebagai langkah maju. Menjadi terobosan penting kebijakan agraria yang lebih operasional sejak UUPA 1960,” lanjut Dewi.

Perpres RA juga telah mengakomodir petani tidak bertanah, petani berlahan sempit dan buruh tani. Sebab itu, Perpres ini menjadi peluang untuk mempercepat pelaksanaan reforma agraria di lapangan. Meskin begitu, pelaksanaannya harus dipercepat mengingat sisa pemerintahan ini tinggal satu tahun lagi,” Dewi menegaskan.

Dari 462 Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) yang telah diterima pemerintah, kami mendesak  segera dilaksanakan redistribusi tanah di 55 lokasi, yang terdiri dari 148.000 RTP,” ujarnya.

Dewi juga menyinggung kebijakan satu peta (One Map Policy) yang dirilis baru-baru ini.

Harus dipastikan dulu adanya pengakuan terhadap wilayah-wilayah telah dipetakan organisasi masyarakat sipil seperti seperti KPA, AMAN, dan BRWA agar tidak terjadi lagi tumpang tindih wilayah masyarakat dengan pemerintah maupun perusahaan,” terangnya.

Lebih jauh, Dewi mengingatkan bahwa saat ini kebijakan agraria nasional tengah dirongrong liberalisasi agraria. Berangkat dari rencana Kementrian ATR/BPN yang ingin menghapus 17 pasal UUPA di dalam RUU Pertanahan.

Salah satu hal yang sangat krusial kami adalah rencana Kementrian ATR/BPN menghilangkan fungsi sosial tanah. Saat ini saja sudah begitu banyak monopoli tanah dan konflik agraria yang terjadi, bisa dibayangkan jika fungsi tersebut dihilangkan,” Dewi manambahkan.

Sementara itu, Kasmita Widodo dari BRWA menyampaikan progres pemetaan yang telah mereka kerjakan sejauh ini.

Dalam peringatan Hari Masyarakat Adat Internasional 2018 lalu, kita telah menyampaikan ada 9,6 juta wilayah adat yang sudah terdaftar, dan 1,2 juta hektar sudah ada penetapannya. Dari jumlah tersebut, 0,8 juta hektar ialah potensi hutan adat, dari 7 juta hektar hutan adat secara keseluruhan.

Ini yang kita sedang usahakan untuk membantu pemerintah mengidentifikasi dan melakukan verifikasi wilayah-wilayah adat,” sambung Kasmita.

Ketidakjelasan peta-peta wilayah ini melahirkan berbagai konflik antara masyarakat dengan pemerintah maupun perusahaan. Banyak kita menemui perusahaan melakukan aktifitas,” tutupnya.

Menanggapi pandangan dari tiga organisasi tersebut, Usep Setiawan dari Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan kembali bahwa Perpres RA menjadi peluang bagi gerakan reforma agraria dan masyarakat adat.

Menyoal posisi dan peluang masyarakat adat, kita bisa mengacu pada subjek yang dijelaskan dalam Perpres ini, yakni subjek kelompok,’ imbuh Usep.

Sementara, Darsini, dari Dirjen Penataan Agraria Kementrian ATR/BPN menyikapinya dengan menyampaikan situasi dan progres yang telah dicapai Kementrian ATR/BPN.

Kita di sini dihadapkan dengan target untuk satu tahun anggaran. Namun begitu, data-data yang telah diserahkan rekan-rekan dari masyarakat sipil semuanya telah kami serahkan kepada kantor-kantor di wilayah untuk diidentifikasi dan diverifikasi” ujarnya.

Kita di Kementrian ATR/BPN dihadapkan dengan target untuk satu tahun anggaran. Namun begitu, dari data-data yang sudah diberikan teman-teman dari masyarakat sipil, semuanya telah kami serahkan ke teman-teman di wilayah untuk dilakukan identifikasi dan verifikasi.

Sementara untuk wilayah-wilayah PTPN dan Perhutani, kami perlu berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kementrian BUMN dan Kementrian Keuangan,” terang Darsini. (BW)

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934