Sekjend KPA Terpilih Menjadi Panelis Debat Kedua Pilpres 2019

Benni Wijaya

Jakarta (kpa.or.id) – Sekjend Konsorsium Pembaruan Agraria, Dewi Kartika terpilih menjadi salah satu panelis Debat Kedua Pipres 2019 dengan tema Infrastruktur, Energi, Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Terpilihnya Sekjen KPA menjadi catatan positif bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah bersedia membuka kesempatan bagi organisasi masyarakat sipil.

Terpilihnya Sekjen KPA menjadi momentum masyarakat sipil untuk menyuarakan aspirasi dan tuntutan masyarakat sipil khususnya petani dan pegiat reforma agraria.  Pada debat kedua nanti, ia bersama Direktur Walhi, Nurhidayati akan mewakili suara-suara dan aspirasi dari masyarakat tersebut.

Adapun beberapa panelis lainnya berasal dari kalangan akademisi yang mewakili beberapa universitas terkemuka di Indonesia, diantaranya Joni Hermana (Rektor Institut Teknologi Sepuluh November), Arif Satria (Rektor Intstitut Pertanian Bogor), Irwandy Arif (Dosen Institute Teknologi Bandung), Ahmad Agus Setyawan (Dosen Universitas Gajah Mada) dan Sudharto P Hadi (Rektur Universitas Diponegoro).

Mengenai mekanisme dan pertanyaan dalam debat nanti, Dewi menjelaskan bahwa para panelis yang ditunjuk KPU diminta merancang pertanyaan juga menerima banyak masukan dari lembaga swadaya masyarakat. Saran tersebut kemudian didiskusikan tim yang berjumlah tujuh orang.

“Di luar itu juga kita para panelis itu menerima masukan dari berbagai pemangku kepentingan, dari pemerintah, dari swasta tentang hal-hal yang harus dicangkup di dalam tema debat itu,” jelasnya.

Dari masukan tersebut, harapannya panelis bisa membuat soal yang mendalam dan mengakomodasi isu-isu kritis dari setiap tema.

Bicara tema agraria, sambung Dewi, sangat luas dengan kompleksitas masalah yang kronis. Selain itu tema ini melingkupi berbagai sektor, seperti pertanahan, perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan, infrastruktur, petani, masyarakat adat, nelayan, miskin kota, dan sebagainya.

"Keluasan ini tentu butuh strategi formulasi konten yang tepat dan tidak terlalu detail teknis, mengingat level debat bagi calon pemimpin negara ini perlu lebih prinsipil, namun kuat secara data, menimbang pula keterbatasan waktu debat," tuturnya.

Peliknya konflik pada sektor agraria adalah warisan yang terakumulasi sejak masa kolonialisme, berlanjut hingga Orba dan hingga kini. Konflik lama dan baru terus terakumulasi. Di setiap periode pemerintahan, konflik agraria struktural ini menjadi masalah yang enggan dikerjakan, bisa jadi karena sudah sangat kronis dan rumit, serta melibatkan banyak sektor dan aktor.

"Bagaimana implementasi reforma agraria sesuai tujuannya, yakni memperbaiki ketimpangan agraria dan menyelesaikan konflik yang dihadapi masyarakat menjadi harapan kita semua ke depan," imbuhnya.

Dewi berharap, isu-isu paling mendasar dan tak terselesesaikan selama lintas rezim pemerintahan terkait agraria bisa menjadi perhatian serius pada kandidat dan pendukung masing-masing kubu. (BW)

 

 

 

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934