Dialog Nasional Reforma Agraria di Hutan Jawa

Benni Wijaya

Jakarta (kpa.or.id) - Pulau Jawa, Provinsi Bali dan Lampung dikecualikan dari skema reforma agraria. Padahal ketiga wilayah ini juga perlu penataan kepemilikan dan penguasaan lahan. Inilah yang menjadi agenda yang dibahas dalam Diskusi Nasional Reforma Agraria di Hutan Jawa yang digagas Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) di Jakarta, (24/10/2017).

Pertemuan ini juga dihadiri 24 serikat tani dan NGO anggota KPA di pulau Jawa. Selain itu, hadir pula akademisi dan lembaga mitra KPA seperti Institute Pertanian Bogor (IPB), Yayasan Lembaga Banguan Hukum Indonesia (LBHI), RMI, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), International Land Coalition (ILC) Asia, dan beberapa lembaga lainnya.

Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika menjelaskan skema reforma agraria yang tertulis dalam Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 masih bermasalah. Dua masalah obyek agraria yang disoroti dalam pertemuan ini adalah dari legalisasi asset dari lahan transmigrasi yang belum bersertifikat seluas 0,6 juta ha dan redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan seluas 4,1 juta ha.

Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.180 tahun 2017 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan dialokasikan seluas 4,85 juta ha. Alokasi ini lebih luas dari yang ditargetkan dalam RPJMN.

Namun demikian, KPA mengkritisi dua hal dalam kebijakan tersebut. Pertama adalah mengenai 20% alokasi TORA dari pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan seluas 437.937 ha. Alokasi ini berarti ada 80% pelepasan kawasan hutan untuk sektor perkebunan.

“Tentunya hal ini justru menguntungkan pihak perkebunan karena medapatkan perluasan lahan dari pelepasan kawasan hutan dengan bertamengkan skema TORA,” jelas Dewi.

Kedua, sebaran potensi TORA di Indonesia. Dari peta indikatif yang dikeluarkan oleh KLHK, Pulau Jawa, Prov Bali dan Lampung dikecualikan dalam potensi wilayah TORA dengan alasan tutupan hutannya sama dengan atau kurang dari 30% dari luasan wilayahnya.

“Sementara kita tahu ada 6,1 juta rumah tangga petani ada di pulau Jawa, sisanya 5 juta rumah tangga petani di luar Jawa,” lanjut Dewi. Untuk itu, reforma agraria harus juga dilakukan di tiga wilayah ini.

Dewi menilai, pilihan reforma agraria dalam bentuk perhutanan sosial, seperti Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), hutan desa, hutan masyarakat, merupakan model lam yang dianggap tidak cukup menjawab permasalahan agraria di ketiga wilayah ini, khususnya di Jawa.

Diakhir dialog, KPA bersama anggota organisasi beserta aliansi yang terlibat dalam pertemuan tersebut mengeluarkan pernyataan sikap. Satu diantaranya mendesak pemerintah segera melepaskan tanah garapan, pemukiman, dan desa yang masih diklaim sebagai kawasan hutan untuk diredistribusi kepada masyrakat. (BW)

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934