KPA Pertanyakan Perkembangan Tindaklanjut Lokasi Prioritas Reforma Agraria

Benni Wijaya

Jakarta (kpa.or.id) – Memasuki tahun kelima, perkembangan pelaksanaan reforma agraria khususnya tindaklanjut data usulan masyarakat dinilai masih jalan di tempat.

Hal ini yang melatarbelakangi kedatangan Konsorsium Pembaruan Agraria ke Kantor Kementrian ATR/BPN di Jakarta, Kamis, (21/3/2019). Guna menanyakan perkembangan dari tindaklanjut Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) yang telah diusulkan sejak 2017.

Kedatangan tersebut disambut langsung oleh Dirjen Penataan Agraria, Muhammad Ihksan Saleh dan Direktur Landreform, Arif Pasha beserta beberapa jajaran dari Kementrian ATR/BPN.

Membuka pembicaraan, Dewi Kartika memaparkan perkembangan LPRA di beberapa wilayah usulan KPA. “Beberapa lokasi LPRA diantaranya sudah dikunjungi oleh pemerintah seperti LPRA di Jambi. Satu diantaranya kunjungan Bupati Tebo pada kegiatan panen raya Serikat Tani Tebo (STT) Februari lalu,” kata Dewi. Sedangkan tanah tersebut masih berstatus konflik.

“Lokasi-lokasi yang telah dikunjungi langsung oleh pemerintah mestinya segara ditindaklanjuti penyelesaian konflik dan redistribusinya,” tegasnya.

Dewi melanjutkan, di beberapa wilayah organisasi/serikat tani anggota KPA juga telah melaksanakan audiensi tentang Perpres Reforma Agraria dan mendorong pembentukan GTRA melibatkan masyarakat sipil di dalamnya. 

Di akhir pemaparannya, Dewi juga menanyakan kembali tindaklanjut surat KPA terkait usulan pembentukan GTRA di 16 provinsi dan 81 kabupaten.

Kementrian ATR/BPN mengamini beberapa kritikan KPA tersebut, khususnya mandegnya tindaklanjut dari data konflik yang telah diusulkan masyarakat.

“Sebenarnya ada banyak sumber TORA (red: Tanah Objek Reforma Agraria) yang mesti digali lagi. Tantangannya hanya kendala-kenadala klasik, jadi harus kita kroyok,” ungkap Ihksan.

Muhammad Ihksan meminta KPA wilayah berkoordinasi dengan kepala bidang masing-masing sektor untuk mempercepat tindaklanjut di 10 lokasi LPRA yang tersisa. Ihksan juga menginginkan pelaksanaan reforma agraria harus memanfaatkan regulasi yang ada seperti UUPA 1960, PP No. 11/2010 tentang Pendayagunaan dan Penertiban Tanah Terlantar dan Perpres No. 86/2018 tentang Reforma Agraria.

“Kementrian ATR/BPN telah melakukan rotasi sebanyak 20 orang staf dan jajaran yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata untuk melaksanakan reforma agraria demi memperkuat daerah. Selain itu kepala daerah juga mesti ikut berpartisipasi mendukung kerja-kerja di bawah dan tidak arogan”, katanya.

“Kita akan mengoptimalkan GTRA di setiap jenjang. Harus ada sinergi dan kolaborasi dari bawah. Untuk usulan tim GTRA daerah dapat langsung ke pemerintah terkait,” Ikhsan menutup pembicaraannya.

Dalam kesempatan ini, KPA datang bersama Sekjen Serikat Petani Majalengka (SPM), Ilham Lahiyah, yang membawa belasan perwakilan petani dari Majalengka, Jawa Barat yang tengah berkonflik dengan TNI AU dan Perhutani.

Hadir juga, salah satu Dewan Nasional KPA, Sofyan Ubaidi Anom, serta Syamsudin dan Joshua Situmorang dari Sekretariat Nasional KPA.

Lokasi Usulan KPA Jalan di Tempat

Seperti diutarakan sebelumnya, sejak 2017 KPA telah mengusulkan 462 lokasi konflik agraria dengan luas 668.109 hektar, melibatkan 148.286 Rumah Tangga Petani (RTP). Wilayah konflik tersebut tersebar di 98 kabupaten dan 20 provinsi di Indonesia.

Dari usulan di atas, hanya 11 lokasi yang ditanggapi Kementrian ATR/BPN. Hal ini diungkapkan dalam Rapat Kerja Pelaksanaan Reforma Agraria Kementrian ATR/BPN tanggal 2 November 2017 di Bogor.

KPA sangat menyayangkan respon tersebut. Pasalnya, menurut analisis langsung di lapangan, seharunsya lokasi-lokasi yang bisa ditindaklanjuti jauh melebihi angka yang dikeluarkan pihak kementrian.

Ironisnya lagi, dari 11 lokasi itu baru Desa Mangkit yang telah berhasil melaksanakan redistribusi tanah. Artinya, tidak ada perkembangan yang siginifikan mengenai tindaklanjut dari data usulan masyarakat tersebut.

Persoalan klasik yang menjadi penghambat ialah sikap Kementrian ATR/BPN yang kukuh dengan konsep yang mereka sebut sebagai clean dan clear, yakni wilayah yang secara klaim atau statusnya sudah tidak lagi berkonflik.

Pandangan tersebut tentu bertentangan dengan tujuan reforma agraria yang justru bertujuan menyelesaikan konflik agraria, yakni desa dan kampung yang masih terjadi pertentangan klaim atau status antara petani kecil dengan kelompok korporasi maupun pemerintah. (AR/BW)

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934