KPA dan KLHK Sinkronisasi Data untuk Mempercepat Penyelesaian Konflik Agraria Kawasan Hutan

admin

Jakarta (kpa.or.id) - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Direktorat Penyelesaian Konflik, Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA) mengadakan pertemuan guna membahas sinkronisasi data dalam rangka mempercepat penyelesaian konflik kawasan hutan di Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis, 4 Juli 2019.

Pertemuan ini diadakan untuk merespon kritik KPA mengenai penyelesaian konflik agraria kawasan hutan yang masih berjalan lambat.

Mengawali pertemuan, Direktur PTKHA, Muhammad Said menyampaikan lokasi-lokasi yang ditangani KLHK hingga saat ini, setelah dicek ternyata bukan merupakan lokasi yang diusulkan organisasi masyarakat sipil, salah satunya KPA. Hal ini terjadi ditengarai karena belum adanya penyamaan persepsi dan data yang dilakukan oleh kedua pihak.

Sebab itu, dalam kesempatan ini kami mengundang KPA guna menyamakan persepsi dan data yang dimiliki masing-maisng pihak, baik KLHK, KSP, dan KPA,” ujar Said.

Ia juga menjelaskan, dari identifikasi KLHK sejauh ini, terdapat 42.909 hektar pemukiman di Jawa, Lampung dan Bali yang masih berstatus kawasan hutan.

Terbagi ke dalam kawasan konservasi seluas 772 hektar, Hutan Lindung (HL) seluas 4393 hektar, Hak Pengusahaan Hutan (HPH) seluas 975 hektar, dan Hutan Produksi Tetap seluas 36.948 hektar.

Sebelumnya, pada tanggal 1 – 2 Juli 2019, Tim Penyelesaian Konflik Agraria (TPPKA) melaksanakan Rapat Kordinasi Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria kawasan hutan dan perkebunan di Kantor Staf Presiden (KSP), Gedung Bina Graha, Jakarta.

Rapat tersebut merupakan tindak lanjut Rapat Tingkat Mentri (RTM) pada 12 Juni 2019. Pertemuan ini dihadiri Menteri ATR/BPN, Menteri KLHK dan sejumlah pejabat dari 12 kementerian/lembaga dengan dipimpin langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.

Keputusan rapat di atas menyatakan ada 51 kasus konflik kawasan hutan yang akan menjadi prioritas penyelesaian yang diajukan TPPKA - KSP. Dari total itu, 44 Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA termasuk di dalamnya. Lokasi-lokasi tersebut berada di 13 kabupaten dan delapan provinsi, di antaranya Kabupaten Samosir (Sumatra Utara), Batanghari (Jambi), Musi Banyuasin dan Musi Rawas (Sumatra Selatan), Lampung Selatan (Lampung), Lebak (Banten), Indramayu, Majalengka, Karawang (Jawa Barat), Cilacap, Batang, Semarang (Jawa Tengah) dan Luwu Utara (Sulawesi Selatan). Rata-rata berkonflik dengan hutan lindung, konsesi swasta, Perhutani maupun Inhutani.

Dalam kesempatannya, Kepala Departemen Advokasi KPA, Roni Septian menanyakan perkembangan progres penyelesaian konflik LPRA kawasan hutan yang telah diserahkan KPA ke KLHK sejak 2017. Salah satunya adalah hasil telaah Dirjen Planologi pada 31 Januari 2018 yang menyatakan 11.258,51 hektar usulan KPA sudah terakomodir dalam peta indikatif TORA Revisi II, namun belum ada perkembangannya hingga sekarang.

Sejauh ini, KPA belum menerima perkembangan detail lokasi-lokasi yang dimaksud tersebut. Hal ini berdampak terhadap penyelesaian konflik di lapangan,” tegas Roni.

Masyarakat dan serikat tani tidak mengetahui perkembangan penyelesaian konflik di wilayah mereka, sedangkan pemerintah daerah pun tidak pro-aktif memberikan informasi sehingga kami tidak mengetahui di mana hambatannya,” lanjut Roni.

Hal ini tentunya menjadi tanda tanya, pasalnya KPA bersama KLHK sudah empat kali bertemu membahas perkembangan penyelesaian konflik usulan KPA tersebut. Bahkan dua pertemuan diantaranya langsung dengan Menteri LHK, Siti Nurbaya pada tanggal 26 Juli dan 28 Agustus 2017. Selanjutnya Rapat Kerja Penyelenggaraan Reforma Agraria di Bogor, 13 Oktober 2017, dan Konferensi Tenurial 2017 pada tanggal 25 – 27 Oktober 2017.

Dari rangkaian pertemuan tersebut, semua pihak sepakat akan mengatur dan mendetailkan rencana percepatan penyelesaian konflik dari lokasi-lokasi yang diusulkan masyarakat sipil dan serikat tani.

 

Keterbukaan Informasi Jadi Fokus Utama

Sejauh ini, KPA mengidentifikasi beberapa masalah yang menjadi penghambat penyelesaian konflik usulan masyarakat. Pertama, sulitnya informasi terkait subjek dan objek penyelesaian konflik untuk kawasan hutan, baik di nasional maupun daerah.

Kedua, penentuan subjek dan objek reforma agraria tidak diketahui pemerintah daerah dan serikat tani. Ketiga, Kurangnya tenaga inventarisir PTKH.

Keempat, kontradiksi kebijakan pusat dan daerah menjadi penghambat penyelesaian penyelesaian konflik kawasan hutan.

Dari temuan KPA, terdapat beberapa kasus terbitnya peruntukan atau izin lain di atas LPRA yang telah diusulkan. Misalnya kasus di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dirjen PHPL- KLHK menerima pengajuan izin HTI PT Cakra Mega Lestari seluas 59.000 hektar di atas desa-desa di Konawe Selatan. Padahal desa-desa tersebut merupakan wilayah konflik yang telah diusulkan melalui LPRA.

Seterusnya, kasus yang terjadi di Desa Ringinrejo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tanah garapan yang diusulkan untuk menjadi salah satu target pelepasan kawasan hutan melalui skema reforma agraria justru ditetapkan sebagai Perhutanan Sosial (PS) tanpa persetujuan masyarakat yang mengajukan.

Pentingnya Kolaborasi Pemerintah dan Serikat Tani

Guna menjawab berbagai tantangan dan hambatan dalam proses penyelesaian konflik kawasan hutan, KPA mendorong agar pemerintah melakukan kolaborasi dengan masyarakat sipil dan serikat tani..

Beberapa poin kolaborasi yang ditawarkan KPA adalah, pertama, mendorong pemerintah membuka informasi mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan PTKH; kedua, melibatkan petani dalam proses pelepasan kawasan hutan; ketiga, mengupayakan musyawarah bersama untuk menentukan hasil inventarisir PTKH; dan keempat, memantau secara bersama proses pengusulan hasil inventarisir PTKH hingga tingkat kementerian.

Menanggapi hal tersebut, Muhammad Said berkomitmen akan memeriksa kembali perkembangan proses pelepasan kawasan hutan hasil inver PTKH.

Info yang saya dengar, ada juga yang mengatakan usulan masih tertahan di Kemenko Perekonomian sebagai ketua inver nasional. Sebab itu, kita akan cek dulu di mana hambatan yang sebenarnya,” tukas Said.

Said meminta pertemuan ini ke depan dilanjutkan pada pembahasan hal yang lebih teknis mengenai lokasi-lokasi usulan masyarakat sipil dan serikat tani, serta meminta bantuan KPA dalam mengawal prosesnya.

 

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934