KPA Sulteng dan Warga Desa Lee Deklarasi Pembentukan Serikat Tani Alisiontowe

admin

Morowali Utara (kpa.or.id) - Dikabulkan gugatan petani di Desa Lee, Desa Gontara dan Desa Kasingoli, Kecamatan Mori, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Selatan terhadap PT Sinergi Nusantara (SPN), salah satu anak perusahaan PTPN XIV oleh Pengadilan Tata Usahan Negara (PTUN) Palu bukanlah akhir dari perjuangan. Masih banyak yang harus dilakukan agar seluruh tuntutan dan keinginan warga desa bisa sepenuhnya terpebuhi.
 
Hal ini disadari betul seluruh warga desa, sehingga menjadi cikal bakal pembentukan Serikat Tani Alisiontowe Lee. Para petani dan warga desa berharap, organisasi tersebut mampu menjadi wadah mereka untuk membangun perjuangan yang lebih sistematis dan terencana. Didirikan pada tanggal 29 Juli 2019 lalu, pembentukan organisasi ini melibatkan seluruh unsur di desa yakni, petani, lembaga adat, pemuda, tokoh agama hingga pemerintah desa yang turut serta mendukung perjuangan para warga.

Warga desa menyadari, perjuangan yang telah digalang bukan hanya bertujuan merebut kembali tanah mereka, namun lebih jauh bagaimana warga mampu menata kehidupan sosial dan budaya desa mereka secara mandiri, dan berdaualat secara ekonomi dan politik. 
Saat ini, warga Desa Lee masih menunggu proses pengajuan banding dari PT SPN di PTUN Makassar. Penting bagi warga desa untuk terus mengawal segala proses tersebut agar kemenangan yang telah diraih tidak menguap tanpa tindaklanjut yang jelas dari pemerintah. Guna mengawal proses tersebut, dibutuhkan energi yang banyak dan kesolidan setiap warga desa.

Kordinator KPA Sulawesi Tengah, Noval Apek Saputra mengatakan semua pihak harus mematuhi putusan PTUN Palu yang mengabulkan gugatan warga yang meminta pencabutan HGU PT SPN yang tumpang tindih dengan pemukiman dan lahan garapan warga desa.
Ia menambahkan, secara bukti kepemilikan, warga desa telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) sejak tahun 1980-an yang di dalamnya juga terdapat kebun, sawah, irigasi dan bangunan lainnya.

Meski demikian, masih ada oknum-oknum yang tidak menerima dan mematuhi putusan tersebut sehingga masih saja sering terjadi intimidasi dan ancaman yang diterima warga Desa Lee. Termasuk juga ditujukan kepada Kepala Desa Lee dan para jaringan,” ujar Noval.

Sebelumnya, Majelis Hakim PTUN Palu mengabulkan permohonan gugatan warga tiga desa terhadap PT SPN pada tanggal 24 Juni 2019. Warga menggugat perusahaan karna HGU mereka masuk dan tumpang tindih denga pemukiman dan lahan garapan warga desa.

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934