KPA Minta Fraksi PKB Tolak Pengesahan RUU Pertanahan

admin

Jakarta (kpa.or.id) - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) menerima masukan organisasi masyarakat sipil dan para pakar agraria mengenai Rancangan Undang-Undang Pertanahan (RUU-P). Fraksi juga menegaskan akan membahas lebih jauh beberapa usulan dan masukan tersebut  di tingkat partai.

Hal ini disampaikan Ketua F-PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal saat menerima kunjungan KPA, AMAN, dan beberapa pakar agraria, seperti Hariadi Kartodiharjo dan Maria S.W. Soemardjono di ruang rapat F-PKB, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 5 September 2019.

Dalam pertemuan tersebut, Fraksi PKB juga menyampaikan pandangan Mahkamah Agung (MA) yang menolak rencana pembentukan Pengadilan Pertanahan dalam RUU Pertanahan.

Sekjen KPA, Dewi Kartika menyampaikan RUU Pertanahan yang saat ini tengah digodok oleh pemerintah dan DPR RI tidak menjawab lima krisis agraria yang sedang dialami bangsa Indonesia, diantaranya,  ketimpangan struktur agraria yang tajam; konflik agraria struktural; laju cepat alih fungsi tanah pertanian ke non-pertanian; kemiskinan akibat struktur agraria yang menindas; dan kerusakan ekologis yang meluas.

Lebih jauh, Dewi menyoroti naskah RUU Pertanahan tersebut sangat berwatak kapitalis sehingga bertentangan dengan prinsip UUD 1945 dan UUPA 1960. Ditambah keistimewaan yang diberikan kepada pengusaha perkebunan skala besar melalui perpanjangan HGU hingga 90 tahun, serta adanya pasal pengampunan bagi pemilik HGU yang melanggar. Sementara, menafikkan keberadaan petani kecil yang selama ini tanah-tanahnya dirampas oleh para pemilik HGU tersebut.

Belum lagi rencana pembentukan Bank Tanah yang dikhawatirkan akan mempercepat laju perampasan tanah dan melahirkan para spekulan tanah.

Dewi juga mengatakan adanya penyimpangan Reforma Agraria. Reforma Agraria dikerdilkan hanya sebatas penataan aset dan akses. Tidak ada niatan untuk menyelesaikan konflik agraria struktural yang selama ini berlarut-larut dengan jumlah korban dan luas yang masif. Padahal Reforma Agraria merupakan upaya Negara untuk menata ulang struktur agraria yang timpang menjadi lebih berkadilan dan mensejahterakan, yang dilakukan secara nasional, sistematis, terukur serta memiliki kerangka waktu yang jelas.

Terakhir, penyimpangan tafsiran “Hak Menguasai dari Negara” menjadi Hak Pengelolaan Lain (HPL) dan pengaktifan kembali azas Domein Verklaring zaman kolonial yang akan melahirkan kekuasaan absolut bagi pemerintah.

Sementara Guru Besar Fakultas Hukum UGM, Maria S.W. Soemardjono menyoroti semangat RUU Pertanahan yang tiidak berpihak pada masyarakat yang lemah posisi tawarnya.

RUU Pertanahan ini tidak mengakomodir nasib petani, perempuan, dan masyarakat hukum adat, sementara para berbagai kemudahan diberikan kepada pihak yang posisi tawarnya kuat,” ujarnya.

Ia menyebutkan kemudahan pemilik HGU mendapatkan izin untuk kedua kalianya, serta memberikan pengecualiaan kepada pemilik HGU yang terbukti melanggar melalui pemutihan status. Ia juga khawatir, RUU ini berpotensi besar membuka peluang korupsi di sektor pertanahan.

Senada, Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB, Hariadi Kartodiharjo mengkhawatirkan tingginya potensi korupsi di sektor agraria dan pertanahan jika naskah RUU Pertanahan saat ini disahkan.

Daniel Johan, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI yang juga merupakan Wakil Sekjen PKB dalam kesempatan tersebut meyakinkan partainya untuk menolak RUU Pertanahan ini. Ia beralasan, pengaturan RUU ini banyak bertabrakan dengan UUPA 1960.

Di akhir pertemuan, Dewi meminta Fraksi PKB secara tegas menolak rencana pengesahan RUU Pertanahan tersebut.

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934