KNPA dan Pakar Agraria Siapkan Naskah Akademik RUU Pertanahan dan Draf Revisi Perpres Reforma Agraria

admin

Jakarta (kpa.or.id) - Sejumlah organisasi masyarakat sipil, yakni KPA, Walhi, AMAN, Kiara, TuK Indonesia, Elsam, Sains, RMI, dan IHCS beserta beberapa pakar agraria seperti Gunawan Wiradi, Prof. Maria Soemardjono, Prof. Ahmad Sodiki, Prof. Ida Nurlinda, dan Prof. Hariadi Kartodiharjo menyelenggarakan diskusi membahas strategi percepatan penyelesaian konflik agraria dan optimalisasi kebijakan reforma agraria di Jakarta, Rabu, 13 November 2019.

Dua hal besar yang disorot dalam pertemuan tersebut ialah arah RUU Pertanahan yang akan kembali dibahas pada Januari 2019 dan revisi terbatas Perpres Reforma Agraria.

Pertemuan ini merupakan tindaklanjut dari rangkaian kerja-kerja advokasi kita sebelumnya dalam mengawal RUU Pertanahan dan penyelesaian konflik agraria,” tutur Sekjen KPA, Dewi Kartika.

KNPA juga telah bertemu presiden di Istana Negara pada peringatan Hari Tani Nasional lalu. Saat itu kita membahas implementasi reforma agraria, Perpres 86 tentang Reforma Agraria, dan konflik agraria di beberapa sektor,” lanjutnya.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi telah menyatakan komitmen akan memimpin langsung pelaksanaan penyelesaian konflik dan redistribusi tanah, sekaligus setuju untuk melakukan revisi atas Perpres Reforma Agraria yang dinilai masih banyak kelemahan.

Hal ini yang perlu kita kawal bersama-sama antara organisasi masyarakat sipil dan akademisi agar tidak kembali menguap seperti sebelumnya,” tegas Dewi.

RUU Pertanahan versi pemerintah yang disusun oleh Kementerian ATR/BPN dinilai banyak menyimpang dari UUPA 1960. Namun, di sisi lain, saat ini Kementerian ATR/BPN justru semakin gencar mengkampanyekan ke publik secara luas bahwa draf yang mereka susun sudah sangat konstitusional sehingga akan menyesatkan masyarakat.

Koalisi organisasi masyarakat sipil dan pakar agraria perlu untuk merebut ruang publik untuk mengkampanyekan dan meluruskan penyimpangan-penyimpangan tersebut.

Karna itu, dibutuhkan dulu penyamaan pandangan antara organisasi masyarakat sipil, akademisi, maupun lembaga pemerintahan seperti Ombudsman dan Komnas HAM dalam bentuk naskah akademik guna mengawal dan meluruskan naskah RUU Pertanahan yang akan kembali dibahas awal tahun depan.

Selain itu, koalisi juga membahas tentang strategi untuk megawal revisi Perpres Reforma Agraria. Rencananya dalam waktu dekat, koalisi akan menyiapkan naskah urgensi dan draf revisi Perpres RA. Naskah urgensi ini nantinya akan disusun oleh masing-masing pihak, baik dari perwakilan petani, nelayan dan masyarakat adat.

Sejauh ini, koalisi menilai masih ada beberapa kelemahan dalam Perpres RA, terutama mengenai kelembagaan seperti yang telah disampaikan perwakilan masyarakat sipil dan petani di Istana Negara, 24 September 2019 kemarin.

 

 

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934