Kampanye Reforma Agraria Butuh Kolaborasi

admin

Agraria adalah isu yang sangat fundamental, sebab didalamnya ada cerita soal manusia-manusia yang mencari keadilan di tengah konflik.

Jakarta (kpa.or.id) - Perkembangan teknologi yang ditandai kemunculan beragam platform media sosial telah banyak membantu kerja-kerja kampanye dan distribusi informasi. Meskipun begitu, mengkampanyekan wacana reforma agraria tetap saja menjadi tantangan tersendiri bagi gerakan reforma agraria. Sebab reforma agraria bukan lah isu-isu yang banyak dipahami oleh publik secara luas.

Hal ini disampaikan Kepala Departemen Kampanye dan Manajemen Pengetahuan Konsorsium Pembaruan Agraria, Benni Wijaya dalam diskusi reforma agraria bertema “Jurnalis Agraria: Bertarung Wacana di Tengah Krisis, Sabtu, 21/08,

Ia menyampaikan kampanye reforma agraria merupakan salah satu fokus dari KPA selama ini. Menurutnya, membumikan gagasan refroma agraria merupakan tantangan tersendiri, sebab pekerjaan ini bukan hanya sekedar menginformasikan perseteruan dua pihak atas tanah. “Tapi, menyadarkan publik bahwa ketimpangan dan konflik agraria merupakan masalah stuktural yang kita hadapi saat ini,” ujar Benni.

Apalagi saat ini pemerintah seolah-olah terlihat akomodatif dalam merespon aspirasi dan tuntutan masyarakat. Benni memberikan contoh, klaim pemerintah yang telah menjalankan reforma agraria dengan penyerahan sertifikat. Padahal menurut Benni Reforma Agraria bukan lah proses bagi-bagi sertifikat. Tapi perombakan stuktur kepemilikan agraria yang timpang. “Makanya, pelurusan kepada publik ini lah yang penting dilakukan,” paparnya.

Selama beberapa dekade, wacana mengenai Reforma Agraria (RA) terus mengalami kemunduran. Padahal ia merupakan mandat konstitusi yang merupakan manifestasi dari cita-cita besar pendirian republik untuk melepaskan diri dari kolonialisme dan feodalisme berbasis agraria. Situasi ini seiring dengan kebijakan pemerintahan pasca Soekarno yang mengubur dalam-dalam UUPA 1960 sebagai landasan hukum agraria nasional. Bahkan diskusi-diskusi reforma agraria pun dilarang semasa itu. Hal ini yang akhirnya menempatkan reforma agraria sebagai wacana kelas dua di Indonesia. Ada sejarah dan narasi yang sengaja dihilangkan agar publik tidak mengetahui reforma agraria.

Diskusi yang diselenggarakan oleh KPA ini juga menghadirkan beberapa pembicara dari kalangan jurnalis, seperti Ika Ningtyas Sekretaris Jendral Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Andhy Panca Kurniawan, Direktur Watchdoc, dan Mawa Kresna Redaktur Pelaksana Project Multatuli.

Ika Ningtyas mengungkapkan betapa pentingnya persoalan-persoalan agraria ini. Menurutnya agraria bukan persoalan tentang konflik saja. Tapi banyak cerita manusia di dalamnya. Ini menyangkut tentang kesejahteraan dan mengenai nasib puluhan ribu orang Indonesia. “Maka, media memiliki tanggung jawab menyuarakannya,” tuturnya.

Akan tetapi, Ika menyampaikan, tidak banyak teman-teman jurnalis yang tertarik mengangkat isu agraria. Hal itu tentu tidak terjadi begitu saja. Bagi Ika, meliput isu agraria sangat beresiko bagi jurnalis dan perusahaan media, sebab rentan terjadi kekerasan dan kriminalisasi.

Ia melanjutkan, beberapa jurnalis harus terseret Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) karena menulis isu agraria. Ika menunjukkan data terbaru Agustus tahun lalu, Mantan Pimpinan Redaksi Banjarhits, Diananta Putera Sumedi, harus dikriminalisasi karena menulis konflik agraria. Dimana ada perusahaan sawit yang merampas tanah masyarakat adat di Kalimantan Selatan. “Hal itu tentunya sangat bertentangan dengan Undang-Undang Pers sebagai bentuk perlindungan terhadap jurnalis,” papar Ika.

Selain kerentanan jurnalis saat meliput, Ika juga menyorot mengenai kesejahteraan jurnalis. Ia mengatakan, bagaimana jurnalis harus meliput di daerah konflik agraria yang jauh, sementara banyak jurnalis yang upahnya di bawah standar.

Terakhir, Ika menyampaikan kendala yang dialami jurnalis saat meliput ialah kebijakan dari redaksi. Menurutnya, banyak media yang tidak memberikan dukungan untuk jurnalisnya meliput mengenai isu agraria. Sebab, ini menyangkut soal ekonomi dan politik media tersebut. “Kalau kita lihat konsentrasi kepemilikan media di Indonesia dikuasai oleh kelompok yang memiliki relasi yang kuat dengan konsesi-konsesi sawit, pertambangan, dan industri lainnya yang kerap menggusur tanah rakyat,” tutur Sekjen AJI tersebut.

Akibat dari oligarki media tersebut bagi Andhy Panca, mengakibatkan banyak media yang meng-capture peristiwa hanya fokus kepada pembangunan ekonomi dan bisnis. Tapi, tidak pernah melihat dari imbas dari apa yang terjadi. Seperti perampasan tanah dan derita warganya yang bukan hanya kehilangan tanah, tapi juga masa lalu.

“Saat perampasan tanah terjadi, kita tak hanya kehilangan benda, tapi masa lalu bahkan masa depan. Itu kalau bisa diterjemahkan menjadi kepentingan redaksi itu menjadi menarik,” serunya.

Untuk itu Panca menyampaikan, kita harus mengakali di era keterbukaan informasi. Menjamurnya media sosial dan perkembangan teknologi harus bisa menyampaikan gagasan-gagasan di berbagai media yang ada.

Senada dengan Panca, Mawa Kresna, menambahkan mengenai alternatif dari oligarki media yang membatasi wartawan untuk meliput isu agraria dan isu-isu kerakyatan lainnya. Menurutnya, gerakan jurnalisme yang ingin lepas dari oligarki media. Kita harus terus mendorong media yang didonasi dari publik dan pembaca untuk mendukung gerakan ini.

Terkait dengan isu agraria, Kresna, merasa isu agraria adalah isu utama yang menyangkut hajat hidup orang banyak. “Tanah itulah tempat yang kita pijak. Jika tanah itu sudah bermasalah ya kehidupan kita sudah pasti terenggut,” ungkapnya.

Untuk membumikan isu agraria. Bukan sekedar memperbanyak tulisan di media online kita butuh berkolaborasi. Ia melanjutkan, kolaborasinya bukan hanya antar media, tapi dengan masyarakat yang terdampak dan pendampingnya. “Itu bisa jadi laporan jurnalistik yang benar-benar menyuarakan petani, warga, dan orang-orang terpinggirkan yang selama ini mereka tidak bisa bersuara,” pungkas Kresna.

 

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934