Halal bi Halal KPA, Menuju Global Land Forum 2018

Benni Wijaya

Jakarta (KPA) - Keluarga Besar Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyelenggarakan halal bi halal pada Kamis, (12/7) lalu untuk mempererat tali silaturahmi diantara sesama anggota organisasi.

Selain organisasi tani anggota seperti Serikat Tani Indramayu (STI), Serikat Petani Majalengka (SPM), Serikat Petani Pasundan (SPP), dan Pergerakan Petani Banten (P2B), hadir juga beberapa pendiri dan pendahulu KPA, seperti Gunawan Wiradi, Bonnie Setiawan, Agustiana, Noer Fauzi Rahman, Usep Setiawan, Sandra Moniaga, Iwan Nurdin, Idham Arsyad, Ubed Anom, dan Rudi Casrudi.

Selain itu, halal bi halal yang dihelat di Sekretariat Nasional KPA, Pancoran, Jakarta Selatan ini juga dihadiri beberapa jaringan diantaranya Aliansi Petani Indonesia (API) dan Sajogyo Institute (Sains).

Sekjend KPA, Dewi Kartika mengawali pertemuan dengan meminta dukungan dari semua khalayak yang hadir untuk beberapa agenda yang sedang dan akan dilakukan KPA ke depan, diantaranya advokasi Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) dan  persiapan KPA menuju Global Land Forum 2018 (GLF 2018) yang akan diselenggarakan pada pada tanggal 24-27 September 2018 nanti di Bandung.

GLF merupakan forum pertanahan global terbesar di dunia, yang mana forum ini akan dihadiri oleh semua pihak yang bergerak dalam isu hak atas tanah dari 64 Negara anggota International Land Coalition (ILC). Dihadiri lebih dari 200 organisasi, forum ini diharapkan menghasilkan sebuah agenda kerja bersama untuk memperjuangkan hak atas tanah di semua Negara partisipan.

Dukungan dari semua pihak untuk mensukseskan forum global ini tentu sangat diharapkan. Mengingat pentingnya keberadaan GLF sebagai momentum untuk mendorong agenda reforma agraria di dunia, khususnya Indonesia.

Komitmen Bersama Mendukung GLF 2018

Bak gayung bersambut, ajakan untuk mensukseskan agenda tersebut langsung dijawab dengan optimis oleh semua peserta yang hadir. Terutama para pendiri dan anggota KPA.

Selain agenda GLF yang akan dihelat akhir September nanti, Bangsa ini juga akan melaksanakan pesta demokrasi, yakni pemilihan Presiden dan DPR RI yang akan diselenggarakan pertengahan 2019 nanti.

Pemilu 2019 merupakan momentum politik yang tidak boleh dilewatkan begitu saja. KPA perlu mengatur strategi untuk memanfaatkan hajatan demokrasi tersebut dengan terus mendorong agenda reforma agraria sebagai agenda prioritas kebangsaan. GLF diharapkan menjadi titik balik dalam mengusung agenda reforma agraria menuju pesta demokrasi tersebut.

Apalagi sejauh ini, sedikitnya 18 anggota KPA/aktivis RA telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) dari berbagai partai politik, baik di tingkat DPR RI, DPD, maupun DPRD. Hal tersebut tentu tak lepas dari tujuan untuk terus mengupayakan perjuangan agenda reforma agraria melalui jalur parlemen.

Karna itu, diperlukan langkah strategis, terutama oleh KPA untuk menggalang dukungan kepada mereka. Pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya tentu mengajarkan banyak hal untuk meramu strategi ke depan.

Dalam menyongsong pesta demokrasi tersebut, KPA ditantang untuk menyiapkan konsep dan gagasan yang utuh mengenai reforma agraria sebagai agenda yang akan disodorkan kepada semua capres dan cawapres yang akan maju di pilpres nanti. Konsep dan gagasan tersebut harus didorong agar masuk ke dalam naskah visi, misi dan program kerja mereka. Sebagai alat tagih untuk pemerintahan yang terpilih.

Meski begitu, KPA diharapkan tidak terjebak dalam arena politik praktis. Akan tetapi perlu memberikan arah dan jalan bagi kemenangan para kadernya dalam upaya bertarung di tingkat parlemen demi terus mendorong agenda reforma agraria sejati.

Sementara itu, dalam waktu dekat, KPA terus mendorong pelaksanaan reforma agraria terutama wilayah-wilayah yang telah didorong melalui LPRA. Dari ratusan lokasi yang telah diserahkan ke pemerintah, beberapa diantaranya telah menemui titik terang, salah satunya Desa Mangkit, di Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara yang akan segera melaksanakan redistribusi tanah.

Selain Mangkit, beberapa lokasi LPRA yang berpeluang besar akan dilaksanakan redistribusi tanah terus diupayakan percepatannya. Targetnya, hal tersebut bisa selesai dan diserahkan di Bandung nanti. Untuk itu, berbagai proses terus dimatangkan dengan beberapa Kementrian terkait layaknya Kementrian ATR/BPN dan Kementrian LHK.

Meski sudah ada beberapa sinyal positif, peran Majelis Pakar KPA sangat penting untuk terus mencermati perkembangan ini, utamanya dalam  menjaga agar redistribusi tanah ini tetap dalam kerangka menyediakan pra-syarat bagi tumbuhnya reforma agraria sejati (red: reforma agraria atas inisiatif rakyat)

Sejauh ini, telah diisepakati akan diadakan pertemuan-pertemuan lebih lanjut guna mempertajam agenda-agenda di atas. Pertemuan tersebut akan diorganisir langsung oleh Tim Strategis GLF, seperti Usep Setiawan,  Idham Arsyad dan Iwan Nurdin yang juga merupakan Majelis Pakar dan Ketua Dewan Nasional KPA. (BW)

 

 

 

 

Berita Lainnya

Liputan Khusus

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934