GLF 2018 : Dari Roma Menuju Bandung, Memastikan Hak Atas Tanah untuk Rakyat

Benni Wijaya

Pada November 1999, sedikitnya seribu perwakilan dari berbagai pihak diantaranya organisasi masyarakat sipil, pemerintah, dan lembaga multilateral berkumpul di Brussels, Belgia guna membahas dua isu penting, yakni kelaparan dan kemiskinan yang telah mencapai tingkat mengkhawatirkan.

Peserta konferensi  mengakui pentingnya akses yang adil terhadap tanah untuk pembangunan pedesaan. Sebab itu, konferensi ini memutuskan untuk menciptakan aliansi baru antara masyarakat sipil dan lembaga antar pemerintah yang dinamai dengan The Popular Coalition to Eradicate Hunger and Poverty.

Konferensi ini menyerukan untuk segera memberdayakan masyarakat miskin pedesaan dengan cara meningkatkan akses mereka kepada sumber-sumber produktif, terutama tanah, air dan kekayaan alam lainnya. Salah satu upaya tersebut yakni memperkuat partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal, nasional, regional maupun internasional.

Delapan tahun berselang, tepatnya pada tahun 2003, koalisi ini berganti nama menjadi International Land Coaliton (ILC). Pergantian nama tersebut sebagai tanda komitmen semua anggota konferensi untuk fokus dalam agenda strategis, yakni hak atas tanah.

Kota Roma, Italia, menjadi saksi dari momen bersejarah tersebut. Di tahun dan kota ini juga Global Land Forum (GLF) pertama digelar.

Sejak saat itu, anggota koalisi ILC terus berkembang menjadi sebuah koalisi yang terdiri dari 206 organisasi yang mewakili 64 negara. Bekerja bersama untuk mempromosikan akses yang aman dan merata terhadap tanah bagi masyarakat pedesaan, terutama melalui pembangunan kapasitas, berbagi pengetahuan dan advokasi.

Selama satu dekade terakhir, ILC telah memajukan misinya dengan mempromosikan akses yang aman terhadap tanah bagi petani dan masyarakat pedesaan.

ILC bersama-sama dengan anggotanya mempunyai visi memperjuangkan akses yang aman, setara, dan kontrol atas tanah untuk mengurangi kemiskinan dan berkontribusi terhadap identitas, martabat, dan keikutsertaan semua pihak dalam menentukan kebijakan.

Sejauh ini,  GLF telah terselenggara sebanyak 7 putaran, yakni Roma (2003), Santa Cruz (2005), Entebbe (2007), Kathmandu (2009), Tirana (2011), Antigua (2013), Dakar (2015) hingga putaran ke-8 yang akan diselenggarakan September nanti di Bandung. Berbagai putaran tersebut tentunya membahas berbagai isu pertanahan dengan menghasilkan komitmen-komitmen untuk memperjuangkan hak atas tanah secara global.

Roma (2003) : Tonggak Awal Perjuangan Hak Atas Tanah

GLF pertama yang diselenggarakan di salah satu kota bersejarah di Eropa ini merupakan titik awal perkembangan koalisi yang dibentuk di Brussel, Belgia, 8 tahun sebelumnya. Momentum tersebut ditandai dengan pergantian nama koalisi dari The Pupular Coalition to Eradicate Hunger and Poverty menjadi International Land Coalition (ILC).

Forum yang diikuti oleh 40 partisipan tersebut berkomitmen untuk menggalang dan memperbesar dukungan untuk kerja-kerja hak atas tanah di level global hingga wilayah pedesaan.

Santa Cruz (2005) : Tanah Adalah Kehidupan (Land is Life)

Tahun 2005, Bolivia, salah satu Negara di Amerika Selatan mendapat kehormatan untuk menggelar hajatan ke-2 forum pertanahan global tersebut. Terpilihnya Negara yang dipimpin Evo Morales ini tidak terlepas dari dukungan organisasi masyarakat sipil terhadap pemerintahan Bolivia yang memiliki agenda reforma agraria waktu itu.

Land is Life atau tanah adalah kehidupan adalah tema yang dipilih pada forum ini. Tema tersebut merefleksikan gagasan bahwa tanah bukan sekedar lahan produktif untuk bercocok tanam atau sasaran investasi. Tapi lebih dari itu, tanah adalah sumber kehidupan dan kebanggaan  bagi manusia.

Konflik yang dihadapi Bolivia dan negara-negara lain saat ini tidak akan berakhir kecuali kita menyelesaikan masalah struktural dari ketidakadilan sosial,” ujar Carlos Mesa, Presiden Bolivia waktu itu dalam pidato pembukaannya.

Forum yang dihadiri oleh 80 peserta dari 30 Negara tersebut menghasilkan sebuah deklarasi, yakni “Declarations for Collective Action”. Landasan bagi kebijakan dan kerja advokasi koalisi hingga forum berikutnya pada tahun 2007.

Entebbe (2007) : Tanah, Martabat, dan Pembangunan

Forum pertama yang diselenggarakan di tanah Afrika ini bertepatan dengan program pemerintah Uganda yang sedang mengembangkan kebijakan hak atas tanah nasional guna menciptakan kerangka kerja yang inklusif dan berpihak terhadap petani dan masyarakat pedesaan, terutama mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan

Forum yang diselenggarakan ILC bersama Uganda Land Alliance (ULA) ini dihadiri oleh 120 partisipan dari 30 Negara, dan berhasil menetapkan visi bersama yang dinamis melalui deklarasi yang dipimpin oleh seluruh anggota untuk diadopsi menjadi kerangka kerja strategis 2007-2011.

Titik acuan utama deklarasi tersebut ialah menentang perampasan tanah. Deklarasi ini dibacakan langsung oleh Federasi Petani Afrika Timur, sebuah organisasi yang memayungi 20 juta petani di kawasan Afrika Timur

Kathmandu (2009) : Menjaga Hak Atas Tanah Demi Kedamaian dan Keamanan

Tiga tahun berselang sejak deklarasi Enttebbe yang diselenggarakan di Uganda. Kali ini seluruh anggota ILC kembali berkumpul di Kathmandu, Nepal. Forum ke-4 yang diselenggarakan di salah satu Negara atap dunia tersebut membawa tema “Securing Rights to Land for Peace and Security” atau keamanan hak atas tanah demi kedamaian dan keamanan.

Forum dilangsungkan pasca-konflik di Nepal, yakni perang sipil antara pihak kerajaan Nepal dan pihak komunis yang menuntut digantikannya sistem Monarki Absolut dengan sistem Republik. Perang sipil tersebut berlangsung selama 10 tahun, dari 1996 hingga 2006.

Merespon situasi di atas, para peserta forum ditantang untuk memikirkan kembali paham lama, dan memetakan jalan baru sebagai solusi hak atas yang lebih adil dan aman.

Forum yang dihadiri oleh 177 peserta dari 37 Negara ini didukung langsung oleh Pemerintah Nepal yang bekerjasama dengan salah satu perkumpulan masyarakat sipil di Nepal. Melalui Deklarasi Kathmandu, peserta forum bersepakat dan menyatakan bahwa keamanan akses atas tanah untuk mencapai solusi damai adalah krusial, terutama di desa-desa tertinggal dan sumber-sumber konflik.

Tirana (2011) : Keamanan Akses Atas Tanah Bagi Masyarakat Miskin

Albania terpilih menjadi Negara Eropa pertama yang menyelanggarakan Global Land Forum. Bertempat di Tirana, forum yang digelar di Negara Eropa Tenggara tersebut dihadiri oleh 150 peserta dari 45 Negara.

Forum ini diselenggarakan oleh The National Federation of Communal Forests and Pastures of Albania atau Federasi Nasional yang bekerja dalam agenda-agenda hutan komunal dan padang rumput di Albania bersama Pemerintah Albania.

Melalui forum ini, anggota-anggota ILC melahirkan Deklarasi Tirana guna mengecam perampasan tanah dan secara aktif mendukung penguasaan tanah secara bersama dan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan olah masyarakat miskin pedesaan.

Forum tersebut juga melahirkan kerangka kerja 2011-2015 yang didorong untuk mempererat kerjasama sesama anggota dan menguatkan agenda “people centred land governance”, sebuah kebijakan di mana manusia menjadi pusat dari kebijakan pengelolaan pertanahan.

Antigua (2013) : Tata Kelola yang Inklusif dan Berkelanjutan Bagi Keamanan Pangan

“Land rights are fundamental to addressing the common challenges of humanity, including overcoming poverty and hunger, recognising the rights of Indigenous Peoples, mitigating and adapting to climate change, reversing deserti cation and land degradation, sustainable development and peace-building.”

Kutipan di atas adalah salah satu bunyi deklarasi yang dihasilkan oleh forum yang diselenggarakan di Negara yang berbatasan langsung dengan laut karibia ini. Secara garis besar deklarasi di atas menyatakan bahwa hak atas tanah sangat penting dalam mengatasi tantangan-tantangan umum kemanusiaan, termasuk diantaranya mengatasi kemiskinan, kelaparan, mengakui hak-hak masyarakat adat, mengatasi perubahan iklim dengan menekan kenaikan degradasi lahan untuk pembangunan berkelanjutan dan membangun perdamaian.

Guatemala juga menjadi forum pertama di mana terjadi dialog konstruktif antara perwakilan pemerintah dan organisasi petani dari Negara penyelenggara.

Dengan jumlah 300 peserta dari 50 Negara, forum ini melahirkan deklarasi Antigua yang menitikberatkan pengakuan terhadap berbagai dimensi tanah dan mendukung model pembangunan dan pengelolaan sumber daya dan pangan lokal.

Dakar (2015) : Pembangunan, Keadilan, dan Berkelanjutan

Dari Karibia, anggota koalisi kembali berkumpul di daratan Afrika. Kali ini Dakar, ibukota Senegal dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan forum ke-7 ini. Tahun ini juga menandakan 20 tahun perjalanan ILC dalam upaya mendorong dan mengkampanyekan isu-isu hak atas tanah secara global.

Selama dua dekade tersebut, anggota koalisi telah bekerja secara bersama-sama dan membuat beberapa kemajuan yang signifikan untuk memastikan bahwa hak dan martabat mereka yang hidup di dan dari tanah terlindungi.

Land Governance for Inclusive Develpoment, Justice and Sustainibility: Time for Action” disepakati menjadi tema pertemuan yang didukung oleh Pemerintah Senegal, Land Policy Initiative (LPI), dan organisasi masyarakat sipil di Senegal.

Tidak hanya berupaya menciptakan peluang bagi para peserta untuk belajar dari, dan berkontribusi terhadap keberhasilan dan tantangan tata kelola tanah di Afrika Barat dan global, tetapi forum ini juga berfungsi sebagai landasan untuk meluncurkan inisiatif baru.

Dakar menjadi momentum sejarah di mana ILC melahirkan ILC Awards. Sebuah pengakuan secara global terhadap anggota organisasi yang dianggap mempunyai komitmen dan konsistensi dalam memperjuangkan hak atas tanah.

Di akhir perhelatan, 691 peserta dari 85 Negara melahirkan “Deklarasi Dakar” sebagai agenda kerja 2016 – 2021. Menciptakan dunia yang iklusif, adil, dan berkelanjutan menjadi agenda utama dari deklarasi ini. Mencari komitmen yang kuat untuk mempromosikan, melindungi dan memantau hak-hak tanah dan sumber daya alam dalam agenda pembangunan pasca 2015. Sesuai dengan kepentingan untuk dunia tanpa kelaparan, kemiskinan dan ketidakamanan, dengan dipandu oleh prinsip dasar kebersamaan.

Bandung (2018) : Bersatu untuk Hak Atas Tanah, Keadilan dan Perdamaian

September tahun ini, anggota koalisi akan kembali berkumpul untuk menyusun dan menyepakati kerangka-kerangka kerja koalisi. Bandung, Indonesia, akan menjadi kota penyelenggaraan dari perhelatan ke-8 forum ini. Terpilihnya Indonesia bukan tanpa sebab. Banyak hal-hal positif yang telah dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil di Indonesia dalam kerangka perjuangan hak atas tanah.

Apalagi sejak 2014, Presiden Joko Widodo memperlihatkan sejumlah komitmen penting untuk membangun desa, pertanian dengan cara memperluas akses kepemilikan dan pengelolaan warga negara kepada tanah dan hutan. Komitmen tersebut diimplementasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang mana pemerintah menargetkan redistribusi tanah seluas 9 juta hektar melalu agenda reforma agrarian.

Selain rencana tersebut, pemerintah juga membentuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional-RI, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Mengabungkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan dalam satu kementerian.

Selain upaya realisasi dari rencana reforma agraria di atas, perjalanan panjang bangsa Indonesia memperjuangkan pelaksanaan reforma agraria sejak awal kemerdekaan hingga dikukuhkan melalui Basic Agrarian Law (Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960) tentu telah banyak memberikan pelajaran penting bagi seluruh anak bangsa. .

Bandung tidak hanya sekedar kota penyelenggara. Pemilihan ini dikarenakan nilai historis yang dimiliki kota kembang tersebut. Bandung merupakan kota di mana Konferensi Asia - Afrika (KAA) pertama kali diselenggarakan. Konferensi ini membawa semangat perjuangan Negara-negara Asia dan Afrika dalam upaya memerdekan Bangsa mereka dari penjajahan bangsa asingpada waktu. Semangat konferensi tersebut ditandai dengan terbentuknya Gerakan Non-Blok (NAM).

Dengan kembali ke Bandung, GLF 2018 ingin merasakan kembali semangat konferensi tersebut. Melalui forum ini, ILC ingin menuangkan prinsip people-centered land governance ke dalam situasi dan konteks pertanahan global dewasa ini. Sebagai jawaban atas ketidakadilan agraria yang masih terjadi di banyak tempat.

Tentu forum ini menjadi harapan bagi semua pihak, dari Desa hingga ke level Global, dari petani dan masyarakat pedesaan hingga para petinggi dunia. Bersatu dalam satu forum, berbagi pembelajaran guna melahirkan suatua kesepahaman sebagai panduan perjuangan hak atas tanah di bergabai belahan dunia. (BW)

 

 

 

 

 

Berita Lainnya

Liputan Khusus

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934