Wiradi: Kembalikan Kebijakan Agraria

Indonesia mesti kembali pada cita-cita para pendiri bangsa, yakni reforma agraria sejati dengan mengedepankan prinsip keadilan.

Rancangan Undang-Undang Pertanahan (RUUP) batal disahkan akhir September 2019 menyusul kritik dari kalangan akademis, petani, masyarakat adat, dan pegiat lembaga non-pemerintah. Isi rancangan dinilai mengabadikan ketidakadilan agraria, memperburuk ketimpangan penguasaan tanah, dan menempatkan negara sebagai individu yang dapat memiliki tansah.

Gunawan Wiradi, penerima Asia Lifetime Achievement Recognition 2018 dari International Land Coalition, menggeluti bidang agraria sebagai peneliti, pakar, akademisi, dan pengamat sepanjang tiga zaman: masa kemerdekaan, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Berikut wawancara Kompas dengan Gunawan Wiradi pada beberapa kali pertemuan sepanjang Oktober.

Bagaimana Anda memandang upaya pemerintah merevisi Undang-Undang Pertanahan?

Saya mau kembali pada cita-cita para pendiri republik ini. Saat persiapan kemerdekaan, mereka memperdebatkan: “Kalau kita merdeka, soal apa pertama kali harus dibenahi?” Semua sepakat isunya agraria. Pada Februari 1946 muncul UU Nomor 13 Tahun 1946. Isinya, mecoba program land reform terbatas di Banyumas. Di sana, dalam sistem kerajaan ada desa perdikan, yakni desa merdeka, tak perlu memberi upeti. Akibatnya, elite desa menguasai tanah. Pada program itu, separuh tanah yang dikuasai elite desa diredistribusi kepada petani. Pemilik awal tanah diberi kompensasi oleh pemerintah, tnuai 10 persen, dan 90 persen dicicil pertanahun. Itu sukses.

Tahun 1948 percobaan diulangi dengan menghapus konsesi pada 40 perusahaan perkebunan tebu di Solo dan Yogyakarta. Sukses juga. Tahun 1948 dibentuk penitia perumus pengganti UU Agraria kolonoal 1870 disebut Panitia Agraria Jogya (panitia tidak bisa bekerja karena gejolak politik dan agresi militer belanda).

Pada 1951 pemerintah menghidupkan Panitia Agraria Jogya. Di bawah Sunaryo, perumusan RUU Pokok Agrria final dan diserahkan kepada Soekarno, tetapi diminta diuji dulu di universitas. Maka, DPR bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada. Lalu diperdebatkan: bagi bangsa Indonesia, tanah milik siapa? Milik negara, individu, atau milik Tuhan. Itu melahirkan rumusan: bagi bangsa Indonesia, tanah milik bersama. Kesepakatannya: konsep Belanda “hak milik mutlak” dicoret, yakni domein verklaring, berbunyi: semua tanah tanpa bukti (ada) hak milik mutlak, jadi milik negara. Pasal 6 UUPA bunyinya tanah punya fungsi sosial. Saat Orde Baru, itu dimanupulasi berdalih untuk fungsi sosial, (penduduk) digusuri.

Kelanjutan kesepakatan di Gadjah Mada?

Lahir rancangan Sadjarwo dan pada 24 September 1960 diundangkan UU No 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok agrarian disingkat UUPA (UU Pokok Agraria). Menteri kompartemen (di era 1960-an ada Menteri Kompartemen dengan berbagai kementrian mengurus satu sektor) melaksanakan hal prinsip, seperti membuat panitia perumus UUPA.

Mengapa Anda menyatakan UUPA jangan direvisi dulu?

Perlu penyadaran UUPA saat lahir ada pengaruh KMB (Konferensi Meja Bundar) sehingga ada Hak Guna Usaha (HGU). Ide semula, HGU hapus. Jangan direvisi dulu. Yang penting, membawa rakyat pada pemikiran dan pemakian istilah benar.

Kata kunci reforma agraria adalah redistribusi, yakni penataan ulang sebaran. Kalau hanya bagi-bagi (sertifikat) tetap timpang karena pemilik lebih banyak tak berbagi. Kunci mengurangi ketimpangan structural adalah pembatasan kepemilikan. Boleh ada kebijakan agrarian tertentu, tetapi jangan diklaim sebagai reforma agraria.

Sertifikasi langkah terakhir reforma agraria sejati. Pengingkaran (reforma agraria) awalnya saat Orde Baru. Tanah hasil land reform  1960-an dibagi-bagi untuk jenderal. Dari lahirnya Orba sampai 1978 orang bicara agraria dicap komunis. Kita mesti kembali ke cita-cita pendiri bangsa era proklamasi, reforma agraria sejati.

Maksud reforma agraria sejati?

Intinya keadilan. Aspek ekonomi belakangan. Tujuannya mengubah struktur, menghilangkan ketimpangan kepemilikan dan penguasaan lahan. Cirinya, lembaga pelaksana bersifat ad hoc. Setelah selesai, lembaga itu bubar. Ini kok kementrian yang melakukan.

Syarat melaksanakannya?

Kemauan politik penguasa, data lengkap dan akurat, organisasi rakyat kuat, dan elite politik terpisah dari bisnis. Militer mendukung. (ISW)

 

Artikel ini sebelumnya telah terbit di Harian Kompas edisi Rabu, 6 November 2019

 

Berita Lainnya

Liputan Khusus

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934