Diskusi HTN 2020 dan 60 Tahun UUPA: Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Dukung Perjuangan Petani, Sepakat Tolak Omnibus Law

admin

Jakarta (kpa.or.id) - Omnibus Law bukan hanya persoalan hari ini, namun juga ancaman para generasi muda penerus bangsa ke depan. Tidak hanya mengancam nasib kaum buruh, namun juga soal nasib jutaan petani yang tersisa karna RUU ini hendak mempermudah dan memuluskan praktek perampasan tanah.

Sebab itu, dalam momentum Hari Tani Nasional 2020 dan peringatan 60 tahun kelahiran Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyelenggarakan diskusi dengan beberapa organisasi gerakan pemuda dan mahasiswa, diantaranya, LMND-DN, FPPI, GMKI, PMII, GMNI, BPAN dan SPP. Membicarakan persoalan kebangsaan hari ini dan ancaman kedaulatan agraria ke depan akibat keberadaan Omnibus Law.

Dalam diskusi yang diselenggarakan secara daring ini, para pimpinan dan perwakilan gerakan tersebut menyampaikan pandangan mereka terhadap proses pembahasan Omnibus Law di DPR RI. Mereka juga sepakat menolak dan mengajak seluruh elemen gerakan rakyat untuk bersatu menyuarakan penolakan.

Irfan Fajar dari GMNI menyatakan 30 tahun terahir ini yang sering terjadi adalah pemerintah melawan masyarakat, karena pemerintah tidak memiliki komitmen untuk menjalankan UUPA,” ujarnya.

Hal ini bisa diliat dari terus merebaknya konflik agraria dan kriminalisasi terhadap petani, masyarakat adat, nelayan dan masyarakat miskin di perkotaan saat mempertahankan tanah mereka dari penggusuran. Ancaman tersebut semakin nyata dengan rencana menerbitkan Omnibus Law yang cenderung dipaksakan.

Hal ini disampaikan Ahmad Riyadi dari PMII, "Omnibuslaw cenderung dipaksakan oleh pemerintah dan DPR. Pembahasannya tidak mewakili semua stakeholder dan sangat paradoks dengan situasi pandemi yang sedang terjadi", ucapnya.

Pendapat tersebut diperkuat oleh penyataan Korneles Galanjinjinay dari GMKI. Ia menyatakan Kehadiran pemerintah hari ini hanya menguntungkan investor dan mendiskreditkan rakyatnya sendiri.

Sementara Ma’sum Yusron dari FPPI menyoroti soal Omnibus Law yang ingin mengkomodifikasi kedaulatan agraria sehingga akan mempersempit ruang hidup rakyat dan semakin memiskinkan rakyat.

Di tengah berbagai ancaman tersebut, gerakan rakyat semakin sulit bersatu, salah satunya politik pecah belah yang dilakukan pemerintah. Hal ini diungkap oleh Muhammad Ariraf Fitra dari LMND-DN.

"Banyak fragmentasi yang sengaja dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat untuk meloloskan Omnibuslaw sehingga kita punya tugas beras hari ini,” ungkapnya.

Omnibus Law disadari hanya merupakan cari pintas pemerintah untuk memberikan legitimasi kepada perusahaan-perusahaan, baik nasional dan asing untuk mengeruk kekayaan agraria dan sumber daya alam di Indonesia. Masyarakat sendiri hanya diliat sebagai objek dari pembangunan tanpa melibatkan mereka secara penuh.

Padahal, rakyat dengan segala kekuatannya mempunyai potensi yang luar biasa jika pemerintah serius melakukan perombakan di sektor ekonomi dengan memfokuskan kepada peningkatan ekonomi kerakyatan. Seperti apa yang disampaikan Rusmita dari BPAN.

"Masyarakat adat bisa bertahan ribuan tahun tanpa Omnibus Law. Di sisi lain, Food Estate yang sedang digencarkan pemerintah akan mengancam keberadaan masyarakat adat".

Hal senada disampaikan Lela Sari, kader ARAS yang juga merupakan pemuda SPP. Ia bercerita pengalaman pribadi sebagai anak petani yang ikut berjuang melawan praktek-praktek perampasan tanah yang terjadi di kampungnya.

"Omnibus Law ini jelas sudah mengkhianati mandat konstitusi, UUA 45. Kuasa ekslusi pemerintah selalu digunakan untuk kepentingan investor sekaligus menempatkan pemerintah manjadi calo-calo tanah", katanya.

"RUU Omnibuslaw merusak petani dan merusak masa depan anak bangsa", ia menambahkan.

Diskusi yang berlangsung selama dua jam ini dihadiri oleh lebih dari 100 peserta dari berbagai gerakan pemuda dan mahasiswa.

Terakhir, sebelum berakhirnya diskusi, Sekjen KPA, Dewi Kartika mengajak kepada seluruh masyarakat, terutama yang berpartisipasi dalam diskusi ini untuk bersama-sama menolak Omnibus Law dan mensukseskan peringatan HTN 2020 dan UUPA 1960.

 

Berita Lainnya

Liputan Khusus

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934