Rapat Akbar Gerakan Reforma Agraria Sulawesi Tenggara, Perkuat Organisasi Lawan Omnibus Law

admin

Konawe Selatan (kpa.or.id) Setelah konsolidasi bersama Persatuan Petani Cianjur (PPC), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) melanjutkan “Rapat Akbar Gerakan Reforma Agraria Sulawesi Tenggara. Pertemuan di wilayah ini akan diselenggarakan di dua lokasi, yakni bersama Serikat Tani Konawes Selatan (STKS) di Desa Roda, Konawe Selatan dan Forum Swadaya Daerah (Forsda) di Desa Lalolara, Kabupaten Kolaka Timur.

Konsolidasi pertama diselenggarakan sehari pasca konsolidasi rapat akbar GRA Cianjur, Kamis, 19 November 2020. Pertemuan ini dihadiri oleh Syamsudin, Ketua Departemen Penguatan Organisasi KPA, Torop Rudendi, Kordinator KPA Wilayah Sultra, Ketua STKS, Ujang Uskandiana bersama ratusan anggota serikat, Kisran Makati, anggota Dewan Nasional KPA, tokoh masyarakat Desa Roda dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

Agenda reforma agrarua merupakan perjuangan yang berat,” ujar Syamsudin.

“Ada tiga hal yang harus disiapkan oleh organisasi tani dalam pelaksanaan reforma agraria. Pertama, data yang akurat mengenai tanah dan kepala keluarga. Kedua, organisasi yang kuat untuk mendukung pelaksanaan reforma agraria, dan ketiga ialah kemauan politik pemerintah untuk melakukan reforma agraria,” jelasnya.

Menurutnya, pelaksanaan Reforma Agraria mesti terus didorong terutama di tengah ketimpangan penguasaan tanah yang terjadi di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan catatan KPA yang menyebutkan bahwa ada satu orang menguasai jutaan hektar tanah, sehingga konflik agraria di Indonesia terus terjadi.

Salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan ini ialah bahaya UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang telah disahkan awal Oktober lalu.

Syamsudin mengatakan bahwa alasan bahwa KPA atau GRA harus menolak UU tersebut salah satunya ialah proses pembahasannya yang tidak melibatkan partisipasi rakyat secara penuh.

Lebih lanjut, Syamsudin menjelaskan bahwa Omnibus Law sangat lapar akan tanah dan berpotensi besar menggusur tanah-tanah pertanian rakyat dan merusak lingkungan, karena itu hukumnya wajib terutama bagi petani untuk menolak Omnibus Law,” tegasnya.

“Persatuan dan kesatuan dalam organisasi petani menjadi penting dan mesti terus disolidkan. Sebab ke depan perjuangan akan lebih berat setelah disahkannya Omnibus Law ini,” pungkas Syamsudin.

Rapat akbar ini ditutup dengan deklarasi bersama penolakan terhadap Omnibus Law dan mendesak pemerintah segara mencabut Omnibus Law dan menyelesaikan konflik agraria di Konsel dan Sultra.

Berita Lainnya

Liputan Khusus

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934