Kementerian ATR/BPN Segera Tindaklanjuti 11 Lokasi Prioritas Reforma Agraria

Benni Wijaya

Jakarta (kpa.or.id) – Kementrian ATR/BPN akan segera menindaklanjuti di 11 Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) usulan KPA. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Land Reform, Budi Suryanto dalam pertemuan dengan beberapa organisasi masyarakat sipil, layaknya KPA, AMAN, JKPP, dan SPI, Kamis, 2 November 2017 lalu di kantor Direktorat Jendral Penataan Agraria, Kementrian ATR/BPN di Jakarta.
 
Sebelas lokasi ini merupakan titik-titik LPRA wilayah hutan usulan KPA yang statusnya merupakan APL sehingga bisa ditindaklanjuti untuk segera dilakukan redistribusi kepada petani. Meskipun begitu, masih banyak PR yang harus didorong kepada pemerintah dalam rangka advokasi LPRA secara keseluruhan, utamanya Perpres Reforma Agraria yang sejauh ini belum ditandatangani Presiden Jokowi. Padahal peraturan tersebut merupakan landasan hukum pelaksanaan reforma agraria.
 
Tidak adanya Perpres RA ini menjadi penghambat terbesar dalam pelaksanakaan reforma agraria yang utuh. Hal ini bisa dilihat dari ratusan lokasi-lokasi usulan KPA di mana sejauh ini masih 10 % yang bisa ditindaklanjuti. Dikarenakan keterbatasan peluang hukum dan  tumpang-tindih regulasi dalam pelaksanaan reforma agraria
 
Meski demikian, hasil tersebut harus dicatat sebagai kemenangan-kemenangan kecil dalam rangka perjuangan reforma agraria sembari terus mendorong pemerintah Jokowi untuk segera menandatangani Perpres RA sebagai upaya mendorong pelaksanaan reforma agraria secara utuh.
 
LPRA dan Reforma Agraria atas Inisiatif Rakyat
 
Secara konsep, LPRA merupakan terjemahan dari “Reforma Agraria Atas Inisiatif Rakyat”. Artinya, lokasi-lokasi yang diusulkan dalam LPRA ini merupakan wilayah-wilayah konflik yang telah digarap penuh oleh petani/penggarap dan dinaungi organisasi/serikat tani yang telah terorganisir secara matang, dan jelas subjek (petani) dan objeknya (tanah).
 
Pemikiran LPRA sendiri berangkat dari cara pendekatan pemerintah dalam melaksanakan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang masih top-down. Pendekatan TORA yang top-down tersebut menyebabkan ketidakjelasan antara subjek dan objek di lokasi yang dipilih sehingga tidak mampu menyelesaikan konflik agraria dan merombak ketimpangan penguasaan tanah.
 
Beranjak dari situasi itulah, KPA mencoba mengkritisi TORA melalui LPRA, yakni pelaksanaan reforma agraria yang dilaksanakan atas usulan dari bawah (organisasi/serikat tani). Pendek kata, lokasi-lokasi tersebut merupakan tanah atau lahan yang telah digarap secara penuh oleh petani yang saat ini secara status maupun fakta di lapangan mengalami konflik (tumpang-tindih klaim).
 
Pelaksanaan LPRA sendiri telah berjalan kurang lebih setahun dengan dikerjakan bersama seluruh anggota KPA yang terdiri dari otganisasi/serikat tani maupun NGO.  Dari proses tersebut telah terdata sebanyak 439 lokasi dengan luas 646.961 hektar dan 141.207 rumah tangga petani (RTP). Data ini juga telah diserahkan secara resmi kepada Pemerintah dalam berbagai kesempatan.
 
Setelah melalui berbagai putaran pertemuan dan diskusi dengan Pemerintah baik di Nasional dan Daerah, akhirnya pada tanggal 2 November 2017, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) berkomitmen untuk menindaklanjti dengan melakukan validasi data lapangan di 11 lokasi LPRA yang tersebar di lima provinsi seluas 37.407 hektar tahun ini.
 
Proses ini dibagi menjadi tiga kuartal di mana empat bulan pertama Kementerian ATR/BPN akan menindaklanjuti Desa Mangkit, Kec. Belang, Kab. Minahasa Tenggara yang diusulkan Serikat petani Minahasa (SPM), disusul lokasi-lokasi lain secara bergiliran.
 
Meski begitu, perjuangan belum selesai. Masih banyak yang harus dipersiapkan oleh serikat tani di tingkat tapak. Seperti yang sedang dilakukan oleh serikat/organisasi tani di 11 lokasi di atas. Penguatan organisasi, menyusun tata guna tanah hingga penyusunan rencana strategis pasca redistribusi tanah (tata produksi dan distribusi)  adalah langkah selanjutnya yang harus dilakukan. Seperti yang tengah dilakukan KPA bersama petani SPM saat ini di Desa Mangkit.

Berita Lainnya

Peristiwa

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934