268 Ribu LPRA Kawasan Hutan Merupakan APL

Benni Wijaya

Jakarta (kpa.or.id) – Angin segar datang dari Gedung Manggala Wanabakti. Dari 439 lokasi yang diusulkan KPA kepada Pemerintah melalui skema LPRA, 268.743,29 hektar yang sebelumnya diklaim sebagai kawasan hutan merupakan Areal Penggunaan Lain (APL). Artinya petani yang selama ini menggarap lahan yang diklaim sebagai hutan tersebut bukanlah kawasan hutan. Hasil ini didapat dalam pertemuan antara Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Kementrian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK), Muhammad Said dengan Departemen Advokasi dan Pengembangan Jaringan KPA, Yahya Zakaria dan Roni Septian Maulana, Rabu, (31/1)
 
Hal tersebut sekaligus meruntuhkan klaim para pemegang konsesi kehutanan di wilayah tersebut yang selama telah meminggirkan petani yang menggarap di atasnya. Langkah selanjutnya adalah mengintegrasikan dengan Kementerian ATR/BPN agar dapat diredistribusi secara serentak di tahun 2018.
 
Hal ini menjadi salah satu momentum kemenangan gerakan reforma agraria, terutama dalam advokasi pelaksanaan RA di kawasan hutan di tengah berbagai hambatan dalam skema pelepasan kawasan hutan yg dijanjikan seluas 4,1 juta tersebut. Pasalnya skema yang dilaksanakan melalui TORA ini bergantung pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Situasi tersebut tentu menjadi kontraproduktif dalam rangka pelaksanaan reforma agraria secara utuh.
 
Logikanya, jika implementasi TORA kawasan hutan mengacu pada regulasi-regulasi kehutanan seperti yang tertera dalam UU Kehutanan di atas, maka berpotensi akan mereduksi reforma agraria itu sendiri dikarenakan banyak kriteria-kriteria di dalamnya justru bertolak belakang dengan TAP MPR RI No.IX/2001 tentang PA dan PSDA dan UUPA No. 5/1960 sebagai pedoman pelaksanaan reforma agraria yang sejati.
 
Salah satu diantara kriteria tersebut itu ialah adanya alokasi TORA dari 20% pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan. Alih-alih untuk petani, pelepasan kawasan hutan seperti yang dijelaskan dalam SK. 180/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 justru lebih diperuntukkan untuk kepentingan korporasi perkebunan.
 
Selain itu, pemerintah hanya menawarkan skema Perhutanan Sosial (PS) dan menutup rapat-rapat peluang reforma agraria melalui pelepasan kawasan hutan di tiga Pulau dan Provinsi, yakni Jawa, Bali, dan Lampung dengan dalih tutupan hutan di wilayah tersebut berada di bawah 30%.
 
Penerapan kebijakan ini tentu bertentangan dengan tujuan reforma agraria, yakni menyelesaikan konflik agraria dan mengurangi ketimpangan penguasaan tanah. Pasalnya, Jawa, Bali dan Lampung merupakan wilayah-wilayah yang memiliki angka kemiskinan tertinggi akibat tingginya angka konflik agraria yang telah berlangsung selama puluhan tahun di tiga wilayah ini. Maka jika Pemerintah ingin menyelesaikan permasalahan di atas, mau tidak mau ketiga wilayah dan provinsi tersebut harus masuk dalam kebijakan reforma agraria.
 
Hilangya Jawa, Bali dan Lampung dalam pelaksanaan reforma agraria yang sedang dilaksanakan pemerintah berpotensi memperpanjang situasi kemiskinan dan konflik agraria yang selama ini sering terjadi wilayah garapan dan pemukiman rakyat yang diklaim secara sepihak sebagai wilayah hutan oleh pemerintah. Akibatnya, puluhan ribu tanah garapan, pemukiman, bahkan desa yang telah menjadi definitif masuk ke dalam kawasan hutan. Situasi ini sangat rentan melahirkan konflik antara petani dengan pemerintah maupun swasta. Tidak sedikit para petani yang menjadi korban. Tergusur dari tanah mereka, dikriminalisasi, bahkan dihilangkan nyawanya.
 
Kini saatnya Pemerintah dan gerakan reforma agraria bersinergi untuk membongkar monopoli penguasaan kawasan hutan agar menjadi lebih berkeadilan.

Berita Lainnya

Peristiwa

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934