Dana Darurat KNPA Dukung Perjuangan Serikat Petani Bonto Ganjeng

Benni Wijaya

Jakarta (kpa.or.id) - Tim Dana Darurat KNPA mendukung perjuangan petani Bulu Balle, Kelurahan Pattapang, Kecamatan Tiga Moncong, Kabupate Gowa, Sulawesi Selatan. Dukungan ini terkait kasus kriminalisasi yang menimpa petani Serikat Petani Bonto Ganjeng. Dari informasi yang diterima tim dana darurat KNPA, saat ini 8 orang ditetapkan sebagai tersangka tanpa melalui prosedural yang jelas. Mereka diantaranya, Dg. Linrung (73 tahun), Minggu (48 Tahun), Kahar (41 Tahun), Bado (52 Tahun), Sudirman (49 Tahun), Nurdin (55 tahun), Halim (38 tahun) dan Rais (32 tahun).

Mereka dituduh oleh pihak Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) atas dugaan melakukan tindak pidana penyerobotan dan perusakan secara bersama-sama di muka umum sesuai ketentuan Pasal 167 dan 170 KUHP.

Awalnya pada Februari 2017, warga yang dipanggil berjumlah 13 orang. Mereka kemudian ditetapkan sebagai saksi/terlapor. Kemudian 2 Juli lalu, 9 orang diantaranya langsung diperiksa oleh Polres Kabupaten Gowa sebagai tersangka. Status tersangka tersebut ditetapkan pada bulan sebelumnya, Maret 2018. Namun salah satu dari mereka meninggal dunia sehingga saat ini terdapat 8 orang yang berstatus sebagai tersangka.

Saat ini,  pera petani ini didampingi KPA Wilayah Sulsel dan LBH Makassar. Dari 8 orang tersebut, baru 5 orang yang mendapat pendampingan hukum sehingga butuh bantuan dari berbagai pihak untuk mendukung perjuangan mereka. Atas kondisi tersebut, Dana Darurat KNPA memberikan dukungan membantu perjuangan mereka untuk mendapatkan keadilan.

Tentang Klaim Hak Atas Tanah

Menurut pengakuan Dg. Linrung, dikutip dari LBH Makassar, justru pihak PSKL-lah yang menyerobot tanah mereka

“Bukan kami yang menyerobot, tapi pihak Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) yang menyerobot hak kami. Karena kami sudah bermukim dan menggarap tanah secara turun temurun sebelum Indonesia merdeka. Kami juga tidak tahu bagaimana ceritanya kampung kami dijadikan kawasan hutan,” Aku Daeng Linrung.

Menyinggung klaim hak, sebenarnya tanah yang saat ini disengketakan tersebut merupakan lahan garapan tanah warga. Meski tidak memiliki hak secara legal-formal. Tanah tersebut telah dimanfaatkan secara turun-temurun.

Barulah pada tahun 1979 pihak kehutanan (red: saat ini PSKL) datang meminjam 3 hektar tanah warga untuk proyek Citra Alam. Setelah itu, Citra Alam kembali meminjam tanah warga seluas 32 hektar.

Menurut keterangan kepala dusun di sana, peminjaman tersebut terlaksana dengan perjanjian bahwa warga masih tetap menggarap tanah mereka, namun tanamannya disesuaikan dengan permintaan Citra Alam. Selain itu, sebagai tawarannya warga dipekerjakan sebagai buruh proyek seperti sopir mobil operasional dan satpam

Berjalan tiga tahun, pihak Alam Sutra tidak beroperasi lagi. Terhitung sejak 1981 pihak Citra Alam menelantarkan tanah tersebut.

Melihat kondisi ini, warga kembali masuk ke lahan dan melakukan penggarapan.  Mereka menanami sayuransayuran dan tanaman holtikultura lainnya. Penggarapan tersebut terus berlangsung selama kurang lebih 30 tahun hingga terjadinya peristiwa kriminalisasi yang menimpa mereka awal 2017 lalu. (BW)

 

 

Berita Lainnya

Peristiwa

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934