Menunggu Kinerja Gugus Tugas Reforma Agraria

Benni Wijaya

Jakarta (kpa.or.id) - Kementrian ATR/BPN secara resmi membentuk tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Hal ini disampaikan dalam Rapat Kordinasi GTRA dengan mengambil tema "Melalui Rakor GTRA Pelaksanaan Reforma Agraria Tahun 2018 serta Persiapan Tahun 2019 Lebih Optimal” yang diselenggarakan di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (17/7).

Menurut keterangannya, Kementrian ATR/BPN yang diwakili Direktur Jenderal (Dirjen) Infrastruktur Keagrariaan (IKA), R. Adi Darmawan menyampaikan sejauh ini telah terbentuk GTRA di 25 Provinsi.

GTRA merupakan tim kerja yang berada di bawah Kementrian ATR/BPN dan berada langsung di bawah Mentri ATR/BPN di tingkat pusat. Tim ini nantinya akan bekerja di tingkat wilayah untuk mempercepat pelaksanaan agenda prioritas nasional, Reforma Agraria.

Terbentuknya GTRA di atas tentu merupakan berita bagus bagi perkembangan pelaksanaan program reforma agraria. Meski tidak ideal, setidaknya pembentukan ini bisa menjawab kebutuhan akan kelembagaan khusus pelaksanan reforma agraria.

Pelibatan Organisasi Rakyat Kunci Penting Pelaksanaan Reforma Agraria

Selanjutnya, publik tentu akan menunggu kinerja GTRA ke depan. Sejauh mana tim kerja ini bisa berjalan dan bersinergi dengan masyarakat sipil serta organisasi rakyat. Sehingga tidak hanya mampu mencapai target, namun juga mampu menterjemahkan reforma agraria yang sejati ke dalam implementasinnya.

Menurut catatan KPA, dari 25 GTRA di 25 Provinsi tersebut. Ada 5 GTRA yang terbentuk melalui sinergi pemerintah daerah dengan organisasi masyarakat sipil dan serikat tani, khususnya KPA. Diantaranya, GTRA Provinsi Sulawesi Tengah, GTRA Provinsi Jambi, GTRA Sulawesi Tenggara, GTRA Kalimantan Barat dan Tim Penyelesaian Konflik Agraria Sumatra Selatan.

Sementara di tingkat Kabupaten, telah terbentuk 3 GTRA hasil sinergi antara serikat tani anggota KPA dengan pemerintah daerah, yakni GTRA Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, GTRA Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, dan GTRA Rejang Lebong, Bengkulu

Di lima Provinsi dan 3 Kabupaten ini, KPA terus mendorong pemerintah untuk mempercepat penyelesaian konfllik dan perombakan ketimpangan penguasaan tanah dalam kerangka reforma agraria utuh.

Dari hasil inventarisir KPA dalam dua tahun terakhir, setidaknya terdapat 442 wilayah konflik agraria dengan luasan 649.618 hektar dan melibatkan 142.665 Kepala Keluarga (KK). Diantaranya terdapat di 5 Provinsi dan 3 Kabupaten tersebut, menunggu untuk segera diselesaikan.

Lalu bagaimana dengan GTRA di luar wilayah tersebut? Mengingat waktu yang semakin sempit, dibutuhkan sinergi yang solid antara pemerintah dengan masyarakat sipil. Pemerintah dalam hal ini harus mampu membangun sinergi yang kuat dengan masyarakat. Tentunnya bukan sembarang bersinergi, namun harus jelas latar belakang dan kompetensinya.

Yahya Zakaria, Kepala Departemen Advokasi dan Pengembangan Jaringan KPA membenarkan, ia menilai bahwa GTRA harus melibatkan peran organisasi rakyat dalam pelaksanaan reforma agraria ke depan. Sinergi ini ditujukan agar pelaksanaan program tersebut tepat sasaran.

Selain percepatan pelaksanaan, ketepatan antara subjek dan objek menjadi poin penting dalam pelaksanaan reforma agraria. Sehingga GTRA dituntut mampu bersinergi dengan seluruh element di tingkat tapak. Agar apa yang dicitakan, yakni penyelesaian konflik dan perombakan struktur ketimpangan penguasaan tanah bisa tercapai. Melahirkan keadilan dan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. (BW)

 

 

 

 

 

 

Berita Lainnya

Peristiwa

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934