BPN dan Bank Dunia Dituduh Sesatkan Info Soal Reforma Agraria

TEMPO.CO, Jakarta — Lembaga swadaya masyarakat Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menuduh Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional atau BPN dan Bank Dunia secara sengaja memberikan informasi yang salah kepada rakyat bahwa kegiatan yang didanai utang sebagai proses akselerasi reforma agraria.
 
 “Ini tentu klaim yang menyesatkan. Apalagi dilakukan secara parsial," kata Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Selasa, 24 Juli 2018.
 
Penjelasan Dewi Kartika disampaikan terkait dengan informasi proyek utang Bank Dunia kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN  sebesar US$ 200 juta yang akan digunakan untuk akselerasi reforma agraria.
 
Utang itu telah disetujui Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia. Pinjaman utang tersebut rencananya digunakan membiayai Program Satu Peta (One Map Program) untuk 4,3 juta pengguna tanah di Indonesia.
 
Dewi Kartika mengatakan proyek utang tersebut bukanlah untuk akselerasi reforma agraria.
 
"Komponen utang tersebut digunakan untuk Program Satu Peta (one map policy), dikombinasikan dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan layanan informasi tanah elektronik," ujarnya. 2018.
 
"Program tersebut tidak sama (dengan akselerasi reforma agraria)."
 
Menurut Dewi, pernyataan pemerintah tentang akselerasi reforma agraria tidaklah sama dengan program pendaftaran tanah, sertifikasi tanah dan pembuatan peta.
 
Dewi mengatakan reforma agraria yang sebenarnya adalah penataan struktur agraria akibat ketimpangan penguasaan struktur agraria nasional. Ketimpangan tersebut, ucap Dewi, bercirikan sebagian besar rakyat khususnya petani, buruh tani, masyarakat adat tidak memiliki tanah atau bertanah sempit.
 
Dewi menjelaskan reforma agraria juga harus ditujukan untuk menyelesaikan konflik agraria yang berkepanjangan. Selain itu, penyelesaikan konflik harus mengedepankan pemulihan hak masyarakat atas tanah dan sumber-sumber ekonominya.
 
"Dengan tujuan-tujuan tersebut, maka reforma agraria adalah sebuah langkah membuka kesempatan bagi rakyat tak bertanah memiliki tanah," ucapnya.
 
Selain itu, Dewi menuturkan sertifikasi tanah yang dimaksudkan pemerintah tidak termasuk dalam reforma agraria. Sertifikasi tanah ini, menurut Dewi, lebih kepada pelayanan publik kepada orang yang sudah memiliki tanah namun belum bersertifikat.
 
"Berbahaya jika setiap kebijakan terkait pertanahan langsung mengatasnamakan reforma agraria," tuturnya.
 
Atas hal ini, KPA juga mendesak pemerintah untuk membatalkan proyek utang dari Bank Dunia itu. Menurut Dewi, agenda reforma agraria tidak didanai oleh utang.
 
Sebab, hal itu akan membelokkan tujuan utama reforma agraria yang sesuai dengan Undang-undang Pokok Agraria 1960 dan Konstitusi Undang-undang Dasar 1945.
 
"Reforma agraria harus dipimpin langsung oleh presiden dalam mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaannya," katanya.
 
Artikel ini diterbitkan di tempo.co dengan judul “BPN dan Bank Dunia Dituduh Sesatkan Info Soal Reforma Agraria”, Rabu, 25 Juli 2018 pukul 07.45 WIB. Artikel asli bisa silahkan cek di:
 
https://nasional.tempo.co/read/1110257/bpn-dan-bank-dunia-dituduh-sesatkan-info-soal-reforma-agraria
 

Berita Lainnya

Peristiwa

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934