KPA: Batalkan Hutang Bank Dunia Atas Nama Reforma Agraria!

RMOL. Organisasi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyesalkan adanya proyek hutang dari Bank Dunia kepada Kementerian ATR/BPN atas nama Pemerintah Indonesia yang disebut sebagai Akselerasi Reforma Agraria.
 
Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika menilai seluruh komponen hutang tersebut bukan digunakan untuk reforma agraria, melainkan untuk Program Satu Peta (one map policy) yang dikombinasikan dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan layanan informasi tanah elektronik. 
 
Di sisi lain Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil melalui siaran persnya tidak menjelaskan perutukan hutang tersebut. Sofyan hanya menegaskan Bank Dunia berkomitmen mendukung program sertifikasi tanah melalui pinjaman sebesar 200 juta dollar atau Rp2,7 Triliun.
 
KPA menganggap bahwa Kementerian ATR/BPN-RI dan Bank Dunia secara sengaja memberikan informasi yang salah kepada rakyat Indonesia bahwa kegiatan yang didanai utang tersebut sebagai proses akselerasi atau percepatan reforma agraria. 
 
"Program tersebut tidak sama,bahkan sangat bertentangan dengan semangat reforma agraria, yang sedang dijadikan program prioritas Pemerintah Joko Widodo," kata Dewi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/7).
 
Dewi menambahkan Reforma Agraria atau Agraria Reform dalam khazanah ilmu pengetahuan dan praktik di seluruh dunia bukanlah program pendaftaran tanah, sertifikasi tanah dan pembuatan peta. Apalagi dilakukan secara parsial. Ini tentu klaim yang menyesatkan.
 
Reforma Agraria, sambung Dewi, adalah penataan struktur agraria akibat ketimpangan penguasaan struktur agraria nasional. Ketimpangan tersebut bercirikan sebagian besar rakyat khususnya petani, buruh tani, masyarakat adat tidak memiliki tanah atau bertanah sempit. Sementara, segelintir badan usaha skala besar dan pengusaha menguasai tanah maha luas di Tanah-Air kita.
 
"Reforma agraria juga harus ditujukan untuk menyelesaikan konflik agraria yang berkepanjangan, dengan mengedepankan pemulihan hak masyarakat atas tanah dan sumber-sumber ekonominya," ujarnya.
 
Lebih lanjut Dewi mengatakan dengan tujuan-tujuan tersebut, maka reforma agraria sebuah langkah membuka kesempatan bagi rakyat tak bertanah memiliki tanah. Karena itu, sertifikasi tanah (land titling) bukanlah reforma agraria. 
 
Ia adalah pelayanan publik kepada orang yang sudah memiliki tanah namun belum bersertifikat. Memakai dana hutang yang kelak harus ditanggung bergenerasi tentu tidak adil.
 
"Dua dekade lalu, Bank Dunia juga memberikan hutang kepada Orde Baru pada proyek Land Administration Project (LAP). Tempat pelaksanaan LAP saat itu adalah Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Bogor dan Karawang. KPA pada masa itu memberikan kritik keras sebab proyek administrasi pertanahan tersebut akan menjadi instrumen liberalisasi tanah," ujarnya.
 
Saat ini, apa yang dikhawatirkan dari proyek LAP dua dekade lalu telah terjadi. Lokasi pelaksanaan LAP sepenuhnya telah terjadi konsentrasi tanah kepada segelintir pengusaha kawasan industri, perumahan, pusat belanja, apertemen, sementara pemilik tanah lama tidak terlibat dalam proses pembangunan semacam ini selain menjual tanahnya. 
 
Berkaca dari kegagalan LAP dalam mengangkut para pemilik tanah ke dalam proses pembangunan. Sangat penting untuk membatalkan hutang tersebut, apalagi dengan embel-embel Reforma Agraria sebab sangat menyesatkan. 
 
Selain membatalkan hutang tersebut, KPA juga mendorong pemerintah untuk segera merealisasikan janji reforma agraria melalui program redistribusi tanah kepada rakyat yang berhak, yang didukung secara utuh dan sistematis dengan program-program dukungan lainnya pasca redistribusi tanah dilakukan, sehingga membuat tanah-tanah tersebut produktif dan menjadi jalan untuk kesejahteraan dan keadilan sosial.
 
"Berbahaya, jika setiap kebijakan terkait pertanahan langsung mengatasnamakan reforma(si) agraria. KPA juga mengecam langkah Bank Dunia mendukung proses liberalisasi tanah di Indonesia," ujar Dewi. [nes]
 
Artikel ini sudah dirilis di halaman RMOL.co dengan judul “KPA: Batalkan Hutang Bank Dunia Atas Nama Reforma Agraria!” Hari Rabu, 24 Juli 2018 pukul 23.27 WIB. Berita asli bisa diakses di:
 
http://politik.rmol.co/read/2018/07/24/349223/KPA:-Batalkan-Hutang-Bank-Dunia-Atas-Nama-Reforma-Agraria!-

Berita Lainnya

Peristiwa

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934