Register 22 Way Waya Lampung Caplok Tanah Desa Margosari

Benni Wijaya

Pringsewu (kpa.or.id) – Rabu pagi, (13/12), tiga orang anggota kelompok tani Wahana Lestari Margosari yang juga merupakan warga Desa Margosari, Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu, Lampung atas nama Syaiful Fatoni, Haidir Fatoni, dan Junaidi mendatangi KPA. Mereka bertiga melaporkan kasus penyerobotan lahan garapan warga oleh pihak kehutanan yang diklaim masuk wilayah register 22 Way Waya.
 
Konflik bermula ketika pada pada tahun 1976, secara sepihak Kementerian Kehutanan menetapkan bahwa area lahan di Desa Margosari masuk kedalam Register 22 Way Waya dengan dalih adanya kerjasama antara pihak kehutanan dengan masyarakat untuk program penghijauan hutan. Padahal pada waktu itu, masyarakat tidak pernah diberi tahu maksud sebenarnya dari kerjasama tersebut. Akibat klaim sepihat ini, sedikitnya 1.898 petani yang berada di lahan seluas  3236,5 hektar saat ini tengah menghadapi konflik dan terancam tereklusi dari tanah mereka.
 
Dari pengakuan Syaiful Fatoni, Desa Margosari sudah ada sejak tahun 1950, di mana pada waktu itu warga mulai bermukim dan melakukan budidaya. Proses pemukiman ini berlangsung dari tahun 1950-1960 dengan didukung oleh surat keterangan yang diketahui oleh Asisten Wedana dan Kepala Negeri Pugung. Saat ini masyarakat bercocok tanam dengan menanam kopi, lada, dan kakao.
 
Bahkan saat ini Desa Margosari telah berubah menjadi desa definitif di mana sudah terdapat berbagai saranana dan prasana. Desa Margosari juga telah menerima bantuan dana desa dari Kementrian PDTT, yang artinya secara legal telah diakui menjadi sebuah desa definitif.
 
Wilayah register 22 Way Waya berdasarkan Peta Besluit Resident Lampung ialah seluas 8000 hektar yang berada di Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Pringsewu. Sementara luasan register 22 Way Waya yang berada di Kabupaten Pringsewu ialah seluas 4.777 di mana sejak awal, garapan warga di Desa Margosari tidak masuk ke dalam register 22 Way Waya tersebut.
 
Masih dari pengakuan Syaiful Fatoni, pengukuran peta partisipatif juga telah dilakukan oleh beberapa instansi dan lembaga yang dilakukan oleh 5 (lima) petugas planologi HUT Provinsi Lampung, Kepala Resort 6 KFHL Batu Tegi, P3K Kecamatan Pagelaran Utara, Kepala Desa/Pekon Magosari, Pengurus Gapoktan Wana Lestari, dan tokoh masyarakat dan pemuda Desa Margosari bahwa Desa Margosari tidak termasuk ke dalam wilayah register 22 Way Waya seluas 8000 hektar.
 
Fakta ini diperkuat dengan hasil investigasi lapangan pansus DPRD Provinsi Lampung pada tahun 2010 di mana hasil investigasi tersebut menyatakan bahwa lahan garapan warga Desa Margosari, Desa Sumber Bandung, Desa Giri Tunggal, Desa Mada Raya, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu tidak masuk dalam register.
 
Tahun 2013, Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan di depan puluhan warga Margosari berjanji akan segera meng-inklaf-kan wilayah Margosari menjadi marga (baca: desa adat) setelah mendengar fakta-fakta dan pengakuan warga.
 
Ketika Desa Dipaksa Ikut Program Perhutanan Sosial
 
Saat ini muncul kekhawatiran dari warga di mana beberapa oknum pihak kehutanan mencoba mempengaruhi warga untuk masuk ke dalam program Perhutanan Sosial (PS) yang tengah digadang-gadang oleh pemerintah melalui skema kemitraan. Warga ditawari untuk ikut program tersebut dan mengancam akan diusir secara paksa apabila tidak mau menerima program kerjasama tersebut.
 
Secara prinsip, Perhutanan Sosial (PS) merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan Negara dan dikerjasamakan dengan masyarakat yang berada di pinggir atau luar kawasan hutan yang dalam keseharian mereka memanfaatkan hasil hutan tersebut (baca: bukan pemukiman atau lahan garapan penuh rakyat).
 
Persoalan yang menjadi mendasar ialah, hutan yang dimaksud dalam program PS tersebut tidak dikaji dan analisis secara mendalam. Penunjukkan dan penetapan hutan dilakukan secara sepihak dan tidak transparan oleh pemerintah sehingga terjadi tumpang tindih dengan wilayah garapan masyarakat. Pasalnya dari semua klaim atas hutan tersebut, separohnya merupakan lahan garapan penuh, pemukiman, dan bahkan merupakan desa definitif. Artinya, hutan yang ditunjuk dan ditetapkan tersebut secara fungsi bukanlah hutan.
 
Seharusnya, dalam penunjukkan dan penetapan batas hutan, pemerintah seyogyanya terlebih dahulu melakukan verifikasi dan identifikasi kembali tata batas hutan yang bersebelahan dengan ruang hidup masyarakat. Bukan asal tunjuk dan terus-menerus mengacu pada peta zaman dulu yang secara dilapangan saat ini kondisinya sudah sangat jauh berbeda. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan tumpang tindih tersebut.
 
Apa yang dikhawatirkan di atas saat ini dialami oleh warga Desa Margosari. Banyak dari warga diiming-imingi program PS oleh oknum-oknum Kehutanan. Di beberapa kesempatan mereka memanfaatkan oknum warga untuk saling mempengaruhi. Aktifitas ini bukan hanya sekedar mempengaruhi, tapi sudah mengarah kepada intimidasi dan ancaman.
 
Kondisi ini tentu menjadi preseden buruk, pasalnya Desa Margosari jelas merupakan Desa Definitif yang sudah ada sejak tahun 1950-an. Mengacu pada peta Besluit Resident Lampung, Desa Margosari tidak termasuk dalam wilayah register 22 Way Waya seluas 8000 hektar tersebut.
 
Mengacu pada hasil investigasi DPRP Provinisi Lampung dan hasil pengukuran peta partisipatif yang dilakukan beberapa lembaga, jelas Desa Margosari berada di luar wilayah resgister 22 way Waya.
 
Namun, pada prakteknya pihak kehutanan menyerobot dan mengklaim Desa Margosari termasuk ke dalam wilayah Register 22 Way Waya. Guna melegitimasi klaim mereka tersebut, saat ini satu-persatu warga pun dipengaruhi agar ikut program PS.
 
Syaiful Fatoni menyayangkan intimidasi yang terus dilakukan oleh oknum-oknum tersebut. Jika ini tidak dihentikan, maka semakin lama semakin banyak warga yang takut dan akhirnya dengan terpaksa ikut program PS. Sementara, ketika ikut program tersebut, secara pengakuan hak, kami sudah kehilangan hak atas tanah kami sendiri,” tutup Syaiful.

Berita Lainnya

Peristiwa

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934