Realisasi Redistribusi Tanah dari Pelepasan Kawasan Hutan Masih Dibawah Satu Persen

admin

Jakarta (kpa.or.id) - Sekretaris Jendral KPA, Dewi Kartika mengungkap capaian implementasi Reforma Agraria dari pelepasan kawasan hutan hingga akhir periode pemerintahan Jokowi-JK. Dari 4.1 juta hektar target RPJMN untuk redistribusi tanah melalui pelepasan kawasan hutan, baru 19.490 hektar (0,47 %) yang terealisasi,” Ujar Dewi.

Jumlah ini pun baru tercapai 2-3 bulan sebelum berakhirnya periode pemerintahan Nawacita jilid ke-1,” tambahnya.

Hal ini diutarakan saat menjadi salah satu narasumber dalam seminar “Hasil Kajian Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA – TORA for People, TORA for Future” yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas, Kamis, 21 November 2019 di Jakarta.

Pernyataan tersebut merespon hasil kajian Kementrian PPN/Bappenas tentang pelepasan kawasan hutan untuk TORA yang disampaikan Nur Hygiawati Rahayu, Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas. Hasil kajian tersebut menemukan bahwa capaian realisasi pelepasan kawasan hutan telah mecapai 2,6 juta hektar hingga September 2019.

Realisasi 2,6 juta tersebut terdiri dari; 1) alokasi TORA 20 % dari pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan seluas 429.358 hektar (98,04 %); 2) Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) tidak produktif, 938.878 hektar (59,04 %); 3) program pencadangan percetakan sawah baru, 39.229 hektar (58,52 %); 4) pemukiman transmigrasi beserta Fasos-Fasum seluas 264.529 hektar (52,62%); 5) pemukiman, Fasos, Fasum, lahan garapan dan pertanian lahan kering seluas 984.963 hektar (61,58%).

Selain itu, dalam kajiannya Kementerian PPN/Bappenas juga menemukan permasalahan kelembagaan dan lapangan dalam realisasi pelepasan kawasan hutan.

Permasalahan kelembagaan tersebut diantaranya; pertama, masih minimnya jumlah SDM di UPT yang tidak sebanding dengan luas wilayah yang harus diinventarisir; kedua, tidak efektifnya alur birokrasi dalam skema PPTKH sehingga menjadi salah satu faktor penghambat capaian target TORA.

Sementara ada beberapa permasalahan di lapangan seperti, keterbatasan masyarakat dalam pembuatan sketsa usulan; usulan masyarakat yang belum masuk peta indikatif; belum adanya batas kabupaten dan desa yang jelas; kepala daerah belum memiliki pemahaman yang sama tentang esensi pelepasan kawasan hutan; dan penentuan Pal Batas yang tidak berdasarkan kondisi eksisting di lapangan.

Pemerintah Harus Pahami Dulu Prinsip Reforma Agraria

Sekjen KPA, Dewi Kartika menegaskan, sebelum membahas persoalan dan hambatan teknis implementasi reforma agraria melalui pelepasan kawasan hutan. Pemerintah sebaiknya memahami dulu prinsip dan konsep reforma agraria.

Reforma agraria itu ialah penataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pengelolaan tanah menjadi berkeadilan”, Dewi menyampaikan.

Kata kunci reforma agraria adalah restrukturisasi dan keadilan agraria. Sebab yang dituju ialah terjadinya transformasi di pedesaan berbasiskan penataan ulang struktur agraria dan penguatan ekonomi kerakyatan. Jadi reforma agraria buka sekedar bagi-bagi tanah, juga bukan sekedar perbaikan ekonomi semata,” Dewi menegaskan.

Sebab itu, Dewi menyampaikan beberapa rekomendasi solusi kepada pemerintah mengenai bagaimana strategi implementasi reforma agraria pada periode kedua pemerintahan Nawacita.

Rekomendasi tersebut diantaranya; pertama, meminta pemerintah melakukan perbaikan formulasi reforma agraria dalam RPJMN 2019 – 2024, reforma agraria sebagai prioritas nasional dalam RPJMN dan RKP 2020; kedua, prioritas ke depan pemerintah ialah fokus redistribusi tanah, penyelesaian konflik agraria struktural dan penataan produksi/ekonomi kerakyatan untuk meluruskan dan mempercepat reforma agraria; ketiga, evaluasi menyeluruh dan langkah korektif terhadap kebijakan/sekma dan praktek TORA (KLHK, Kementrian ATR/BPN, Kemenko Perekonomian, Pemprov, dan Pemda);

Keempat, pentingnya satu payung regulasi mengenai reforma agraria dan menghapus dualisme TORA; kelima, affirmative policy antisipasi penyimpangan tujuan reforma agraria, seperti pentingnya pemisahan program kegiatan sertifikasi rutin (PTSL), menegaskan sertifikasi merupakan hak hasil redistribusi saja sebagai bagian dari tahap pasca redistribusi/penataan produksi (access reform), kebijakan atau pun capaian Perhutanan Sosial (PS) harus dipisahkan dari reforma agraria (penyimpangan Maklumat Menko Perekonomian);

Keenam, segera menghapus dualisme Peraturan Presiden untuk reforma agraria, dan menyempurnakan Perpres No. 86/2018 tentang Reforma Agraria sesuai komitmen Presiden pada 24 September 2019; ketujuh, perubahan Perpres harus dipimpin langsung Kepala Staf KSP sebagai petugas yang ditunjuk langsung Presiden pada 24 September 2019, dengan proses yang inklusif bersama organisasi masyarakat sipil, pakar, dan K/L terkait; dan terakhir, peringatan kepada Kementrian ATR/BPN agar tidak tergesa-gesa mendorong RUU Pertanahan tanpa substansi yang mendasar, tanpa proses yang terbuka kepada publik, utamanya gerakan masyarakat sipil, termasuk gerakan tani, masyarakat adat, seluruh kelompok rentan, pakar hukum agraria, dan Kementerian/Lembaga lintas sektor.

Sekjen KPA juga memberikan rekomendasi sebagai proses antara sebelum selesainya revisi Perpres Reforma Agraria sebagai satu payung hukum, diantaranya; 1) pemerintah menghentikan pendekatan top-down atau penunjukan sepihak subjek dan objek TORA; 2) mengutakaman mekanisme bottom-up TORA dari usulan lokasi usulan masyarakat dari bawah/Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA), di mana subjek dan objek sudah berada di satu tempat; 3) prioritas wilayah konflik agraria stuktural dan pengakuan wilayah adat; 4) memprioritaskan lokasi-lokasi kantong kemiskinan struktural akibat struktur agraria yang tidak berpihak, tidak adil, akibat monopolis perusahaan swasta dan negara; dan 5)  memprioritaskan peta indikatif TORA yang berkesesuaian dengan usulan masyarakat, atau berkesesuaian dengan tujuan reforma agraria.

Di akhir, Dewi juga mengkritik mekanisme TORA berupa fresh land (tanah kosong dari pelepasan kawasan hutan tidak efektif, terkatung-katung karena menunggu calon penerima manfaat. Termasuk berpotensi besar disalahgunakan, seperti adanya penumpang gelap, bisnis skala besar, kepentingan elit di daerah-daerah pusat. Mekanisme ini seharusnya tidak menjadi prioritas ke depan karena tidak menjawab krisis agraria yang utama. (adm)

Berita Lainnya

Peristiwa

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934