HGU Perkuat Korporasi

Jakarta (jagatngopi.com) - Pandangan ini disampaikan Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika dalam paparannya pada Diskusi Publik KAHMI yang mengangkat topic Tanah (Bukan) Untuk Rakyat – Pro Kontra RUU Pertanahan di Jakarta, Selasa, 10 Desember 2019. Menurutnya, pada asas RUU Pertanahan disebutkan penciptaan keadilan dan asas umum pemerintahan yang baik, akan tetapi Bab HGU (Ps.31 s/d. 35) menyimpang dari azas tersebut, karena: Bab HGU memperparah situasi ketimpangan dengan: (1) Memberikan banyak keistimewaan pada korporasi dengan memberi masa berlaku HGU 90 tahun (35+35+20); (2) HGU dapat diterbitkan di atas Tanah Negara, HPL dan HM;(3) Pengecualian pembatasan penguasaan dan pemilikan maksimum dengan dasar skala ekonomi dan kepentingan strategis nasional; (4) Mengabaikan masalah rakyat yang berkonflik di areal (klaim) perkebunan (swasta dan negara/BUMN).

Bab HGU mengandung banyak agenda terselubung kelompok pengusaha perkebunan skala besar dalam hal penguasaan tanah, termasuk memberi peluang kepada pemerintah (menteri) untuk melakukan praktik kolusi dan korupsi bersama pengusaha perkebunan.  Ciri-cirinya: (1) Mengatur cara-cara pemutihan pemilikan HGU yang melanggar, penguasaan tanah (HGU) melebihi batas maksimum dikenakan pajak, atau perkebunan belum memiliki hak atas tanah akan diterbitkan sertifikat HGU-nya; (2) Batasan luas HGU ditetapkan oleh Menteri tanpa ada prinsip yang mengaturnya; (3) Menolak keterbukaan informasi hak atas tanah, termasuk HGU sesuai putusan MA dan UU KIP; (4) HGU yang secara fisik menguasai tanah lebih luas hapus haknya menjadi tanah negara akan tetapi statusnya sebagai HPL; (5) Proses perpanjangan HGU diberikan keleluasaan dalam 5 tahun sebelum masa berlakunya berakhir (6) Tidak ada sepasal pun mengatur evaluasi, penertiban dan pemberian sanksi kepada pelanggaran HGU (desa dalam HGU, HGU terlantar, HGU expired, penguasaan tanah perkebunan melebihi batas maksimum atau melebihi alas hak yang diberikan, HGU mal administrasi).

Dewi juga memberikan catatan (1) Urgensi pembatasan maksimum luasan HGU (konsesi perkebunan) yang harus berdasarkan luasan wilayah, kepadatan penduduk dan daya dukung lingkungan, bukan menyamaratakan situasi agraria di semua provinsi; (2) Keterbukaan informasi HGU urgent mengingat HGU penyebab utama konflik dan ketimpangan, sarat manipulasi dan korupsi agrarian; (3) Mengacu pada UUPA 1960, usaha agraria termasuk melalui HGU diprioritaskan kepada badan usaha milik rakyat berazaskan gotong-royong.

Dalam tanggapannya, pembicara lain yang juga Koordinator Presidium KAHMI dan mantan ketua Panja RUU Pertanahan Herman Khaerun menyatakan sudah banyak yang diperbaiki dari konsep awal RUU Pertanahan, antara lain terkait dengan hak ulayat yang sebelumnya tidak dimasukkan. Sedangkan staf ahli bidang Landreform dan Hak Masyarakat Atas Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Andi Tenrisau mengungkapkan banyak hal yang belum diatur dalam UUPA 1960, misalnya terkait larangan menjual lahan pertanian, sehingga perlu dimasukkan dalam RUU Pertanahan.

Artikel ini terbit perdana dalam halaman jagatngopi.com dengan judul “HGU Perkuat Korporasi”, Selasa, 10 Desember 2019.

Berita Lainnya

Peristiwa

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934