Koperasi Kemitraan PT WKS Serobot Kebun Warga Desa Belanti Jaya

admin

Jambi (kpa.or.id) - KPA Wilayah Jambi, Persatuan Petani Jambi (PPJ) dan Ketua kelompok Tani Panglima Berambai, melakukan hearing ke Dinas Kehutanan Provinsi Jambi terkait lahan pertanian Kelompok Tani Panglima Berambai yang diklaim koperasi kemitraan PT WKS, Rabu, 11 Desember 2019.

Permasalahan ini berawal dari SK Hutan Tanaman Rakyat (HTR) untuk 5 koperasi yang dikeluarkan Menteri LHK melalui SK No. 5168/MENLHK-PSKL/PSL.0/10/2017 seluas 3.142,49 hektar, yakni Koperasi Rimbo Karima Permai, Hijau Tumbuh Lestari, Pajar Hutan Kehidupan, Alam Tumbuh Hijau dan Alam Sumber Sejahtera. Hingga saat ini kelima koperasi ini masih mengklim lahan tersebut sebagai lahan koperasi.

Pada awalnya Kelompok Tani Panglima Berambai hanya berkonflik dengan PT WKS. Namun  keluarnya SK di atas, menambah daftar konflik yang dirasakan anggota Kelompok Tani Panglima Berambai.

Menurut Ketua PPJ, Erizal, menjelaskan bahwa lima koperasi ini sudah mengklaim kebun masyarakat Desa Belanti Jaya. Awalnya di atas lahan ini sudah terdapat perkebunan masyarakat yang digusur PT WKS di luar izin mereka pada tahun 2006.

“Lahan lima koperasi ini adalah lahan Panglima Berambai yang sudah digusur PT WKS di luar izin konsesi mereka seluas 2.738,85. Sebagian juga lahan yang digusur WKS ini sudah berstatus APL seluas 1.150.90 ha,” jelasnya.

Tarkait permasalahan ini, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Bastari, mengatakan sudah menyampaikan permasalahan ini ke Menteri LHK, Siti Nurbaya. Namun ia menganggap lima koperasi ini sudah menjadi contoh penyelesaian konflik agraria.

“Saya sudah menyampaikan secara lisan ke Menteri Siti Nurbaya permasalahan ini, pada saat itu Bu Menteri mengatakan koperasi ini sudah menjadi contoh dan  dipromosikan di mana-mana ” katanya.

Dalam waktu dekat Dinas Kehutanan akan menyurati pihak kementerian terkait permasalahan ini, berdasarkan surat PPJ yang sudah masuk ke Dinas Kehutanan.

“Kita akan segera melayangkan surat ke kementerian sesuai dengan tuntutan PPJ  yang telah kita terima“ ungkapnya.

Sementara dalam kesempatan ini Korwil KPA Jambi, Fransdody, menegaskan, lokasi Kelompok Tani Panglima Berambai harus dijadikan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA), sebagai jalan penyelesaian konflik dan segera laksanakan Reforma Agraria Sejati,” tegasnya.

Rencanaya dalam waktu dekat KPA Jambi juga akan menyurati Presiden untuk mendesak  penyelesaikan konflik agraria di Jambi,” Frandody menambahkan

Menanggapi pernyataan tersebut, Bastari meminta KPA Jambi untuk menyiapkan data yang akan diajukan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

“KPA segera siapkan data untuk kita ajukan Tora “ tutupnya.

 

 

Berita Lainnya

Peristiwa

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934