Arogansi Wakil Menteri ATR/BPN dalam Penyelesaian Konflik Agraria

admin

Batang (kpa.or.id) Konsorisum Pembaruan Agraria (KPA) menyayangkan sikap arogan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruag/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Surya Tjandra dalam penyelesaian konflik agraria. Salah satunya saat menemui perwakilan Forum Perjuangan Petani Batang (FPPB) di Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Jum’at, 11 September 2020.

Dalam pertemuan tersebut, ia bekata dengan nada tinggi kepada perwakilan petani. Penggarap apa? Semua menggarap? Ada KPA? Kalau mau demo silahkan, kalau terbukti ada satu penggarap pun yang fiktif, kasus ini tidak akan kita selesaikan. Kita biarkan saja begini”, hardiknya di hadapan seluruh peserta pertemuan.

Hal tersebut disampaikan untuk merespon penyampaikan perwakilan petani mengenai kondisi terkini pertanian dan petani penggarap di atas tanah garapan mereka tersebut.

Sikap arogan Wamen ini jelas telah memantik kemarahan para petani dan tidak sekali saja dilakukan. Sebelumnya dalam Forum Diskusi Serikat Petani Indonesia (SPI)  dengan tajuk “Reforma Agraria Sebagai Jalan Pengentasan Kemiskinan di Banten”, ia juga memaki salah satu organisasi anggota KPA dengan nada tuduhan.

Ia secara sepihak menuduh KPA menggagalkan proses redistribusi tanah di Pemalang, Jawa Tengah tanpa memahami situasi ril di lapangan.

Sejak dilantik, Surya Tjandra pun tercatat pernah menyampaikan informasi yang keliru keliru. Salah satunya menanggapi HGU 90 tahun dalam RUU Cipta Kerja.

Seperti dilansir detik.com 2019, ia menyatakan publik tidak usah khawatir dengan rencana 90 tahun HGU secara langsung dengan memberikan perbandingan bahwa di Singapura HGU bisa 250 tahun. Pernyataan tersebut jelas ngawur karna faktanya di Singapura tidak ada yang namanya HGU, apalagi perkebunan.

Sikap-sikap arogansi dan kekeliruan tersebut patut menjadi catatan bagi pemerintah, karna bisa memancing kemarahan dan ketidakpercayaan di tengah publik. Apalagi dilakukan oleh salah satu pejabat pemerintah. Mengingat Surya Tjandra merupakan pejabat negara yang saat ini mengemban tugas untuk menyelesaikan konflik agraria, seharusnya mampu bersikap mendukung dan menguatkan perjuangan petani, bukan malah bersikap tendensius dan arogan terhadap petani dan gerakan reforma agraria.

Apalagi itu dilakukan ditengah kamandegan penyelesaian konflik agraria akibat ketidakcakapan pemerintah dalam menjalankan program reforma agraria yang telah dicanangkan Presiden sebagai janji politik.

Pertemuan ini sejatinya hendak membahas tindaklanjut lokasi usulan petani FPPB. Lokasi seluas 153 hektar yang telah diduduki dan digarap sejak 1968. Lokasi tersebut telah diusulkan FPPB bersama KPA kepada pemerintah melalui Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) di 534 desa dan kampung seluas 665.897 hektar dengan 192.449 KK sejak tahun 2016. Setelah melalui banyak tahapan advokasi dan mediasi penyelesaian konflik dalam kerangka reforma agraria (RA) tanah para petani di Desa Kuripan, Kabupaten Batang ini bahkan menjadi prioritas penyelesaian konflik agraria pemerintah pada 2019.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh KPA Wilayah Jawa Tengah, FPPB, PT3S. Sementara dari pemerintah dihadiri oleh jajaran Kementerian ATR/BPN, Kantah BPN Batang, pihak Kepolisian, Kepala Desa Kuripan, Sengon dan Gondang yang merupakan titik lokasi penyelesaian.

 

 

Berita Lainnya

Peristiwa

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934