Momok UU P3H dan Ancaman 10 Tahun Penjara bagi 3 Petani Soppeng

Al Ayubi

Jakarta (kpa.or.id)Wilayah Hutan Lapposo, Niniconang, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan yang biasanya dimanfaatkan sebagai tempat mencari nafkah oleh warga seketika berubah menjadi teror. Adalah tiga orang petani asal Kampung Cappoliang dan Kampung Jolle, Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kab. Soppeng, Sulawesi Selatan, yakni Muhammad Sahidin (47), Jamadi (45), dan Sukardi (39). Mereka mengalami nasib tragis ketika sedang mengelola kebun mereka di wilayah hutan tersebut, Oktober silam.

Ketiga petani ini mengalami tindak kriminalisasi, ditangkap secara sewenang-wenang oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Provinsi Sulawesi Selatan. Saat kejadian, sebenarnya ada 4 orang yang ditangkap, satu lagi warga atas nama Ammase. Namun saat ini, statusnya masih tersangka di Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pihak Kehutanan.

Sementara Muhammad Sahudin, Jamadi dan Sukardi didakwa telah melakukan tindak pidana bidang kehutanan dalam Pasal 12 jo. Pasal 82, atau Pasal 17 Ayat 2 jo. Pasal 92 Ayat 1 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan (UU P3H). Dakwaan itu dijatuhkan dalam sidang pokok perkara di Pengadilan Negeri Soppeng, Selasa (6/2), dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah.

Sidang pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum ini merupakan agenda lanjutan setelah Oktober 2017 lalu, ketiganya ditangkap tanpa prosedur yang jelas oleh BPPLHK sebagai tersangka dan ditahan di rumah tahanan di Makassar.

Menurut Edy Kurniawan, pendamping hukum dari LBH Makassar, “hal ini telah melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 95/PUU-XII/2014 yang pada pokoknya menyatakan “Ketentuan Pidana Kehutanan dikecualikan terhadap masyarakat yang secara turun-temurun hidup di dalam kawasan hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersil”.

Tindakan represif tersebut secara jelas telah mengancam keberlangsungan hajat hidup orang banyak yang berada dalam kawasan hutan Lapposo yang berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Soppeng berjumlah ± 3.950 KK atau ± 23.428 Jiwa”, tambah Edy.

“Pada dasarnya tindakan pemaksaan penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, yang dilakukan telah melanggar peraturan perundang-undangan dan merupakan suatu tindakan perampasan Hak Asasi Manusia (HAM),” tegasnya.

Langkah Mundur Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan dan Wajah Buruk UU P3H

Ada dua hal penting yang harus menjadi perhatian dalam kasus kriminalisasi ini. Pertama, keberadaan UU P3H justru semakin memperlihatkan wajah buruknya yang tidak adil terhadap petani.

Pasalnya, dalam banyak kasus kehutanan, selalu yang menjadi korban adalah dari pihak petani. Tidak jarang dari mereka nasibnya harus berakhir di balik jeruji besi. Semua korban dari UU tersebut merupakan petani kecil atau warga lokal yang selama ini menggantungkan hidup di wilayah yang diklaim sebagai kawasan hutan. Padahal tradisi berkebun dan berladang yang mereka lakukan sudah dijalankan secara turun-temurun.

Dari tahun ke tahun, semakin banyak petani yang menjadi korban. Selama tahun 2017, dari 30 konflik agraria yang terjadi di kawasan hutan, KPA mencatat 26 orang petani menjadi korban kriminalisasi akibat implementasi UU P3H tersebut. Situasi di atas menjadi catatan buruk bagi keberadaan UU ini.

Kedua, saat ini Pemerintah Kabupaten Soppeng bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pihak Kehutanan sendiri tengah melakukan proses penyelesaian penguasaan lahan dalam kawasan hutan Lapposo Ninicong.

Agenda tersebut telah sampai dengan pembentukan tim terpadu untuk meneliti terkait perubahan dan peruntukkan dan fungsi kawasan yang selama ini dikelola masyarakat dalam kawasan hutan, untuk kemudian dilakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan.

Mengingat adanya proses tersebut, maka sepatutnya pihak kehutanan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa intimidasi dan kriminalisasi kepada petani. Karena hal ini dapat mengganggu jalannya proses penyelesaian penguasaan lahan dalam kawasan hutan tersebut. Sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan Pasal 30 huruf (b) Perpres No. 88/2017 2017 tentang Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.

Lebih lanjut, terkait kasus kriminalisasi di atas, warga telah mengajukan permohonan pemeriksaan Praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Makassar dengan Nomor Registrasi: 33 Pid.Pra/20/PN.MKS tertanggal 6 November 2017.

Bahkan belum lama ini, Hakim tunggal atas nama Budiansyah telah mengabulkan permohonan warga dan menyatakan bahwa penangkapan terhadap tiga petani tersebut tidak sah.

Kendati demikian, Hakim dalam sidang dakwaan penuntut umum kemarin dalam amar putusannya tetap menyatakan bahwa penetapan tersangka dan penahanan terhadap tiga petani tersebut sudah sesuai dengan prosedur. Sehingga pokok perkaranya tetap dilanjutkan.

Edy menyayangkan putusan Hakim ini. Ia menganggap putusan tersebut tidak berpihak dan adil bagi kaum miskin dan marjinal. Menurutnya, jika penangkapan dilakukan dengan cara melawan hukum, maka proses selanjutnya, yakni penetapan tersangka dan penahanan menjadi tidak sah. Karena proses awalnya tidak sah, maka proses selanjutnya secara mutatis mutandis akan batal demi hukum.

Berita Lainnya

Peristiwa

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934