Aliansi Petani Lee Tuntut BPN Cabut HGU PT SPN

admin

Palu (kpa.or.id) - Aliansi Petani Lee yang terdiri dari KPA Wilayah Sulteng, Jatam Sulteng dan warga Desa Lee melakukan aksi demontrasi di Kanwil BPN Sulteng dan DPRD Provinsi Sulteng, Senin, 1/2/2021. Massa aksi menuntut BPN Sulteng secara hirarkis mencabut HGU PT. SPN seluas 1.895 hektar di Desa Lee, Kecamatan Mori Atas, Marowali Utara, sesuai putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 174_K/TUN/2020.

Aksi ini merespon sikap pasif BPN Morowali Utara yang tidak kunjung melaksanakan amar putusan MA untuk mencabut HGU PT. SPN.

Dalam orasinya di depan Kanwil BPN Sulteng, pihak aliansi mendesak tergugat, yakni BPN Morowali Utara dan PT. SPN segera menjalankan putusan MA. Sebab menurut mereka, fakta persidangan membuktikan HGU tersebut cacat hukum dan administrasi.

Pihak aliansi menyatakan akan terus mengawal kasus ini sampai BPN menjalankan putusan MA tersebut.

Aksi yang awalnya akan direncanakan di dua lokasi, terpaksa hanya dilakukan di Kanwil BPN Sulteng. Pasalnya, pihak kepolisian melarang massa aksi untuk melakukan aksi demontrasi di Kantor DPRD Sulteng dengan alasan sedang ada rapat paripurna. Massa aksi memutuskan untuk mengurungkan niat ke DPRD Sulteng menimbang agar tidak memancing tindakan represif dari aparat kepolisian.

Jalan Berliku Merebut Hak Atas Tanah

Lahan yang saat ini berkonflik tersebut merupakan pemukiman dan tanah garapan 128 warga Desa Lee. Perusahaan mendapatkan HGU pada 2009 dengan Nomor 20-HGU-BPN RI-2009 tertanggal 27 Januari 2009 seluas 1.895 hektare. Dari luas tersebut, 800 hektar berada di atas pemukiman dan garapan warga.

Persoalannya, pemberian HGU tersebut tidak pernah disosialisasikan sehingga tidak pernah diketahui oleh petani. Petani baru mengetahuinya pada 2014 ketika perusahaan memobilisasi kendaraan alat berat untuk melakukan pembersihan lahan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh warga untuk menyelesaian konflik tersebut. Mulai dari meminta klarifikasi ke pemerintah hingga melakukan unjuk rasa, tidak membuahkan hasil.

Tahun 2019, Warga mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu terkait pencaplokan yang dilakukan PT. SPN atas tanah mereka. Gugatan tersebut lantas dikabulkan oleh PTUN Palu dengan membatalkan dan memerintahkan pencabutan HGU PT. SPN Nomor 00026 tanggal 12 Juni 2009 yang terletak didesa Lee, Desa Kasingoli dan Desa Gontara seluas 1.895 hektar.

Pasca putusan tersebut, pihak perusahaan mengajukan permohonan banding kepada panitera PTUN Palu dan mengajukan memori banding pada 9 Agustus 2019.

Alhasil, pada tanggal 24 Oktober 2019, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negeri (PTTUN) Makassar, Sulawesi Selatan menerima permohonan banding PT. SPN dan membatalkan putusan PTUN Palu sehingga perkara kasasi berlanjut di Mahkmah Agung.

Genap setahun menunggu, Rabu, 6 Oktober 2020, kabar baik menyertai warga Desa Lee, lantaran permohonan kasasi mereka dikabulkan oleh MA. Namun hingga 6 Januari 2021, atau 90 hari pasca putusan, Kantah BPN Morowali Utara tidak kunjung menjalankan putusan tersebut, mencabut HGU PT. SPN yang telah mencaplok tanah warga desa.

 

 

Berita Lainnya

Peristiwa

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934