Jakarta (kpa.or.id) - UU Cipta Kerja telah mengubah landasan ekomomi politik agraria di Indonesia. UUD 1945 dan UUPA 1960 sebagai landasan pokok politik dan pengelolaan agraria nasional diabaikan. Prinsip dan semangat UU Cipta Kerja yang sangat liberal dan kapitalistik telah menjadikan tanah sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan dan dimonopoli oleh kelompok bisnis dan perusahaan besar.

Hal ini disampaikan Sekjen KPA, Dewi Kartika dalam diskusi On The New Agrarian Question yang diselenggarakan Indonesian Human Rights Commite for Social Justice (IHCS)., Rabu, 21 Juli 2021. Diskusi seri pertama ini mengangkat tema “Masa Depan Politik Hukum Agrarian Paska Omnibus Law Cipta Kerja: Pandangan Advokat dan Analisis Kebijakan Publik. Menghadirkan beberapa narasumber, diantaranya KPA, SPI, API, beberapa advokat dan organisasi lainnnya.

Ideologi liberal dan kapitalistik yang dibawa oleh UU Cipta Kerja ini semakin melegitimisasi proses guremisasi dan proletarisasi petani menjadi buruh tani dan buruh dengan upah murah. Kehadiran UU Cipta Kerja semakin mengancam agenda reforma agraria.

Dewi juga menyampaikan, pembuatan UU CK yang kontroversial dan serampangan harus ditelisik lebih lanjut. Sebab, RUU pertanahan yang sempat ditolak dan dibatalkan pada 2019 sekonyong-konyong RUU tersebut masuk kedalam UU CK dengan dalih pembuatan hukum norma baru. Atas dasar itu, tanpa adanya cantolan hukum, RUU pertanahan diloloskan. “Tahun 2019, KPA bersama puluhan organisasi masyarakat sipil membuat gelombang penolakan RUU pertanahan,” ujarnya. Namun kini, Pemerintah dengan cara lebih baru, mencantolkannya pada UU CK. Dalam hal ini pemerintah telah menabrak dan menyelewengkan UU PA,” papar Dewi. 

Ada sekitar delapan puluh UU yang diubah oleh UU CK. Dua puluh diantaranya berkaitan dengan agraria,  dari UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah, UU Minerba, UU Perlindungan Petani, dan UU lainnya. 

Dalam UU CK juga terdapat klausul baru mengenai Hak Pengelolaan (HPL). Dewi menyampaikan hal tersebut tentunya telah menabrak UUPA karena berpotensi menghidupkan kembali azas domein verklaring (negaraisasi tanah). Padahal salah satu spirit kelahiran UUPA adalah menghapus UU agraria zaman kolonial Belanda atau agrarische wet yang memuat ketentuan domein verklaring. Kini, melalui HPL, UU Cipta Kerja akan mengidupkannya kembali. 

Bagi Dewi, wewenang negara hanya memberikan pengelolaan (tanah) kepada sesuatu Badan Penguasa (Departemen, Jawatan atau Daerah Swatantra) untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing. HPL yang terdapat dalam UU CK dapat melakukan hubungan hukum keperdataan atas tanah. Bahkan pewarisan, selayaknya pemilik hak atas tanah pada umumnya. “KPA melihat ini merupakan monopoli dari spekulan tanah yang akan memberikan tanah ke pada pemodal, serta berpotensi terjadi penyelewengan dan korupsi dengan dalih pelayanan publik,” tegasnya. 

 

 

" /> KPA - Konsorium Pembaruan Agraria

UU Cipta Kerja Liberalisasi Landasan Ekonomi Politik Agraria Nasional

admin

Jakarta (kpa.or.id) - UU Cipta Kerja telah mengubah landasan ekomomi politik agraria di Indonesia. UUD 1945 dan UUPA 1960 sebagai landasan pokok politik dan pengelolaan agraria nasional diabaikan. Prinsip dan semangat UU Cipta Kerja yang sangat liberal dan kapitalistik telah menjadikan tanah sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan dan dimonopoli oleh kelompok bisnis dan perusahaan besar.

Hal ini disampaikan Sekjen KPA, Dewi Kartika dalam diskusi On The New Agrarian Question yang diselenggarakan Indonesian Human Rights Commite for Social Justice (IHCS)., Rabu, 21 Juli 2021. Diskusi seri pertama ini mengangkat tema “Masa Depan Politik Hukum Agrarian Paska Omnibus Law Cipta Kerja: Pandangan Advokat dan Analisis Kebijakan Publik. Menghadirkan beberapa narasumber, diantaranya KPA, SPI, API, beberapa advokat dan organisasi lainnnya.

Ideologi liberal dan kapitalistik yang dibawa oleh UU Cipta Kerja ini semakin melegitimisasi proses guremisasi dan proletarisasi petani menjadi buruh tani dan buruh dengan upah murah. Kehadiran UU Cipta Kerja semakin mengancam agenda reforma agraria.

Dewi juga menyampaikan, pembuatan UU CK yang kontroversial dan serampangan harus ditelisik lebih lanjut. Sebab, RUU pertanahan yang sempat ditolak dan dibatalkan pada 2019 sekonyong-konyong RUU tersebut masuk kedalam UU CK dengan dalih pembuatan hukum norma baru. Atas dasar itu, tanpa adanya cantolan hukum, RUU pertanahan diloloskan. “Tahun 2019, KPA bersama puluhan organisasi masyarakat sipil membuat gelombang penolakan RUU pertanahan,” ujarnya. Namun kini, Pemerintah dengan cara lebih baru, mencantolkannya pada UU CK. Dalam hal ini pemerintah telah menabrak dan menyelewengkan UU PA,” papar Dewi. 

Ada sekitar delapan puluh UU yang diubah oleh UU CK. Dua puluh diantaranya berkaitan dengan agraria,  dari UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah, UU Minerba, UU Perlindungan Petani, dan UU lainnya. 

Dalam UU CK juga terdapat klausul baru mengenai Hak Pengelolaan (HPL). Dewi menyampaikan hal tersebut tentunya telah menabrak UUPA karena berpotensi menghidupkan kembali azas domein verklaring (negaraisasi tanah). Padahal salah satu spirit kelahiran UUPA adalah menghapus UU agraria zaman kolonial Belanda atau agrarische wet yang memuat ketentuan domein verklaring. Kini, melalui HPL, UU Cipta Kerja akan mengidupkannya kembali. 

Bagi Dewi, wewenang negara hanya memberikan pengelolaan (tanah) kepada sesuatu Badan Penguasa (Departemen, Jawatan atau Daerah Swatantra) untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing. HPL yang terdapat dalam UU CK dapat melakukan hubungan hukum keperdataan atas tanah. Bahkan pewarisan, selayaknya pemilik hak atas tanah pada umumnya. “KPA melihat ini merupakan monopoli dari spekulan tanah yang akan memberikan tanah ke pada pemodal, serta berpotensi terjadi penyelewengan dan korupsi dengan dalih pelayanan publik,” tegasnya. 

 

 

Berita Lainnya

Peristiwa

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934