Kriminalisasi Petani Blitar Mengangkangi Komitmen Reforma Agraria

admin

Selasa pagi (7/9), Atem salah satu dalam Paguyuban Petani Kelud Makmur (PPKM) yang merupakan anggota Paguyuban Petani Aryo Blitar (PPAB) melakukan rutinitas hariannya yaitu bertani. Pagi itu ia menaburkan pupuk kandang di lokasi garapannya di Desa Gadungan. Lalu tanpa disadari oleh Atem, pihak keamanan perkebunan Perkebunan Rotorejo Kruwuk memfotonya. “Pihak keamanan tanpa menyampaikan apapun sebelumnya langsung memfoto saya. Hal itu terjadi sekitar pukul 9 atau 10 pagi,” ujar Etem.

Lalu tiga hari berselang, pada pukul 11.30 tiba-tiba rumah Atem didatangi oleh polisi. Saat itu, ia sedang tidak ada di rumah. Keluarganya yang menerima sepucuk surat panggilan dari Polres Kabupaten Blitar dengan nomor surat: B/CO3/IX/RES 1.2/2021/SATRESKRIM. Dalam surat tersebut tertera Surya Teja Wijaya,  Pemegang Eks Hak Guna Usaha (HGU) PT. Perkebunan Rotorejo Kruwuk yang melaporkan Atem.

Dalam surat tersebut, Atem diduga melakukan tindak pidana karena memakai tanah tanpa ijin dari yang berhak atau yang memiliki kuasa pada 1 September 2021. Atem, diharuskan ke Polres Kabupaten Blitar pada Rabu, 15 September 2021 untuk memberikan kesaksian. Namun, Atem menolak untuk hadir dan memberikan kesaksian.

Atas pemanggilan tersebut, Atem merasa tidak melakukan kesalahan. Sebab,  berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 47/HGU/DA/84  tanggal 18 Desember 1984, jo Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor  47/HGU/DA/84 /A/20 tanggal 3 Juni 1986 bekas Hak Erfpacht perkebunan Kruwuk diterbitkan Hak Guna Usaha kepada PT. Candiloka yang berkedudukan di Kediri. HGU yang terbit bernomor 4/Gadungan seluas 464,972 Ha dan HGU Nomor 3/Sumberagung seluas 92,2550 Ha, berakir 31 Desember 2009. Ia pun sadar bahwa ini merupakan bentuk krimalisasi terhadap dirinya sebagai petani.

Tanah tersebut juga sudah dikuasai dan digarap oleh masyarakat sejak 1954, saat hak Erfpacht No. 26 milik perkebunan Belanda berakhir. Harusnya tanah tersebut diredistribusikan kepada masyarakat yang telah menggarap. Namun gejolak tahun 1965 menerpa, tanah-tanah yang harusnya dikembalikan kepada rakyat malah dikonsolidasikan untuk perusahaan perkebunan.

Hingga pada 2010 setelah HGU perkebunanan habis, masyarakat bergejolak dan menggelorakan agar tanah tersebut untuk diredistribusi kepada petani penggarap. Lokasi tersebut merupakan salah satu Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) yang diajukan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) kepada Presiden sebagai wilayah konflik yang harus segera diselesaikan. Atas dasar tersebut, Atem tidak memenuhi panggilan pertama yang dilakukan oleh Polres Kabupaten Blitar.

Ternyata Polres dan Surya Teja Wijaya Eks pemegang HGU Perkebunan terus melakukan kriminalisasi terhadap Atem. Surat panggilan kedua kembali harus diterima oleh Atem pada 18 September 2021 pukul 11 siang. Polisi mendatanginya langsung ke rumah Atem, saat dirinya sedang tidak ada di rumah. Dalam surat tersebut, Atem kembali diminta untuk memberikan keterangan, dengan dugaan yang sama dengan panggilan pertama.

Menanggapi  pemanggilan yang dialami Atem, Izzudin Kordinator Wilayah KPA Jawa Timur, mengatakan dalam 10 bulan terakhir, setidaknya dua kali petani anggota PPKM menghadapi kriminalisasi. Pihak yang melakukan ialah Eks Pemegang HGU perkebunan swasta Kruwuk dan Kepolisian Blitar. Ia melanjutkan, parahnya lagi pemerintah dan aparat penegak hukum di Blitar seperti kalah saat berhadapan dengan kepentingan perkebunan swasta ini. “Padahal sudah jelas bahwa LPRA di Eks HGU PT. Rotorejo Kruwuk ini sudah disepakati untuk ditindaklanjuti dalam kerangka penyelesaian konflik dan diredistribusi kepada petani,” ujarnya.

Izzudin juga menjelaskan, mandulnya peran pemerintah saat dihadapan dengan kepentingan korporasi perkebunan swasta ini yang menyebabkan penyelesaian konflik agraria tetap jalan di tempat. Hal itu menyebabkan petani penggarap anggota PPKM yang memperjuangkan hak atas tanah, melangsungkan hidupnya dengan menghadapi ancaman-ancaman di atas tanah garapnya.

Senada dengan Izzudin, Roni Septian selaku Kepala Departemen Advokasi dan Kebijakan KPA pun mengatakan, upaya kriminalisasi yang terhadap anggota PPKM oleh bekas pemegang HGU dan aparat kepolisian adalah tindakan pembangkangan kebijakan presiden atas RA. Sesuai Surat Kastaf Kepresidenan No. B-21/KSK/03/2021 kepada POLRI dan TNI, tentang Perlindungan Lokasi Penyelesaian Konflik Agraria, LPRA dan petaninya wajib dilindungi oleh kepolisian.

Ia juga melihat adanya indikasi kolusi dan korupsi pada kasus ini. Karena, bekas pemegang HGU yang sama sekali tidak berhak atas tanah selalu dilindungi oleh kepolisian Blitar. “Hal ini menandakan Kepolisian Blitar sama sekali tidak memiliki keberpihakan kepada petani dan reforma agraria. Tentunya ini menambah preseden buruk kepolisian yang gemar mengkirminalkan petani ketimbang koruptor dan perampas tanah petani,” ujar Roni

Terakhir, ia menyampaikan upaya kriminalisasi petani PPKM perlu dihentikan. Sebab, Atem sama sekali tidak melakukan tindakan pidana. Tanah yang digarap Atem bukan merupakan milik PT Rotorejo Kruwuk. HGU perkebunan tersebut sudah habis sejak 2010. “Maka sudah seharusnya polisi menghentikan kriminalisasi terhadap Atem dan berhenti menjadi boneka bekas pemegang HGU Rotorejo Kruwuk,” tandasnya.

 

Berita Lainnya

Peristiwa

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934