KPA Berikan Draft RUU-P ke Fraksi PKS di DPR

KPA melakukan audiensi dengan Fraksi PKS di ruang rapat pleno fraksi PKS di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa (14/6). Agenda ini ditujukan untuk menyampaikan pendapat dan catatan kritis KPA terhadap RUU Pertanahan versi DPR.
 
Dalam pertemuan tersebut, KPA diwakili langsung oleh Sekjend Iwan Nurdin dan beberapa staff yang turut hadir. Sementara PKS sendiri, diwakili oleh Hermanto yang mewakili pimpinan fraksi, Zuhud Alinudin, Wahyudin, Agus Purnomo, dan Junaidi.
 
Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan penyerahan draft RUU Pertanahan versi KPA kepada fraksi PKS yang diberikan langsung oleh Sekjend Iwan Nurdin kepada perwakilan dari fraksi PKS di Senayan. Ini merupakan kerja kongkrit KPA dalam mengawal RUU pertanahan yang saat ini menjadi salah satu prolegnas di DPR agar tetap selaras dengan UUD 1945 dan UUPA 1960.
 
RUU Pertanahan sebagai Lex Specialist merupakan undang-undang implementasi dan operasional UUPA 1960 sebagai Lex Generalist. Untuk itu RUU Pertanahan haruslah menerjemahkan prinsip dasar UUPA tersebut yakni, ; kemanusiaan, kebangsaan (nasionalisme), kerakyatan (sosialisme), kesejahteraan dan keadilan.
 
Faktanya, saat ini keberadaan RUU Pertanahan berada di persimpangan jalan, antara berpotensi mendukung atau justru malah menghambat pelaksanaan reforma agrarian itu sendiri. Banyak kebijakan dan produk legislasi atau regulasi yang ada sekarang ini tidak sejalan dengan cita-cita pelaksanaan Reforma Agraria itu sendiri. Hal ini bisa menjadi hambatan untuk mengimplementasikan RUU Pertanahan yang berlandaskan UUPA ke depan.
 
Secara mendasar, KPA memandang ada 4 (empat) masalah pokok yang harus dijawab oleh RUU Pertanahan, yaitu :
 
Pertama, tanah adalah sumber kehidupan yang terbatas dan sarat kepentingan, dan di negara kita saat ini, tanah yang terbatas tersebut dikuasai oleh segelintir orang dan badan usaha sehingga telah terjadi ketimpangan yang sangat tajam.
 
Kedua, diperlukan pengaturan tata guna tanah dan ruang di atas maupun di bawah permukaan tanah baik secara nasional dan wilayah. Pengaturan ini haruslah berdasarkan pengakuan, penghormatan, penguatan hak-hak rakyat sekaligus mengupayakan mereka terus berkembang serta mendapatkan manfaat utama dalam proses perkembangan zaman.
 
Ketiga, dalam mengatur keseluruhan wilayah pertanahan dibutuhkan sistem hukum dan administrasi pertanahan yang menyeluruh dan berjalan dengan transparan tanpa sekat-sekat sektoralisme di bidang pertanahan.
 
Keempat, dibutuhkan sarana yang efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang pertanahan khususnya konflik pertanahan, yang terus meningkat dan terakumulasi menjadi konflik agraria struktural.
 
Dengan menjawab keempat hal di atas, maka RUU Pertanahan dapat dibenarkan urgensi kehadirannya. Namun, juga harus dihindari jangan sampai RUU Pertanahan malah menambah daftar panjang masalah sektoralisme dan liberalisme dalam regulasi terkait agraria dan pengelolaan kekayaan alam. Perlu untuk melaksanakan sinkronisasi dan harmonisasi RUU Pertanahan dengan regulasi lain agar tidak terjadi tumpah tindih sehingga menghambat pelaksanaan reforma agraria.
 
KPA juga mencatat, setidaknya ada delapan isu strategis yang penting yang mendapat perhatian khusus secara seksama, karena selain terkait substansi pokok pertanahan yang akan diatur, juga menyangkut arah dan bentuk pelaksanaan reforma agraria di dalam RUU Pertanahan. Kedelapan isu tersebut meliputi 1) pendaftaran tanah; 2) hak atas tanah; 3) substansi reforma agrarian; 4) kelembagaan reforma agrarian; 5) penyelesaian konflik agrarian; 6) partisipasi rakyat; 7) pemulihan ekologi dan lingkungan hidup; dan 8) relasi dan regulasi lainnya.
 
Tanpa delapan isu tersebut, KPA melihat RUU Pertanahan tidak akan mampu menjawab permasalahan agrarian yang masih marak terjadi saat ini.

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934