Pembangunan Kemitraan Perkebunan

KPA/Jakarta – Pada Kamis (5/11) Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bersama dengan Bina Desa, LIPI,  IHCS dan OXFAM Novib melakukan workshop dengan tema Pandangan Organisasi Masyarakat Sipil dalam Pembangunan Kemitraan Perkebunan. Agenda ini sendiri merupakan rangkaian dari focus group on discussion (FGD) bersama tim perumus yang sudah diadakan sebelumnya. Workshop yang dipandu oleh Iwan Nurdin dan dihadiri sejumlah organisasi masyarakat sipil ini menghadirkan narasumber Indriayati S.SiT, M.AP. (Puslitbang Kementerian ATR/BPN), Dianto Bachriadi  P.hD (Komisioner KOMNAS HAM), Dewi Kartika (Wakil Sekretaris Jenderal KPA), Unggul Ametung  (Dirjen Perkebunan/Kementerian Pertanian RI), Ade Mulyo (United Nation Development Programme).
 
Pada sesi pertama, Dewi Kartika menyampaikan Executive Summary yang berisi pemaparan tentang latar belakang, tujuan dan proses yang sudah dilakukan sekaligus konsep kemitraan (fair partnership): Freedom of Choice, Accountability, Improvement, Respect Rights.yang ditawarkan oleh OXFAM Novib.
 
Selanjutnya pada pengayaan hasil pengajian, Indriayati dari Puslitbang Kementerian ATR/BPN menyampaikan hasil penelitiannya soal proses Hak Guna Usaha (HGU)  dan masukan mengenai kemitraan berkeadilan yang meliputi peran yang bisa diambil pemerintah melalui pertama, kewenangan masing masing lembaga, kedua, mendorong pemberian HGU kepada koperasi atau skala kecil dan yang ketiga pengendalian sekaligus monitoring kemitraan melalui instrumen HGU. Sementara itu Komisioner KOMNAS HAM Dianto Bachriadi melihat pola kemitraan dari sudut pandang hak asasi manusia. Dia menekankan bahwa merujuk pada International Bill of Human Right, The Core of ILO Convention, The UN Guiding Principles for Business and Human Right dan Peraturan perundangan nasional tentang  HAM, pihak korporasi memiliki tanggung jawab untuk menghormati HAM: dalam situasi apa pun tidak melakukan hal hal atau tindakan tindakan yang dapat melanggar HAM.
 
Unggul Ametung dari Dirjen Perkebunan/KEMTAN dalam makalahnya menyampaikan sejumlah rencana rencana strategis Kementerian Pertanian 2015-2019, Landasan hukum pengembangan perkebunan sawit pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR)dan pola kerjasama kemitraan. Narasumber terakhir Andi Mulyono menjelaskan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh UNDP, diantaranya pembentukan Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) yang mempunyai kewenangan Piloting, melakukan sertifikasi kepada petani independen dan governance yang mencakup mekanisme sertifikasi. Kedepanya UNDP juga mencoba untuk mendorong kepada philanthropes philanthropes untuk membentuk suatu foundation yang didonasikan untuk bidang bidang sosial mengingat potensi finansial dikalangan ini berkisar sekitar 2 triliun rupiah per bulan.
 
Sementara itu pada sesi menanggapi pemamparan dari para narasumber, Arkilatus Baho dari PUSAKA menambahkan bahwa pola pendekatan kemitraan dalam konteks pasar, sebaiknya tidak untuk Papua. karena orang Papua hanya tahu berkebun dalam skala kecil, berburu, melaut dan yang sering terjadi adalah perampasan tanah oleh pihak korporasi. Kemudian Swisto Uwin dari Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) merasa prihatin dengan kondisi kemitraan yang ada karena petani merasa telah terjadi diskriminasi dalam 5 bulan terakhir. Petani susah menjual produksi. Untuk petani plasma kuota produksi juga dibatasi oleh pabrik. Negara harus mengontrol perluasan lahan dan harus ada kerjasama serta  control dari masyarakat Dia juga menambahkan bahwa petani sekarang sedang berupaya agar pemerintah daerah mendorong regulasi yang memasukkan kerangka kerja sustainability. (Jwo)

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934